IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanKemaslahatan (mas}lah}a) pekerja domestik asing asal Indonesia di Arab Saudi masih menjadi persoalan. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap sistem kafāla, tidak berlaku bagi pekerja domestik asing. Oleh karena itu, perlu adanya kajian penelitian hukum yang mengkaji tentang sistem kafāla di Arab Saudi dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian dapat dirumuskan kebijakan hukum apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Ditinjau dari Hukum Islam, meskipun sistem kafāla di Arab Saudi didasarkan pada Sharīah yang bersumber pada al-Qurān dan as-Sunnah. Sistem kafāla di Arab Saudi diatur di dalam Resolusi 310. Namun dalam prakteknya, Kafil menyalahgunakan posisi mereka yang kuat (83. QS. Al-Mutaffifin) dalam memperlakukan pekerja secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kemaslahatan pekerja. Dengan kata lain ada penyimpangan terhadap nilai-nilai filosofis maqās}id asy-syarīah. Hal ini mendapat kritikan tajam dari sisi hukum internasional yang berbenturan dengan amanat UDHR dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk tidak menempatkan pihak individu sebagai kafil bagi para pekerja domestik asal Indonesia. Sebaiknya didirikan sebuah lembaga penjaminan khusus bagi pekerja domestik asal Indonesia di Arab Saudi yang terintegrasi dengan Sistem SPSK.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kafāla seringkali disalahgunakan, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hak asasi manusia.Penyalahgunaan ini mengakibatkan berbagai pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia, seperti pembatasan kebebasan, penahanan paspor, dan eksploitasi.Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mendorong reformasi sistem kafāla di Arab Saudi, termasuk pembentukan lembaga penjaminan khusus yang terintegrasi dengan sistem SPSK untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas sistem SPSK dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, termasuk identifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model lembaga penjaminan khusus yang paling efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada pekerja domestik Indonesia di Arab Saudi, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain. Ketiga, penting untuk meneliti dampak sosial dan ekonomi dari reformasi sistem kafāla terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka, termasuk perubahan dalam pola migrasi, pengiriman remitansi, dan kesejahteraan sosial. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, serta perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
| File size | 347.33 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
POLKESBANPOLKESBAN Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup, sebagian kecil memiliki sikap mendukung, sebagian besar mendapat dukunganPenelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup, sebagian kecil memiliki sikap mendukung, sebagian besar mendapat dukungan
IAFORISIAFORIS Ia tidak hanya membantu meningkatkan kualitas komunikasi antara petugas dan jamaah, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi nyata bagi tenaga kerja yangIa tidak hanya membantu meningkatkan kualitas komunikasi antara petugas dan jamaah, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi nyata bagi tenaga kerja yang
DINASTIREVDINASTIREV Hubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasiHubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi
DINASTIREVDINASTIREV Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulisNamun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis
FTKJOURNAL UINMATARAMFTKJOURNAL UINMATARAM Dalam konteks lingkungan sosial siswa, tantangan muncul karena dualitas bahasa yang dihadapi siswa yaitu bahasa Arab yang merupakan bahasa dominan di masyarakatDalam konteks lingkungan sosial siswa, tantangan muncul karena dualitas bahasa yang dihadapi siswa yaitu bahasa Arab yang merupakan bahasa dominan di masyarakat
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi tiga dimensi inklusi sosial yakni akses, partisipasi, dan pemberdayaan dalam program Warung Makan GratisPenelitian ini bertujuan mengkaji implementasi tiga dimensi inklusi sosial yakni akses, partisipasi, dan pemberdayaan dalam program Warung Makan Gratis
UBBGUBBG Hasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategiHasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategi
UNISSULAUNISSULA The role of mediation in resolving sharia economic disputes is crucial and requires optimization, aligning with Islamic ethical values. Despite challengesThe role of mediation in resolving sharia economic disputes is crucial and requires optimization, aligning with Islamic ethical values. Despite challenges
Useful /
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
UNISSULAUNISSULA Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah bahan atau data terkumpul dari berbagai sumber data dan bahanMetode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah bahan atau data terkumpul dari berbagai sumber data dan bahan
UNISSULAUNISSULA Sembilan aspek ini adalah cadangan utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sebagian besar harapan yang dapat diperoleh. Dalam draf RUU OmnibusSembilan aspek ini adalah cadangan utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sebagian besar harapan yang dapat diperoleh. Dalam draf RUU Omnibus
UNISSULAUNISSULA Pertimbangan faktor pemberat dan peringan dalam memutuskan kasus perdagangan manusia dilakukan oleh hakim atau pengadilan berdasarkan prinsip proporsionalitasPertimbangan faktor pemberat dan peringan dalam memutuskan kasus perdagangan manusia dilakukan oleh hakim atau pengadilan berdasarkan prinsip proporsionalitas