IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanKemaslahatan (mas}lah}a) pekerja domestik asing asal Indonesia di Arab Saudi masih menjadi persoalan. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap sistem kafāla, tidak berlaku bagi pekerja domestik asing. Oleh karena itu, perlu adanya kajian penelitian hukum yang mengkaji tentang sistem kafāla di Arab Saudi dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian dapat dirumuskan kebijakan hukum apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Ditinjau dari Hukum Islam, meskipun sistem kafāla di Arab Saudi didasarkan pada Sharīah yang bersumber pada al-Qurān dan as-Sunnah. Sistem kafāla di Arab Saudi diatur di dalam Resolusi 310. Namun dalam prakteknya, Kafil menyalahgunakan posisi mereka yang kuat (83. QS. Al-Mutaffifin) dalam memperlakukan pekerja secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kemaslahatan pekerja. Dengan kata lain ada penyimpangan terhadap nilai-nilai filosofis maqās}id asy-syarīah. Hal ini mendapat kritikan tajam dari sisi hukum internasional yang berbenturan dengan amanat UDHR dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk tidak menempatkan pihak individu sebagai kafil bagi para pekerja domestik asal Indonesia. Sebaiknya didirikan sebuah lembaga penjaminan khusus bagi pekerja domestik asal Indonesia di Arab Saudi yang terintegrasi dengan Sistem SPSK.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kafāla seringkali disalahgunakan, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hak asasi manusia.Penyalahgunaan ini mengakibatkan berbagai pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia, seperti pembatasan kebebasan, penahanan paspor, dan eksploitasi.Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mendorong reformasi sistem kafāla di Arab Saudi, termasuk pembentukan lembaga penjaminan khusus yang terintegrasi dengan sistem SPSK untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas sistem SPSK dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, termasuk identifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model lembaga penjaminan khusus yang paling efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada pekerja domestik Indonesia di Arab Saudi, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain. Ketiga, penting untuk meneliti dampak sosial dan ekonomi dari reformasi sistem kafāla terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka, termasuk perubahan dalam pola migrasi, pengiriman remitansi, dan kesejahteraan sosial. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, serta perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
| File size | 347.33 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
ISKIISKI Berdasarkan teori komunikasi partisipatif dan kewirausahaan hijau, penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap publikasi ilmiah tahun 2015‑2024Berdasarkan teori komunikasi partisipatif dan kewirausahaan hijau, penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap publikasi ilmiah tahun 2015‑2024
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang
UNUSIAUNUSIA Perubahan ini membawa beberapa implikasi penting, termasuk perubahan akuntabilitas BUMN dari ranah publik ke korporasi, serta perlindungan terhadap organPerubahan ini membawa beberapa implikasi penting, termasuk perubahan akuntabilitas BUMN dari ranah publik ke korporasi, serta perlindungan terhadap organ
UNUSIAUNUSIA Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukanPemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan
UNUSIAUNUSIA Tulisan ini menyoroti kritik utama penulis terhadap hukum modern yang dianggapnya telah terasing dari akar sosialnya, menjadi kaku, dan terjebak dalamTulisan ini menyoroti kritik utama penulis terhadap hukum modern yang dianggapnya telah terasing dari akar sosialnya, menjadi kaku, dan terjebak dalam
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quizizz, sebagai platform gamifikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasaJakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quizizz, sebagai platform gamifikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu. Proses penerapan pemberian reward and punishmentBerdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu. Proses penerapan pemberian reward and punishment
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Dengan manajemen yang responsif terhadap perubahan, lembaga pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan cepat sambil tetap mempertahankan esensi pendidikanDengan manajemen yang responsif terhadap perubahan, lembaga pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan cepat sambil tetap mempertahankan esensi pendidikan
Useful /
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiranHasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiran
SANGADJIMEDIAPUBLISHINGSANGADJIMEDIAPUBLISHING Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas panitia qurban dan masyarakat dalam melakukan penyembelihan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas panitia qurban dan masyarakat dalam melakukan penyembelihan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih
UnnasUnnas Penelitian dilaksanakan pada guru SMK Kecamatan Gayamsari Semarang dengan jumlah sampel 160 guru. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik StructuralPenelitian dilaksanakan pada guru SMK Kecamatan Gayamsari Semarang dengan jumlah sampel 160 guru. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Structural