UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperNegara yang menjunjung tinggi hukum harus didasarkan pada hukum yang stabil, kuat, dan memberikan rasa keadilan. Hukum dibuat oleh negara bukan hanya sebagai alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu untuk menegakkan keadilan dan melindungi martabat manusia. Penerapan hukum omnibus juga bukan hal baru, di Amerika Serikat, yang bercirikan sistem hukum Anglo-Saxon, hukum omnibus sering digunakan sebagai hukum lintas sektoral. Hal ini membuat pengesahan hukum omnibus oleh DPR dapat langsung mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Dengan demikian, hukum omnibus adalah metode atau konsep pembuatan peraturan, yang menggabungkan beberapa aturan, yang substansinya berbeda pengaturan menjadi satu aturan dalam satu payung hukum. Pertanyaan penelitiannya adalah apa urgensi rancangan undang-undang omnibus?.
Hukum omnibus adalah terobosan berani Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.Penerapan hukum omnibus dapat dilakukan segera karena sangat baik untuk membentuk aturan yang lebih ramping dan harmonisasi selama substansi yang diatur dalam Hukum Omnibus tidak bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi.Pembentukan hukum omnibus harus mengacu pada kondisi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan prinsip transparansi dan etika moral.Hukum omnibus diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan di Indonesia, menciptakan iklim investasi yang pro, dan mempermudah perizinan usaha.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak implementasi omnibus law terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup, dengan fokus pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis efektivitas omnibus law dalam menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi iklim investasi. Ketiga, studi mendalam tentang partisipasi publik dalam proses penyusunan dan implementasi omnibus law perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dan meningkatkan kualitas tata kelola di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.
| File size | 775.58 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Good governance hadir sebagai bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu negara. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah membawa perubahanGood governance hadir sebagai bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu negara. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah membawa perubahan
JAYABAYAJAYABAYA Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempatMembuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempat
JAYABAYAJAYABAYA Hasil analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa peran kepemimpinan positif dan signifikan berkorelasi dengan kinerja Aparatur Sipil Negara atau pengaruhHasil analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa peran kepemimpinan positif dan signifikan berkorelasi dengan kinerja Aparatur Sipil Negara atau pengaruh
JAYABAYAJAYABAYA Untuk mengatasi kondisi darurat ini, beberapa universitas di Indonesia telah mengembangkan “platform pembelajaran seluler sebagai alat baru untuk pengajaranUntuk mengatasi kondisi darurat ini, beberapa universitas di Indonesia telah mengembangkan “platform pembelajaran seluler sebagai alat baru untuk pengajaran
JAYABAYAJAYABAYA Kedua, terdapat pengaruh human relations terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak. Ketiga, terdapat pengaruh. BerdasarkanKedua, terdapat pengaruh human relations terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak. Ketiga, terdapat pengaruh. Berdasarkan
JAYABAYAJAYABAYA Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism ini terdapat beberapa kekurangan, seperti InfrastrukturDalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism ini terdapat beberapa kekurangan, seperti Infrastruktur
JAYABAYAJAYABAYA Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur menunjukkan komitmen yang baik dari pemerintahImplementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur menunjukkan komitmen yang baik dari pemerintah
JAYABAYAJAYABAYA Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen, menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan,Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen, menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan,
Useful /
JAYABAYAJAYABAYA Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian memperoleh gambaran bahwa pengaruh hukum laut internasional, khususnya UNCLOS, dalamPenulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian memperoleh gambaran bahwa pengaruh hukum laut internasional, khususnya UNCLOS, dalam
MAHESA INSTITUTEMAHESA INSTITUTE Namun, studi ini memiliki keterbatasan karena cakupan empirisnya terbatas pada konteks sosial tertentu. Analisis perbandingan lintas wilayah, generasi,Namun, studi ini memiliki keterbatasan karena cakupan empirisnya terbatas pada konteks sosial tertentu. Analisis perbandingan lintas wilayah, generasi,
MEDIKASUHERMANMEDIKASUHERMAN Sanitasi lingkungan santriwati pada penelitian ini sebagian besar tergolong mempunyai sanitasi yang negatif atau kurang sehat. Hunian padat pada penelitianSanitasi lingkungan santriwati pada penelitian ini sebagian besar tergolong mempunyai sanitasi yang negatif atau kurang sehat. Hunian padat pada penelitian
UNISSULAUNISSULA Artikel ini membahas tentang Omnibus Law yang diharapkan dapat mempermudah aturan regulasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa OmnibusArtikel ini membahas tentang Omnibus Law yang diharapkan dapat mempermudah aturan regulasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Omnibus