UM SURABAYAUM SURABAYA
THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWTHE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWPenelitian ini bertujuan menghasilkan peraturan yang responsif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan masalah baru yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum digunakan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan lain meliputi pendekatan historis, perbandingan, dan konseptual. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Kewenangan legislatif pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip konten materi, dan batasan cakupan materi. Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Daerah harus dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan.Pembentukan peraturan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan hukum yang tidak terkait dengan peraturan yang lebih tinggi.Peran Peraturan Daerah sangat penting dalam mendukung otonomi daerah.Keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional.Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang konsultasi untuk meminimalkan pembentukan peraturan yang tidak sesuai.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas proses konsultasi sebelum penyusunan Peraturan Daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum nasional. 2. Studi tentang dampak Peraturan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara regulasi dan kinerja ekonomi. 3. Penelitian perbandingan antara pendekatan pembentukan Peraturan Daerah di berbagai daerah dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan otonomi daerah.
| File size | 186.78 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, analisis dokumentasi lapangan, dan tinjauan literatur ekofeminisme serta spiritualitasDengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, analisis dokumentasi lapangan, dan tinjauan literatur ekofeminisme serta spiritualitas
DAARULHUDADAARULHUDA Interpretasi yang lebih kontekstual dan adaptif diperlukan oleh dinamika modern seperti digitalisasi, teknologi blockchain, perlindungan data pribadi,Interpretasi yang lebih kontekstual dan adaptif diperlukan oleh dinamika modern seperti digitalisasi, teknologi blockchain, perlindungan data pribadi,
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif, analisis ini didasarkan pada undang-undang, fatwa, putusan pengadilan, dan regulasi institusional dariDengan menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif, analisis ini didasarkan pada undang-undang, fatwa, putusan pengadilan, dan regulasi institusional dari
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum keluarga komparatif tetapi juga menawarkan model normatif inovatif untuk perlindunganDengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum keluarga komparatif tetapi juga menawarkan model normatif inovatif untuk perlindungan
IAIN CURUPIAIN CURUP Model ini relevan bagi negara dengan sistem hukum majemuk atau populasi Muslim yang besar, dan menjadi acuan bagi lembaga internasional dalam merumuskanModel ini relevan bagi negara dengan sistem hukum majemuk atau populasi Muslim yang besar, dan menjadi acuan bagi lembaga internasional dalam merumuskan
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pertambangan yang mengedepankan prinsip fiqh al-awlawiyyāt, di mana kemaslahatan jangka panjang—sepertiSecara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pertambangan yang mengedepankan prinsip fiqh al-awlawiyyāt, di mana kemaslahatan jangka panjang—seperti
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Temuan menegaskan bahwa Quran memerintahkan penggunaan harta untuk kepentingan sosial, redistribusi melalui zakat dan infaq, melarang menimbun, serta menekankanTemuan menegaskan bahwa Quran memerintahkan penggunaan harta untuk kepentingan sosial, redistribusi melalui zakat dan infaq, melarang menimbun, serta menekankan
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Contextual Islamic education is a response to the stagnation of religious understanding that only focuses on the text without paying attention to historicalContextual Islamic education is a response to the stagnation of religious understanding that only focuses on the text without paying attention to historical
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif apakah penetapan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan IndonesiaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif apakah penetapan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia
DAARULHUDADAARULHUDA Perkembangan hukum Islam di era modern menuntut adanya metodologi istinbāṭ yang mampu menjawab problematika kontemporer. Namun, dalam praktiknya masihPerkembangan hukum Islam di era modern menuntut adanya metodologi istinbāṭ yang mampu menjawab problematika kontemporer. Namun, dalam praktiknya masih
UM SURABAYAUM SURABAYA 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the
ISHAISHA Namun, hambatan seperti dana terbatas, kapasitas teknis yang tidak memadai, dan ketimpangan sosial-ekonomi masih menghambat efektivitas jangka panjang.Namun, hambatan seperti dana terbatas, kapasitas teknis yang tidak memadai, dan ketimpangan sosial-ekonomi masih menghambat efektivitas jangka panjang.