UM SURABAYAUM SURABAYA
THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWTHE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWPenelitian ini bertujuan menghasilkan peraturan yang responsif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan masalah baru yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum digunakan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan lain meliputi pendekatan historis, perbandingan, dan konseptual. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Kewenangan legislatif pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip konten materi, dan batasan cakupan materi. Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Daerah harus dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan.Pembentukan peraturan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan hukum yang tidak terkait dengan peraturan yang lebih tinggi.Peran Peraturan Daerah sangat penting dalam mendukung otonomi daerah.Keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional.Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang konsultasi untuk meminimalkan pembentukan peraturan yang tidak sesuai.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas proses konsultasi sebelum penyusunan Peraturan Daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum nasional. 2. Studi tentang dampak Peraturan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara regulasi dan kinerja ekonomi. 3. Penelitian perbandingan antara pendekatan pembentukan Peraturan Daerah di berbagai daerah dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan otonomi daerah.
| File size | 186.78 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSRATUNSRAT Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado telah memiliki beberapa faktor pendukung dalam penerapan SIMDA Keuangan, namunBerdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado telah memiliki beberapa faktor pendukung dalam penerapan SIMDA Keuangan, namun
IUSIUS Kawasan pariwisata desa memiliki potensi ekonomi yang lebih besar ketika dikelola langsung oleh pemerintah desa dan BUMDes dengan keterlibatan aktif masyarakatKawasan pariwisata desa memiliki potensi ekonomi yang lebih besar ketika dikelola langsung oleh pemerintah desa dan BUMDes dengan keterlibatan aktif masyarakat
DAARULHUDADAARULHUDA Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakHal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
UBBUBB Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang‑undangan (statute approach). Hasil penelitiannyaPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang‑undangan (statute approach). Hasil penelitiannya
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasiPelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi
MKRIMKRI Artikel menunjukkan: pertama, ada lima variasi desentralisasi dalam negara kesatuan; kedua, kondisi otonomi daerah cenderung sentralistis; ketiga, adaArtikel menunjukkan: pertama, ada lima variasi desentralisasi dalam negara kesatuan; kedua, kondisi otonomi daerah cenderung sentralistis; ketiga, ada
UMMUMM Namun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atauNamun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atau
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini didasarkan pada meninjau atau meninjau secara kritis pengetahuan, ide yang terkandung dalam tubuh literatur tertulis serta merumuskan kontribusiPenelitian ini didasarkan pada meninjau atau meninjau secara kritis pengetahuan, ide yang terkandung dalam tubuh literatur tertulis serta merumuskan kontribusi
Useful /
UMMUMM 11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
UMMUMM Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadahIndonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah
UNISSULAUNISSULA Kedua, omnibus law dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi. Dalam hal ini, omnibusKedua, omnibus law dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi. Dalam hal ini, omnibus