IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamPerkembangan hukum seringkali tertinggal di belakang dinamika aktivitas ekonomi, padahal kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak ekonomi dan bisnis para pelaku pasar. Studi ini mengevaluasi efektivitas hukum ekonomi syariah di Indonesia menggunakan teori efektivitas hukum Anthony Allott, yang menekankan fungsi preventif, kuratif, dan fasilitatif hukum. Dengan menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif, analisis ini didasarkan pada undang-undang, fatwa, putusan pengadilan, dan regulasi institusional dari otoritas utama seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dilengkapi dengan sumber akademik terkemuka yang telah melalui peninjauan sejawat. Temuan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah masih efektif secara parsial: belum mampu meningkatkan literasi dan inklusi publik, mekanisme kuratifnya terhambat oleh keterbatasan hukum substantif, dan peran fasilitatifnya melemah karena infleksibilitas regulasi. Studi ini berkontribusi pada evaluasi sosio-legal hukum ekonomi syariah, mengusulkan kerangka kerja yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi inovasi untuk meningkatkan responsivitas dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah Indonesia.
Pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam instrumen hukum, namun efektivitasnya bervariasi di dimensi preventif, kuratif, dan fasilitatif menurut teori Allott.Secara preventif, literasi publik dan partisipasi sukarela masih terbatas.kuratif, penegakan keadilan terhambat kurangnya hukum substantif syariah.dan fasilitatif, inovasi serta fleksibilitas produk syariah baru belum sepenuhnya terakomodasi.Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek institusional dan prosedural telah mapan, kapasitas substantif dan adaptif hukum ekonomi syariah perlu dikembangkan melalui kodifikasi hukum materiil, harmonisasi regulasi, dan peningkatan pemahaman publik.
Saran penelitian lanjutan dapat mengarahkan fokus pada aspek-aspek yang belum sepenuhnya tereksplorasi dalam upaya meningkatkan efektivitas hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, perlu ada penelitian mendalam yang mengkaji faktor-faktor psikologis dan sosiokultural yang memengaruhi rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun religiusitas tidak selalu berkorelasi langsung, ada baiknya diinvestigasi lebih lanjut mengapa akses mudah dan kebutuhan mendesak masih mendorong masyarakat ke pinjaman rentenir, termasuk pinjaman daring ilegal. Penelitian ini bisa menggunakan metode kualitatif atau campuran untuk menggali persepsi, hambatan, dan motivasi masyarakat awam terhadap produk dan layanan keuangan syariah, guna merumuskan strategi edukasi yang lebih tepat sasaran. Kedua, mengingat keterbatasan hukum substantif syariah dan ketergantungan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam penyelesaian sengketa, sebuah studi komparatif tentang model kodifikasi fiqh muamalah kontemporer yang berhasil di yurisdiksi lain akan sangat berharga. Penelitian ini dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dan kerangka kerja terbaik untuk mengembangkan korpus hukum ekonomi syariah yang komprehensif dan adaptif, khususnya untuk transaksi modern seperti sukuk atau fintech, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan keadilan substantif di pengadilan agama. Ketiga, untuk mengatasi kekakuan regulasi dan mempromosikan inovasi, penelitian dapat mengeksplorasi model regulatory sandbox atau kerangka regulasi proaktif yang dirancang khusus untuk industri halal dan fintech syariah. Dengan menganalisis pengalaman negara-negara lain yang maju dalam ekonomi syariah, studi ini dapat menyusun rekomendasi tentang bagaimana otoritas seperti OJK dan DSN-MUI dapat menciptakan lingkungan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap patuh syariah, mendorong pengembangan produk dan layanan inovatif yang responsif terhadap kebutuhan pasar tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
| File size | 371.79 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Di sisi lain, dalam hukum positif, grasi berfungsi sebagai wewenang eksekutif yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan rehabilitasi. Namun, penerapanDi sisi lain, dalam hukum positif, grasi berfungsi sebagai wewenang eksekutif yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan rehabilitasi. Namun, penerapan
STIBASTIBA Penerapan Perda No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dalam pengelolaan lingkungan didasarkan pada ajaran Al-Quran, hadith dan prinsip maqashid syariahPenerapan Perda No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dalam pengelolaan lingkungan didasarkan pada ajaran Al-Quran, hadith dan prinsip maqashid syariah
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI It then assesses how these motivations align or conflict with the sharīʿahs hierarchical categories of necessities (darūriyyāt), needs (ḥājiyyāt),It then assesses how these motivations align or conflict with the sharīʿahs hierarchical categories of necessities (darūriyyāt), needs (ḥājiyyāt),
STIBASTIBA Namun, regulasi masih lemah dalam pengawasan terhadap wali, sehingga diperlukan pembentukan lembaga pengawas khusus atau penguatan peran peradilan agamaNamun, regulasi masih lemah dalam pengawasan terhadap wali, sehingga diperlukan pembentukan lembaga pengawas khusus atau penguatan peran peradilan agama
STIBASTIBA Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi yang lebih baik antar institusi penegak hukum untuk meningkatkanOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi yang lebih baik antar institusi penegak hukum untuk meningkatkan
STIBASTIBA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Perampam Dene pada masyarakat Gayo dan sejauh mana Majelis Adat Gayo berperanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Perampam Dene pada masyarakat Gayo dan sejauh mana Majelis Adat Gayo berperan
STAINSTAIN Faktor demografis, kompatibilitas budaya, konteks historis, dan integrasi sosial perlu dipertimbangkan secara sistematis dalam strategi adaptasi. ValidasiFaktor demografis, kompatibilitas budaya, konteks historis, dan integrasi sosial perlu dipertimbangkan secara sistematis dalam strategi adaptasi. Validasi
UM SURABAYAUM SURABAYA 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation
Useful /
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Temuan utama menunjukkan bahwa agenda reformasi yang dipromosikan oleh Mahkamah Agung berfokus pada penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.Temuan utama menunjukkan bahwa agenda reformasi yang dipromosikan oleh Mahkamah Agung berfokus pada penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini mengatasi kesenjangan ini dengan menganalisis munculnya urf digital sebagai referensi sosio-budaya baru bagi kaum muda Muslim. MenggunakanPenelitian ini mengatasi kesenjangan ini dengan menganalisis munculnya urf digital sebagai referensi sosio-budaya baru bagi kaum muda Muslim. Menggunakan
UMBUMB Studi ini menganalisis implementasi logistik halal dengan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memengaruhi ketersediaan produk halal di pasarStudi ini menganalisis implementasi logistik halal dengan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memengaruhi ketersediaan produk halal di pasar
STIAAMUNTAISTIAAMUNTAI Hal ini dilihat dari Nilai koefisien regresi (Uji t) untuk variabel kompetensi adalah 5. Besar pengaruh variabel kompetensi terhadap variabel kinerja pegawaiHal ini dilihat dari Nilai koefisien regresi (Uji t) untuk variabel kompetensi adalah 5. Besar pengaruh variabel kompetensi terhadap variabel kinerja pegawai