Publisher

IAIN CURUPIAIN CURUP

Journal Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Abstract

Penelitian ini menyelidiki hubungan fungsional dan konflik institusional antara otoritas agama, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta otoritas negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi kepatuhan syariah di dalam institusi keuangan Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan statuta dan konsep, penelitian ini menganalisis undang-undang yang relevan, fatwa DSN, peraturan OJK, serta model yang dikonsepkan dari pendekatan hukum dan teori manajemen publik. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan struktural: fatwa DSN MUI berpengaruh signifikan terhadap praktik regulasi tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal, sedangkan OJK, meskipun memiliki mandat regulasi, tidak dapat meninjau secara substansial fatwa tersebut. Selain itu, penunjukan DPS oleh institusi keuangan menimbulkan kekhawatiran tentang independensi dan akuntabilitas publik. Sebagai kontribusi akademik, penelitian ini memperkenalkan Kerangka Kerja Governance Syariah Terpadu (ISGF), sebuah model yang mengusulkan integrasi prosedural antara DSN MUI dan OJK, memperkuat pengawasan DPS, dan mengintegrasikan fatwa ke dalam proses regulasi formal tanpa menggerus otonomi agama. ISGF berfungsi sebagai solusi normatif untuk fragmentasi institusional dan menawarkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks dalam menyelaraskan otoritas agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum di Indonesia.

Conclusion

Studi ini mengungkapkan hubungan fungsional yang tidak seimbang antara otoritas agama (DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah) dan regulator negara (OJK) dalam sistem pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia.Ketidakterhubungan prosedural institusional antara DSN MUI dan OJK, serta kurangnya standar akuntabilitas publik untuk DPS di tingkat institusi keuangan, telah menciptakan lingkungan institusional yang lemah.Dalam kerangka ini, fatwa memiliki otoritas normatif yang signifikan tetapi tidak didukung oleh struktur hukum yang mengikat secara formal.DSN MUI, sebagai produsen norma syariah, tetap berada di luar kerangka hukum positif, sedangkan OJK kekurangan kompetensi teologis untuk mengevaluasi substansi norma syariah, menyebabkan kedua institusi beroperasi secara paralel tanpa integrasi yang berarti.Sebagai sintesis dari masalah-masalah ini, Kerangka Kerja Governance Syariah Terpadu (ISGF) diusulkan sebagai model reformasi yang memungkinkan integrasi fungsional antara otoritas agama dan otoritas regulasi tanpa mengorbankan otonomi agama atau kedaulatan administratif negara.ISGF merestrukturisasi hubungan institusional dengan menetapkan batas-batas fungsional yang jelas, memperkuat mekanisme akuntabilitas publik untuk DPS, dan menginstitusionalisasi fatwa melalui mekanisme evaluasi dan regulasi yang koheren.Di bawah model ini, pluralisme hukum dalam sistem konstitusional Indonesia tidak lagi menjadi sumber konflik potensial tetapi menjadi fondasi konstruktif untuk pemerintahan inklusif dan demokratis di sektor keuangan Islam.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan studi empiris untuk menilai efektivitas ISGF di sektor-sektor spesifik seperti mikrofinansial syariah dan takaful (asuransi Islam), terutama dalam hal kinerja pengawasan dan perlindungan konsumen. Penyelidikan lebih lanjut juga harus mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan di antara pelaku industri, anggota DPS, dan komunitas agama mengenai tata kelola kolaboratif dalam model ISGF, untuk memastikan adaptabilitas dan relevansinya di ekosistem keuangan syariah Indonesia yang berkembang.

References

1. Maslahah-Based Protection of Fund Recipients in Fintech Lending Through Empowerment and Justice | El-Mashlahah.... doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.7786Maslahah Based Protection of Fund Recipients in Fintech Lending Through Empowerment and Justice El Mashlahah doi 10 23971 el mashlahah v15i1 7786
2. View of Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. view sharia compliance... journal.uii.ac.id/JPLR/article/view/19516/11856View of Implementation Of Sharia Compliance In Islamic Bank Product Innovations view sharia compliance journal uii ac JPLR article view 19516 11856
3. The Dynamics of The Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings: Maqasid al-Shariah and its Implications... jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/9661The Dynamics of The Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings Maqasid al Shariah and its Implications jurnal iainponorogo ac index php justicia article view 9661

Metadata

File size	452.01 KB
Pages	27
DMCA	Report