DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Transformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka peluang integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Penelitian ini mengkaji kompatibilitas konsep qisas dan diyat dengan sistem pemidanaan positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang menganalisis konvergensi filosofis, legitimasi yuridis, dan akseptabilitas sosiologis. Qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial merepresentasikan paradigma keadilan restoratif yang sejalan dengan teori pemidanaan kontemporer. Analisis terhadap Pasal 2, 51-52, dan 96-97 KUHP baru menunjukkan bahwa legislasi nasional telah mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keagamaan, sebagai basis penyelesaian perkara pidana.
Qisas dan diyat memiliki landasan teologis-yuridis yang kokoh dalam hukum Islam dengan orientasi keadilan restoratif yang sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan kontemporer.Konstruksi normatif qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial menunjukkan keselarasan filosofis dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang menekankan aspek preventif, rehabilitatif, dan restoratif.Model implementasi yang feasible mencakup mekanisme diversi dan restorative justice untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, penerapan formal melalui qanun jinayat di wilayah berotonomi khusus seperti Aceh, serta integrasi diyat sebagai sanksi alternatif dengan diskresi judicial.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis kerangka hukum pluralisme yang inklusif untuk memastikan harmonisasi qisas-diyat dengan prinsip negara hukum Pancasila. Selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif implementasi model restorative justice di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi sosial-kultural yang berbeda. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi potensi integrasi mekanisme mediasi penal berbasis nilai keagamaan dalam penyelesaian perkara pidana di daerah non-otonomi khusus, dengan mempertimbangkan dinamika keberagaman masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.
- Gender and Equality in Muslim Family Law, Justice, and Ethics in the Islamic Legal Tradition: By Ziba... ajis.org/index.php/ajiss/article/view/1073Gender and Equality in Muslim Family Law Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition By Ziba ajis index php ajiss article view 1073
- Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/5079Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem e journal iainptk ac index php khalrev article view 5079
- Relevansi Penerapan Qisas Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia | Action Research Literate. relevansi... doi.org/10.46799/arl.v9i5.2889Relevansi Penerapan Qisas Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia Action Research Literate relevansi doi 10 46799 arl v9i5 2889
- IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR’AN | Muslim Heritage. implementasi... jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/263IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL QURAoAN Muslim Heritage implementasi jurnal iainponorogo ac index php muslimheritage article view 263
| File size | 392.15 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA an‑Nūr ayat 2–3 menjadi landasan hukum utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina serta aturan sosial terkait pernikahan mereka. Penelitian inian‑Nūr ayat 2–3 menjadi landasan hukum utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina serta aturan sosial terkait pernikahan mereka. Penelitian ini
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporan berbasisHasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporan berbasis
DINASTIREVDINASTIREV Anak merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan maksimal, termasuk dalam aspek kesehatan. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatanAnak merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan maksimal, termasuk dalam aspek kesehatan. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pelaksanaan hibah wasiat, serta bagaimana peran notarisPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pelaksanaan hibah wasiat, serta bagaimana peran notaris
DINASTIREVDINASTIREV Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif belum mengakomodasi mekanismeDengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif belum mengakomodasi mekanisme
DINASTIREVDINASTIREV 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih relevan dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Kabupaten51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih relevan dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Kabupaten
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui perspektif Ibn Abdissalām, dengan kerangka kerja muwāzanah sebagai alat analitis untuk menilai keputusan ketika1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui perspektif Ibn Abdissalām, dengan kerangka kerja muwāzanah sebagai alat analitis untuk menilai keputusan ketika
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pre-marital education in Indonesia has become increasingly urgent in light of rising rates of early marriage, divorce, and domestic violence. Data indicatesPre-marital education in Indonesia has become increasingly urgent in light of rising rates of early marriage, divorce, and domestic violence. Data indicates
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penerapan teori-teori tersebut berdampak besar terhadap pembentukan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Penerapan teori-teori tersebut berdampak besar terhadap pembentukan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
DINAMIKADINAMIKA Penguatan tata kelola desa melalui local wisdom dan simple digital technology adalah pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan partisipasi dan transparansi.Penguatan tata kelola desa melalui local wisdom dan simple digital technology adalah pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan partisipasi dan transparansi.
DINAMIKADINAMIKA Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 Mei 2024, menghadirkan narasumber berpengalaman dari industri perbankan dan akademisi. SebanyakKegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 Mei 2024, menghadirkan narasumber berpengalaman dari industri perbankan dan akademisi. Sebanyak
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Prinsip Maqashid Syariah belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai kerangka normatif utama dalam pengambilan keputusan peradilan agama, meskipun terdapatPrinsip Maqashid Syariah belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai kerangka normatif utama dalam pengambilan keputusan peradilan agama, meskipun terdapat