DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Transformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka peluang integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Penelitian ini mengkaji kompatibilitas konsep qisas dan diyat dengan sistem pemidanaan positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang menganalisis konvergensi filosofis, legitimasi yuridis, dan akseptabilitas sosiologis. Qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial merepresentasikan paradigma keadilan restoratif yang sejalan dengan teori pemidanaan kontemporer. Analisis terhadap Pasal 2, 51-52, dan 96-97 KUHP baru menunjukkan bahwa legislasi nasional telah mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keagamaan, sebagai basis penyelesaian perkara pidana.

Qisas dan diyat memiliki landasan teologis-yuridis yang kokoh dalam hukum Islam dengan orientasi keadilan restoratif yang sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan kontemporer.Konstruksi normatif qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial menunjukkan keselarasan filosofis dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang menekankan aspek preventif, rehabilitatif, dan restoratif.Model implementasi yang feasible mencakup mekanisme diversi dan restorative justice untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, penerapan formal melalui qanun jinayat di wilayah berotonomi khusus seperti Aceh, serta integrasi diyat sebagai sanksi alternatif dengan diskresi judicial.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis kerangka hukum pluralisme yang inklusif untuk memastikan harmonisasi qisas-diyat dengan prinsip negara hukum Pancasila. Selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif implementasi model restorative justice di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi sosial-kultural yang berbeda. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi potensi integrasi mekanisme mediasi penal berbasis nilai keagamaan dalam penyelesaian perkara pidana di daerah non-otonomi khusus, dengan mempertimbangkan dinamika keberagaman masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

  1. Gender and Equality in Muslim Family Law, Justice, and Ethics in the Islamic Legal Tradition: By Ziba... ajis.org/index.php/ajiss/article/view/1073Gender and Equality in Muslim Family Law Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition By Ziba ajis index php ajiss article view 1073
  2. Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/5079Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem e journal iainptk ac index php khalrev article view 5079
  3. Relevansi Penerapan Qisas Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia | Action Research Literate. relevansi... doi.org/10.46799/arl.v9i5.2889Relevansi Penerapan Qisas Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia Action Research Literate relevansi doi 10 46799 arl v9i5 2889
  4. IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR’AN | Muslim Heritage. implementasi... jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/263IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL QURAoAN Muslim Heritage implementasi jurnal iainponorogo ac index php muslimheritage article view 263
Read online
File size392.15 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Dugaan Perundungan di Lingkungan Kampus Studi Kasus Kematian Timothy Anugerah di Universitas Udayana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Tragedi ini mengingatkan semua pihak bahwa tekanan akademik, dinamika sosial, dan interaksi antar mahasiswa dapat berdampak serius apabila tidak diantisipasiTragedi ini mengingatkan semua pihak bahwa tekanan akademik, dinamika sosial, dan interaksi antar mahasiswa dapat berdampak serius apabila tidak diantisipasi

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan,an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan,

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 7 dan Pasal 9 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena tidak menjaminLebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 7 dan Pasal 9 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena tidak menjamin

JURIS The Position of Customary Court Decisions in Proving Civil Proceedings in State Courts 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum hutang piutang dan masih ada beberapa lagi sesuai dengan hukum adat yang adahukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum hutang piutang dan masih ada beberapa lagi sesuai dengan hukum adat yang ada

JURIS Analisis Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ketika Pemegang Hak Meninggal Dunia dan Ahli Waris tidak Diketahui Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67 Pdt G 2025 PN Bks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kasus ini menggambarkan permasalahan umum dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya hambatan balik nama sertifikat akibat pemilik terdahuluKasus ini menggambarkan permasalahan umum dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya hambatan balik nama sertifikat akibat pemilik terdahulu

JURIS Pencatatan Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan pelaku nikahPenelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan pelaku nikah

JURIS Keadilan Restoratif dan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Era Tilang Elektronik Studi pada Polda Kalimantan Selatan 2025More at 2025

UNIVSMUNIVSM Selain itu, efektivitas ETLE masih terkendala oleh faktor regulasi yang belum komprehensif, keterbatasan sarana teknis, kurangnya pelaksanaan diskresiSelain itu, efektivitas ETLE masih terkendala oleh faktor regulasi yang belum komprehensif, keterbatasan sarana teknis, kurangnya pelaksanaan diskresi

JURIS Harmonization of Criminal Sanctions against Notaries A Comparative Analysis between Indonesian Positive Law and the Concept of Jarimah Takzir in Islamic Law 2025More at 2025

SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI At least 137 notaries have been implicated in criminal cases, with the majority involving document forgery, fraud, and embezzlement, while the regulationAt least 137 notaries have been implicated in criminal cases, with the majority involving document forgery, fraud, and embezzlement, while the regulation

Useful /

JURIS Implikasi Hukum Internasional terhadap Praktik Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Sebuah Kajian Normatif 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji secara analitis kesesuaian tindakan otoritas Myanmar terhadap unsur-unsur konstitutif genosida dalam kerangka hukum internasional,Penelitian ini mengkaji secara analitis kesesuaian tindakan otoritas Myanmar terhadap unsur-unsur konstitutif genosida dalam kerangka hukum internasional,

JURIS Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Tindak Pidana Peradilan Menurut UU No 1 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memperkenalkan paradigma baru dalam pertanggungjawaban pidana advokat,Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memperkenalkan paradigma baru dalam pertanggungjawaban pidana advokat,

JURIS Synergy Between Civic Education And Pancasila Values In Fostering Human Rights Awareness In The Era Of Globalisation 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA PKN menjadi alat penting untuk membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, namun belum efektif karena nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secaraPKN menjadi alat penting untuk membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, namun belum efektif karena nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secara

JURIS Childfree in the Lens of Islamic Jurisprudence Women s Reproductive Rights between Classical and Contemporary Fiqh 2025More at 2025

SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Berdasarkan pembahasan topik childfree, dapat disimpulkan bahwa childfree adalah kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri untuk tidak memiliki anakBerdasarkan pembahasan topik childfree, dapat disimpulkan bahwa childfree adalah kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri untuk tidak memiliki anak

ads-block-test