DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penetapan batas usia minimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik yang umum diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini sering kali diposisikan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dan upaya perlindungan tenaga kerja muda. Namun demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penetapan usia minimal tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif apakah penetapan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan usia kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengandung konflik norma dan ketidakjelasan batasan, sehingga membuka ruang terjadinya diskriminasi usia dalam praktik rekrutmen. Penetapan usia minimal yang bersifat kaku dan umum, tanpa dasar objektif yang berkaitan langsung dengan sifat pekerjaan, berpotensi bertentangan dengan asas kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kesetaraan dan non‑diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No 13/2003.Ketentuan usia kerja masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian hukum, terutama terkait larangan mempekerjakan anak dan pengecualian pekerjaan tanpa parameter objektif.Praktik penetapan batas usia minimal yang bersifat administratif dan generalistik mengabaikan kompetensi dan karakteristik pekerjaan, sehingga berpotensi melanggar asas kesetaraan dan hak konstitusional atas pekerjaan yang layak.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penerapan kriteria usia minimal pada akses kerja bagi tenaga kerja muda di Indonesia melalui studi empiris kuantitatif yang mengkaji data perekrutan perusahaan dan hasil penempatan kerja, sehingga dapat mengukur sejauh mana diskriminasi usia mempengaruhi tingkat pengangguran dan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, analisis perbandingan terhadap regulasi anti‑diskriminasi usia dalam undang‑undang ketenagakerjaan negara‑negara ASEAN dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan mengidentifikasi elemen regulasi yang dapat diadopsi untuk memperkuat perlindungan di Indonesia. Selain itu, pengembangan kerangka normatif yang menghubungkan persyaratan usia dengan klasifikasi pekerjaan berdasarkan risiko kerja dan kompetensi yang diperlukan dapat dilakukan melalui pendekatan metode campuran, menggabungkan kajian doktrin hukum, wawancara pakar, dan analisis pekerjaan, sehingga menghasilkan pedoman praktis bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam menetapkan batas usia yang proporsional dan objektif. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memperjelas dasar hukum, meningkatkan keadilan substantif, dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
| File size | 229.75 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, penggunaan AI tidak menghapus kewajiban hukum, melainkan justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar agar teknologi ini tidak disalahgunakanDengan demikian, penggunaan AI tidak menghapus kewajiban hukum, melainkan justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar agar teknologi ini tidak disalahgunakan
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara denganMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam hukum Islam, nikah online dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi serta ijab qabul dilakukan secara jelas. Dalam hukum positifDalam hukum Islam, nikah online dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi serta ijab qabul dilakukan secara jelas. Dalam hukum positif
DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, implementasi konstitusi menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa Reformasi, yang meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, korupsi,Namun, implementasi konstitusi menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa Reformasi, yang meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, korupsi,
UPSUPS This effectiveness can be attributed to the participatory and hands-on learning approach, which allowed students to be actively involved in real-life waterThis effectiveness can be attributed to the participatory and hands-on learning approach, which allowed students to be actively involved in real-life water
TAMANLITERATAMANLITERA Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan anak di Kabupaten Jember memberikan dampak signifikan bagi para pelakunya. Para pemuka agama diHasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan anak di Kabupaten Jember memberikan dampak signifikan bagi para pelakunya. Para pemuka agama di
UINUIN Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengandung banyak ambiguitas, terutama pada Pasal 6 dan Pasal 7, yang menyebabkan ketidakjelasan batas usiaUndang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengandung banyak ambiguitas, terutama pada Pasal 6 dan Pasal 7, yang menyebabkan ketidakjelasan batas usia
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Sebagai konsekuensi yuridis, Myanmar memikul tanggung jawab penuh di bawah hukum internasional, yang menuntut keterlibatan aktif komunitas internasionalSebagai konsekuensi yuridis, Myanmar memikul tanggung jawab penuh di bawah hukum internasional, yang menuntut keterlibatan aktif komunitas internasional
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan menganalisis paradigma baru pertanggungjawaban pidana advokat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KitabPenelitian ini bertujuan menganalisis paradigma baru pertanggungjawaban pidana advokat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
DAARULHUDADAARULHUDA Inti dari hukum Islam termuat dalam syariah dan fikih, di mana syariah merupakan aturan dari Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sementaraInti dari hukum Islam termuat dalam syariah dan fikih, di mana syariah merupakan aturan dari Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sementara
ITBITB Abstrak bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polusi udara dan kejadian penyakit pernapasanAbstrak bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polusi udara dan kejadian penyakit pernapasan