DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penetapan batas usia minimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik yang umum diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini sering kali diposisikan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dan upaya perlindungan tenaga kerja muda. Namun demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penetapan usia minimal tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif apakah penetapan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan usia kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengandung konflik norma dan ketidakjelasan batasan, sehingga membuka ruang terjadinya diskriminasi usia dalam praktik rekrutmen. Penetapan usia minimal yang bersifat kaku dan umum, tanpa dasar objektif yang berkaitan langsung dengan sifat pekerjaan, berpotensi bertentangan dengan asas kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kesetaraan dan non‑diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No 13/2003.Ketentuan usia kerja masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian hukum, terutama terkait larangan mempekerjakan anak dan pengecualian pekerjaan tanpa parameter objektif.Praktik penetapan batas usia minimal yang bersifat administratif dan generalistik mengabaikan kompetensi dan karakteristik pekerjaan, sehingga berpotensi melanggar asas kesetaraan dan hak konstitusional atas pekerjaan yang layak.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penerapan kriteria usia minimal pada akses kerja bagi tenaga kerja muda di Indonesia melalui studi empiris kuantitatif yang mengkaji data perekrutan perusahaan dan hasil penempatan kerja, sehingga dapat mengukur sejauh mana diskriminasi usia mempengaruhi tingkat pengangguran dan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, analisis perbandingan terhadap regulasi anti‑diskriminasi usia dalam undang‑undang ketenagakerjaan negara‑negara ASEAN dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan mengidentifikasi elemen regulasi yang dapat diadopsi untuk memperkuat perlindungan di Indonesia. Selain itu, pengembangan kerangka normatif yang menghubungkan persyaratan usia dengan klasifikasi pekerjaan berdasarkan risiko kerja dan kompetensi yang diperlukan dapat dilakukan melalui pendekatan metode campuran, menggabungkan kajian doktrin hukum, wawancara pakar, dan analisis pekerjaan, sehingga menghasilkan pedoman praktis bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam menetapkan batas usia yang proporsional dan objektif. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memperjelas dasar hukum, meningkatkan keadilan substantif, dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
| File size | 229.75 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupatenHasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten
UMMUMM Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkanAnak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan
DINASTIREVDINASTIREV Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakanPenggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakan
DINASTIREVDINASTIREV Tidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi khusus yang mengaturnya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulanTidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi khusus yang mengaturnya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan
DINASTIREVDINASTIREV Masyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman. Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakatMasyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman. Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat
DINASTIREVDINASTIREV Dalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminanDalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminan
DINASTIREVDINASTIREV Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi HukumStb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum
UNSUNS Hal ini menghancurkan semua upaya untuk menghilangkan perkawinan anak. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemenHal ini menghancurkan semua upaya untuk menghilangkan perkawinan anak. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen
Useful /
UNSUNS Namun, ketentuan-ketentuan International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan dalam prosesNamun, ketentuan-ketentuan International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan dalam proses
UPGRISUPGRIS Informasi genomik tanaman yang diperoleh melalui analisis keragaman genetik, studi asosiasi, analisis evolusi, QTL, MAS, dan GWAS sangat bermanfaat dalamInformasi genomik tanaman yang diperoleh melalui analisis keragaman genetik, studi asosiasi, analisis evolusi, QTL, MAS, dan GWAS sangat bermanfaat dalam
UPGRISUPGRIS Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola perilaku belanja konsumen di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatifAbstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola perilaku belanja konsumen di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif
UPGRISUPGRIS Hasil: Teridentifikasi 5 tema ancaman keselamatan pasien yaitu (1) komunikasi yang tidak efektif, (2) dokumentasi yang tidak akurat, (3) pelaksanaan prosedurHasil: Teridentifikasi 5 tema ancaman keselamatan pasien yaitu (1) komunikasi yang tidak efektif, (2) dokumentasi yang tidak akurat, (3) pelaksanaan prosedur