UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalPeradilan Militer adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping lingkungan peradilan lainnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, yang dipersamakan dengan prajurit dan perkara tata usaha militer. Seiring dengan perkembangan waktu, terbit beberapa undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, dan peradilan korupsi. Terbitnya undang-undnag khusus ini dalam implementasinya terdapat benturan, terutama ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota militer aktif atau anggota militer aktif bersama-sama dengan orang sipil, pengadilan mana yang berwenang mengadilinya. Guna menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, tidak cukup hanya digunakan asas Lex superior derogat legi inferior (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Lex posteriori derogat legi priori (aturan yang baru mengesampingkan aturan terdahulu). Lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingan aturan umum), maka digunakan asas lex spesialis systematis sebagai derivate atau turunan dari asas lex specialis derogate legi generalis. Asas ini di Belanda dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematikal atau Enschede menyebutnya sebagai logische specialiteit. Ide reformasi dan rekonstruksi sistem hukum pidana militer, sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/2000 yang menghendaki adanya dua norma bagi prajurit TNI, yaitu norma struktural/institusional bagi prajurit TNI dan norma substantif yaitu norma tentang hukum pidana materiel bagi prajurit yang melanggar hukum pidana umum. Reformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif atau bersama-sama dengan orang sipil maka terhadap pelaku dari anggota TNI aktif merupakan kewenangan peradilan militer.
Terdapat tiga asas hukum untuk menangani konflik antarperaturan, namun ketiganya tidak mampu menyelesaikan persoalan konflik kewenangan hukum dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan militer, sehingga diperlukan asas lex spesialis systematis sebagai turunan dari asas lex specialis derogat legi generalis.Ide reformasi dan rekonstruksi sistem hukum pidana militer sebagaimana diamanatkan Tap MPR Nomor VII/2000 menghendaki penerapan dua norma bagi prajurit TNI, yaitu norma struktural/institusional dan norma substantif untuk pelanggaran pidana umum.Reformasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum militer.
Pertama, perlu penelitian tentang mekanisme pengadilan konektivitas antara peradilan militer dan peradilan umum dalam kasus korupsi bersama militer dan sipil, agar dapat dikaji apakah sistem gabungan hakim dapat menjadi solusi efektif yang belum pernah dilaksanakan oleh KPK. Kedua, penting untuk mempelajari implementasi norma substantif pidana umum bagi anggota TNI di luar KUHPM, termasuk bagaimana peraturan baru dapat dibentuk untuk memisahkan secara tegas antara pelanggaran militer dan pidana umum sesuai amanat reformasi hukum. Ketiga, perlu dilakukan kajian mendalam tentang budaya hukum militer dan dampaknya terhadap penegakan hukum, untuk mengevaluasi apakah reformasi struktural dan substansial cukup tanpa perubahan mendasar dalam kesadaran hukum dan perilaku aparat militer dalam sistem peradilan.
| File size | 419.6 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
YARSIYARSI Meskipun memiliki peran sentral dalam mengendalikan infrastruktur dan arsitektur transaksi digital, tanggung jawab perdata platform terhadap kerugian konsumenMeskipun memiliki peran sentral dalam mengendalikan infrastruktur dan arsitektur transaksi digital, tanggung jawab perdata platform terhadap kerugian konsumen
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan,Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan,
DINASTIREVDINASTIREV Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaanPutusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaan
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Cara yang dipakai untuk riset bernama penelitian hukum normatif yang berlandaskan peraturan. Untuk penanggulangan problem konsumen tanpa pengadilan, UUCara yang dipakai untuk riset bernama penelitian hukum normatif yang berlandaskan peraturan. Untuk penanggulangan problem konsumen tanpa pengadilan, UU
POLGANPOLGAN Perlindungan konsumen di sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usahaPerlindungan konsumen di sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha
UNISKAUNISKA 8 tentang Perlindungan Konsumen, yang terlebih dahulu konsumen diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat secara damai, dalam musyawara tidak menghasilkan8 tentang Perlindungan Konsumen, yang terlebih dahulu konsumen diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat secara damai, dalam musyawara tidak menghasilkan
DINASTIREVDINASTIREV Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.
Useful /
JABARPROVJABARPROV Fenomena ini relevan dengan Cekungan Bandung yang mengalami tekanan urbanisasi intensif serta dinamika spasial yang tidak merata. Penelitian ini menganalisisFenomena ini relevan dengan Cekungan Bandung yang mengalami tekanan urbanisasi intensif serta dinamika spasial yang tidak merata. Penelitian ini menganalisis
POLGANPOLGAN NPM mengalami peningkatan dari 0% di tahun 2021 menjadi 2,3% di tahun 2022, dan tetap stabil di angka 2,3% pada tahun 2023. Sementara itu, ROA menunjukkanNPM mengalami peningkatan dari 0% di tahun 2021 menjadi 2,3% di tahun 2022, dan tetap stabil di angka 2,3% pada tahun 2023. Sementara itu, ROA menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Anomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahanAnomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran dan penawaran sex toys di marketplace shopee itu sangat bebas. Tidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasiHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran dan penawaran sex toys di marketplace shopee itu sangat bebas. Tidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi