PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policy atau kebijakan hukum yang mencerminkan visi ideologis, sosial, dan ekonomi dari pemerintah yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin yang relevan dengan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum.
Penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan substansial.Meskipun terjadi perkembangan signifikan dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi, proses regulasi nasional belum sepenuhnya menghasilkan sistem hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.Penataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi.Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat.Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum mencakup analisis empiris terhadap implementasi kebijakan regulasi di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga independen. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam penataan regulasi, seperti lembaga khusus yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Ketiga, penelitian lanjutan dapat fokus pada studi empiris dan komparatif lintas negara untuk mengidentifikasi model kelembagaan yang paling efektif dalam mengelola sistem regulasi nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dengan menggabungkan saran-saran ini, diharapkan dapat terwujud sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/193Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual Beli Online jist publikasiindonesia index php jist article view 193
- PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKMY : Jurnal Hukum.... journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1515PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI HUKMY Jurnal Hukum journal ibrahimy ac index php hukmy article view 1515
- Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa... doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional Krisna Law Jurnal Mahasiswa doi 10 37893 krisnalaw v6i1 790
- Ideologi dan Politik Hukum Pancasila | Pramono | Gema Keadilan. ideologi politik pancasila pramono gema... doi.org/10.14710/gk.2018.3650Ideologi dan Politik Hukum Pancasila Pramono Gema Keadilan ideologi politik pancasila pramono gema doi 10 14710 gk 2018 3650
| File size | 396.33 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Furthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and bindingFurthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and binding
UMKUMK Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pendekatan smart health berbasis Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Machine LearningSeiring dengan perkembangan teknologi digital, pendekatan smart health berbasis Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learning
PUBMEDIAPUBMEDIA Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif, data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif, data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, strategi pembaruan hukum nasional ke depan harus dilakukan secara komprehensif, adaptif, dan partisipatif, dengan mengintegrasikan aspekOleh karena itu, strategi pembaruan hukum nasional ke depan harus dilakukan secara komprehensif, adaptif, dan partisipatif, dengan mengintegrasikan aspek
PUBMEDIAPUBMEDIA Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji implementasi putusan serupa dan dampaknya terhadap industri properti serta perlindungan konsumen diPerlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji implementasi putusan serupa dan dampaknya terhadap industri properti serta perlindungan konsumen di
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian juga menekankan peran pendidikan karakter dan program anti-bullying kolaboratif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif.Penelitian juga menekankan peran pendidikan karakter dan program anti-bullying kolaboratif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif.
UMSUMS Hasilnya yaitu setelah penyaringan didapatkan 20 jurnal yang berhubungan dan hasil matriks sintesis dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu input, proses,Hasilnya yaitu setelah penyaringan didapatkan 20 jurnal yang berhubungan dan hasil matriks sintesis dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu input, proses,
UMSUMS Subjek penelitian ini adalah siswa SMAN 3 Mamuju dengan total responden sebanyak 35 siswa. Analisis data penelitian menggunakan SPSS dan uji hipotesisSubjek penelitian ini adalah siswa SMAN 3 Mamuju dengan total responden sebanyak 35 siswa. Analisis data penelitian menggunakan SPSS dan uji hipotesis
Useful /
UMKUMK Hal ini membuktikan bahwa pendekatan geometris pada kinematika invers dapat diterapkan secara efektif dan akurat pada sistem robotika sederhana dan menyediakanHal ini membuktikan bahwa pendekatan geometris pada kinematika invers dapat diterapkan secara efektif dan akurat pada sistem robotika sederhana dan menyediakan
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antaraKetidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antara
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyoroti fenomena hoaks bidang kesehatan sebagai masalah global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuanPenelitian ini menyoroti fenomena hoaks bidang kesehatan sebagai masalah global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan
UMSUMS Pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam dunia kerja dan pendidikan karena diharuskan mengubah segala aktivitas dari tatap muka menjadi sistem jarak jauhPandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam dunia kerja dan pendidikan karena diharuskan mengubah segala aktivitas dari tatap muka menjadi sistem jarak jauh