PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policy atau kebijakan hukum yang mencerminkan visi ideologis, sosial, dan ekonomi dari pemerintah yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin yang relevan dengan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum.
Penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan substansial.Meskipun terjadi perkembangan signifikan dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi, proses regulasi nasional belum sepenuhnya menghasilkan sistem hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.Penataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi.Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat.Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum mencakup analisis empiris terhadap implementasi kebijakan regulasi di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga independen. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam penataan regulasi, seperti lembaga khusus yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Ketiga, penelitian lanjutan dapat fokus pada studi empiris dan komparatif lintas negara untuk mengidentifikasi model kelembagaan yang paling efektif dalam mengelola sistem regulasi nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dengan menggabungkan saran-saran ini, diharapkan dapat terwujud sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/193Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual Beli Online jist publikasiindonesia index php jist article view 193
- PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKMY : Jurnal Hukum.... journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1515PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI HUKMY Jurnal Hukum journal ibrahimy ac index php hukmy article view 1515
- Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa... doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional Krisna Law Jurnal Mahasiswa doi 10 37893 krisnalaw v6i1 790
- Ideologi dan Politik Hukum Pancasila | Pramono | Gema Keadilan. ideologi politik pancasila pramono gema... doi.org/10.14710/gk.2018.3650Ideologi dan Politik Hukum Pancasila Pramono Gema Keadilan ideologi politik pancasila pramono gema doi 10 14710 gk 2018 3650
| File size | 396.33 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. PengaturanPerusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pengaturan
PUBMEDIAPUBMEDIA Kebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yangKebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasiTerdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritasRelasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritas
UNESAUNESA Batas waktu kadaluarsa adalah batas waktu untuk mengajukan klaim hak, tetapi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012, ketentuan mengenaiBatas waktu kadaluarsa adalah batas waktu untuk mengajukan klaim hak, tetapi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012, ketentuan mengenai
UNESAUNESA Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.
UNSURUNSUR Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negaraPemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negara
Useful /
UMSUMS Penelitian ini menggunakan desain One-Group pre-test-post-test guna mengetahui pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan Bantuan Hidup Dasar (BHD)Penelitian ini menggunakan desain One-Group pre-test-post-test guna mengetahui pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan Bantuan Hidup Dasar (BHD)
UMSUMS Sedangkan, pola asuh otoriter dapat menyebabkan anak menjadi merasa tertekan dan ketakutan karena membatasi pergaulan anak dan memaksakan kehendak orangSedangkan, pola asuh otoriter dapat menyebabkan anak menjadi merasa tertekan dan ketakutan karena membatasi pergaulan anak dan memaksakan kehendak orang
UNESAUNESA Domestic workers in Indonesia are still considered relevant, playing an important role in household management. They are entitled to rights, includingDomestic workers in Indonesia are still considered relevant, playing an important role in household management. They are entitled to rights, including
UNESAUNESA PT TKBs attempt to justify the agreement using outdated regulations and misclassifying worker positions is deemed unacceptable. The company has violatedPT TKBs attempt to justify the agreement using outdated regulations and misclassifying worker positions is deemed unacceptable. The company has violated