PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policy atau kebijakan hukum yang mencerminkan visi ideologis, sosial, dan ekonomi dari pemerintah yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin yang relevan dengan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum.
Penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan substansial.Meskipun terjadi perkembangan signifikan dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi, proses regulasi nasional belum sepenuhnya menghasilkan sistem hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.Penataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi.Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat.Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum mencakup analisis empiris terhadap implementasi kebijakan regulasi di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga independen. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam penataan regulasi, seperti lembaga khusus yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Ketiga, penelitian lanjutan dapat fokus pada studi empiris dan komparatif lintas negara untuk mengidentifikasi model kelembagaan yang paling efektif dalam mengelola sistem regulasi nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dengan menggabungkan saran-saran ini, diharapkan dapat terwujud sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/193Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual Beli Online jist publikasiindonesia index php jist article view 193
- PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKMY : Jurnal Hukum.... journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1515PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI HUKMY Jurnal Hukum journal ibrahimy ac index php hukmy article view 1515
- Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa... doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional Krisna Law Jurnal Mahasiswa doi 10 37893 krisnalaw v6i1 790
- Ideologi dan Politik Hukum Pancasila | Pramono | Gema Keadilan. ideologi politik pancasila pramono gema... doi.org/10.14710/gk.2018.3650Ideologi dan Politik Hukum Pancasila Pramono Gema Keadilan ideologi politik pancasila pramono gema doi 10 14710 gk 2018 3650
| File size | 396.33 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Hak dan kewajiban pekerja dalam kedua sistem ini tujuannya setara, namun syariat Islam memberikan kerangka etis yang lebih menegaskan anti-diskriminasi,Hak dan kewajiban pekerja dalam kedua sistem ini tujuannya setara, namun syariat Islam memberikan kerangka etis yang lebih menegaskan anti-diskriminasi,
UM SURABAYAUM SURABAYA Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 TahunDan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
UM SURABAYAUM SURABAYA 107 X1 0. 748 X2, yang menunjukan bahwa variabel ketepatan penggunaan unsur‑unsur pelatihan (X1) dan tercapainya tujuan pelatihan (X2) berpengaruh terhadap107 X1 0. 748 X2, yang menunjukan bahwa variabel ketepatan penggunaan unsur‑unsur pelatihan (X1) dan tercapainya tujuan pelatihan (X2) berpengaruh terhadap
STHBSTHB Penelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibatPenelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat
UMMUMM Pasal 64 UU Nomor 1/2023 menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hakikat hukuman dasar, melainkan hukuman khusus. Pasal 100 UUPasal 64 UU Nomor 1/2023 menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hakikat hukuman dasar, melainkan hukuman khusus. Pasal 100 UU
UINUIN Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materiPertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi
UJBUJB Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antaraKebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Namun hukuman mati merupakan penghilangan nyawa seseorang akibat kesalahan yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan (jurisprudensi). HukumanNamun hukuman mati merupakan penghilangan nyawa seseorang akibat kesalahan yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan (jurisprudensi). Hukuman
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturanBks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan
PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam transaksi online, para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka sehingga tidak dapat memeriksa kecakapan dari subyek perjanjian. Jika transaksiDalam transaksi online, para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka sehingga tidak dapat memeriksa kecakapan dari subyek perjanjian. Jika transaksi
PUBMEDIAPUBMEDIA KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.
UMSUMS Promosi susu formula telah diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2013. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui adanya. Penelitian tentang promosi susuPromosi susu formula telah diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2013. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui adanya. Penelitian tentang promosi susu