PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policy atau kebijakan hukum yang mencerminkan visi ideologis, sosial, dan ekonomi dari pemerintah yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin yang relevan dengan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum.
Penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan substansial.Meskipun terjadi perkembangan signifikan dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi, proses regulasi nasional belum sepenuhnya menghasilkan sistem hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.Penataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi.Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat.Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum mencakup analisis empiris terhadap implementasi kebijakan regulasi di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga independen. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam penataan regulasi, seperti lembaga khusus yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Ketiga, penelitian lanjutan dapat fokus pada studi empiris dan komparatif lintas negara untuk mengidentifikasi model kelembagaan yang paling efektif dalam mengelola sistem regulasi nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dengan menggabungkan saran-saran ini, diharapkan dapat terwujud sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/193Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual Beli Online jist publikasiindonesia index php jist article view 193
- PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKMY : Jurnal Hukum.... journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1515PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI HUKMY Jurnal Hukum journal ibrahimy ac index php hukmy article view 1515
- Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa... doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional Krisna Law Jurnal Mahasiswa doi 10 37893 krisnalaw v6i1 790
- Ideologi dan Politik Hukum Pancasila | Pramono | Gema Keadilan. ideologi politik pancasila pramono gema... doi.org/10.14710/gk.2018.3650Ideologi dan Politik Hukum Pancasila Pramono Gema Keadilan ideologi politik pancasila pramono gema doi 10 14710 gk 2018 3650
| File size | 396.33 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicableThrough progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable
UTBUTB Penelitian ini merekomendasikan strategi inklusif meliputi layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihanPenelitian ini merekomendasikan strategi inklusif meliputi layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihan
UTBUTB Regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah memang memberikan landasan hukum yang tegas, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaianRegulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah memang memberikan landasan hukum yang tegas, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian
UTBUTB Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi.Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi.
UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya
UTBUTB Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan para tetua dan pengurus lembaga adat desa dibeberapa desaSumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan para tetua dan pengurus lembaga adat desa dibeberapa desa
UTBUTB Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodasi dampak komunikasi bisnis dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodasi dampak komunikasi bisnis dalam
UNSURUNSUR Kewenangan sebagaimana telah tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang telah secara jelas mengatakan bahwa Mahkamah KonstitusiKewenangan sebagaimana telah tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang telah secara jelas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Bks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192. Temuan utama mengidentifikasi kesenjanganBks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192. Temuan utama mengidentifikasi kesenjangan
UMSUMS Diharapkan agar Produsen atau distributor dari susu formula untuk mengikuti ketentuan promosi susu formula yang telah diatur dalam Permenkes nomor 39 tahunDiharapkan agar Produsen atau distributor dari susu formula untuk mengikuti ketentuan promosi susu formula yang telah diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun
UNARSUNARS Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presidenSedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden
UNARSUNARS Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.