UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahDalam konteks fikih, ketentuan hudud telah disepakati baik jenis perbuatannya maupun sanksi-sanksinya. Akan tetapi, tidak semuanya tercantum sebagai materi hudud dalam Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman rajam, hukuman mati dan hukuman potong tangan. Ketiga jenis hukuman ini diperdebatkan dengan sengit selama pembahasan Qanun dan akhirnya ditiadakan. Melalui pendekatan sejarah hukum, diketahui setidaknya ada beberapa faktor problematik yang mewarnai perumusan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi rajam, hukuman mati bagi pelaku riddah dan potong tangan yang tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, adanya pengaruh perbedaan pendapat ulama (disparitas) dalam konteks fikih tentang hukuman-hukuman itu dalam proses perumusan qanun. Keempat, adanya keyakinan para pembahas bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh memerlukan pentahapan (tadarruj).
Kesiapan pihak-pihak dalam merumuskan qanun menjadi faktor utama penghilangan hukuman rajam, potong tangan, dan hukuman mati dalam Qanun Jinayat Aceh.Oleh karena itu diperlukan persiapan yang lebih mendalam, meliputi penelitian akademik komprehensif, pemahaman mendalam fiqh serta penyusunan implementasi praktis, dan penyediaan infrastruktur serta kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum.Pendekatan tadrīj (fase bertahap) diperlukan untuk mengintegrasikan hukuman hudud secara menyeluruh, termasuk penyesuaian sanksi pada pelanggaran seperti seclusion dan apostasi.
Sebagai langkah lanjutan, pertama perlu dilakukan penelitian kuantitatif yang mengkaji persepsi masyarakat Aceh terhadap penerapan hukuman hudud, khususnya mengidentifikasi tingkat kesiapan dan penerimaan sosial serta faktor‑faktor yang mempengaruhi dukungan atau penolakan. Kedua, diperlukan analisis komparatif antara implementasi tadrīj di Aceh dengan provinsi lain yang menerapkan hukum syariah, guna menyingkap strategi tahapan yang paling efektif serta hambatan‑hambatan institusional yang muncul. Ketiga, sebuah evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas institusional dan infrastruktur penegakan hukum di Aceh, mencakup fasilitas Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, serta ketersediaan sumber daya manusia, harus dilakukan untuk menentukan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan hukuman hudud secara konsisten. Penelitian‑penelitian tersebut akan memberikan dasar empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data, memperkuat kesiapan institusional, dan memastikan bahwa proses tadrīj dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam... journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/145KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan QAnn JinAyat Aceh dan Brunei Darussalam journal walisongo ac index php ahkam article view 145
- KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA | Nurdin | MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu... doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA Nurdin MIQOT Jurnal Ilmu ilmu doi 10 30821 miqot v42i2 542
- LASHING IN QANUN ACEH AND THE CONVENTION AGAINST TORTURE: A CRITICAL APPRAISAL | Malaysian Journal of... doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.173LASHING IN QANUN ACEH AND THE CONVENTION AGAINST TORTURE A CRITICAL APPRAISAL Malaysian Journal of doi 10 33102 mjsl v7i1 173
- DOI Name 10.26555 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.26555DOI Name 10 26555 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 26555
| File size | 412.1 KB |
| Pages | 28 |
| Short Link | https://juris.id/p-a5 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secaraPenelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secara
UMMUMM 11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan
UMMUMM Moreover, it identifies challenges and opportunities associated with the implementation of these policies. Kontribusi hukum Islam terhadap pengangguranMoreover, it identifies challenges and opportunities associated with the implementation of these policies. Kontribusi hukum Islam terhadap pengangguran
UINUIN Beberapa mufti tertentu menolak menerapkan moderasi saat memberikan fatwa. Mereka lebih rentan terhadap pendekatan ekstremisme atau kelalaian. PenolakanBeberapa mufti tertentu menolak menerapkan moderasi saat memberikan fatwa. Mereka lebih rentan terhadap pendekatan ekstremisme atau kelalaian. Penolakan
UINSIUINSI Laju perubahan sosial membawa Salafiyah pada varian yang beragam, bukan doktrin monolitik. Pendekatan tokoh berbeda, namun terdapat kesatuan doktrinalLaju perubahan sosial membawa Salafiyah pada varian yang beragam, bukan doktrin monolitik. Pendekatan tokoh berbeda, namun terdapat kesatuan doktrinal
UINSIUINSI tiga mazhab (Maliki, Syafii, Hanbali) menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan Hanafi menyatakan mubah. Hewan yang dapat dijadikan aqiqah adalahtiga mazhab (Maliki, Syafii, Hanbali) menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan Hanafi menyatakan mubah. Hewan yang dapat dijadikan aqiqah adalah
UINSIUINSI Sebagian dari mereka bahkan melakukan ijtihad langsung dari sumber Syariah, yaitu al‑Quran dan Hadith. Kondisi ini menurut penulis lebih sesuai denganSebagian dari mereka bahkan melakukan ijtihad langsung dari sumber Syariah, yaitu al‑Quran dan Hadith. Kondisi ini menurut penulis lebih sesuai dengan
UINSIUINSI Selain itu, jilbab memiliki arti tertentu sesuai dengan berbagai perspektif yang menghasilkan varian gaya dan jenis jilbab di satu komunitas, dengan atauSelain itu, jilbab memiliki arti tertentu sesuai dengan berbagai perspektif yang menghasilkan varian gaya dan jenis jilbab di satu komunitas, dengan atau
Useful /
UGMUGM Capaian tertinggi terlihat pada optimisasi rantai pasok dan pengurangan kerugian material. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kerja samaCapaian tertinggi terlihat pada optimisasi rantai pasok dan pengurangan kerugian material. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kerja sama
IAINPTKIAINPTK Artikel ini mengkaji kasus deviasi arah kiblat Masjid Agung Makale di Tana Toraja, yang sejak 1934 hingga 2020 menyimpang sekitar 22° dari presisi astronomis,Artikel ini mengkaji kasus deviasi arah kiblat Masjid Agung Makale di Tana Toraja, yang sejak 1934 hingga 2020 menyimpang sekitar 22° dari presisi astronomis,
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Ekosistem alam, air dan vegetasi yang menjadi wilayah konservasi Balai Taman Nasional Kutai, menjadi sasaran tindak ilegal yang tidak bertanggung jawab.Ekosistem alam, air dan vegetasi yang menjadi wilayah konservasi Balai Taman Nasional Kutai, menjadi sasaran tindak ilegal yang tidak bertanggung jawab.