UINUIN

AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu Syariah

Dalam konteks fikih, ketentuan hudud telah disepakati baik jenis perbuatannya maupun sanksi-sanksinya. Akan tetapi, tidak semuanya tercantum sebagai materi hudud dalam Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman rajam, hukuman mati dan hukuman potong tangan. Ketiga jenis hukuman ini diperdebatkan dengan sengit selama pembahasan Qanun dan akhirnya ditiadakan. Melalui pendekatan sejarah hukum, diketahui setidaknya ada beberapa faktor problematik yang mewarnai perumusan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi rajam, hukuman mati bagi pelaku riddah dan potong tangan yang tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, adanya pengaruh perbedaan pendapat ulama (disparitas) dalam konteks fikih tentang hukuman-hukuman itu dalam proses perumusan qanun. Keempat, adanya keyakinan para pembahas bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh memerlukan pentahapan (tadarruj).

Kesiapan pihak-pihak dalam merumuskan qanun menjadi faktor utama penghilangan hukuman rajam, potong tangan, dan hukuman mati dalam Qanun Jinayat Aceh.Oleh karena itu diperlukan persiapan yang lebih mendalam, meliputi penelitian akademik komprehensif, pemahaman mendalam fiqh serta penyusunan implementasi praktis, dan penyediaan infrastruktur serta kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum.Pendekatan tadrīj (fase bertahap) diperlukan untuk mengintegrasikan hukuman hudud secara menyeluruh, termasuk penyesuaian sanksi pada pelanggaran seperti seclusion dan apostasi.

Sebagai langkah lanjutan, pertama perlu dilakukan penelitian kuantitatif yang mengkaji persepsi masyarakat Aceh terhadap penerapan hukuman hudud, khususnya mengidentifikasi tingkat kesiapan dan penerimaan sosial serta faktor‑faktor yang mempengaruhi dukungan atau penolakan. Kedua, diperlukan analisis komparatif antara implementasi tadrīj di Aceh dengan provinsi lain yang menerapkan hukum syariah, guna menyingkap strategi tahapan yang paling efektif serta hambatan‑hambatan institusional yang muncul. Ketiga, sebuah evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas institusional dan infrastruktur penegakan hukum di Aceh, mencakup fasilitas Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, serta ketersediaan sumber daya manusia, harus dilakukan untuk menentukan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan hukuman hudud secara konsisten. Penelitian‑penelitian tersebut akan memberikan dasar empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data, memperkuat kesiapan institusional, dan memastikan bahwa proses tadrīj dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

  1. KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam... journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/145KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan QAnn JinAyat Aceh dan Brunei Darussalam journal walisongo ac index php ahkam article view 145
  2. KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA | Nurdin | MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu... doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA Nurdin MIQOT Jurnal Ilmu ilmu doi 10 30821 miqot v42i2 542
  3. LASHING IN QANUN ACEH AND THE CONVENTION AGAINST TORTURE: A CRITICAL APPRAISAL | Malaysian Journal of... doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.173LASHING IN QANUN ACEH AND THE CONVENTION AGAINST TORTURE A CRITICAL APPRAISAL Malaysian Journal of doi 10 33102 mjsl v7i1 173
  4. DOI Name 10.26555 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.26555DOI Name 10 26555 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 26555
Read online
File size412.1 KB
Pages28
DMCAReport

Related /

JURIS Teori dan Penemuan Hukum Rechtsvinding oleh Hakim Pada Tingkat Kasasi Terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796 Pid B 2022 Pn Jkt Sel Vonis Mati yang Diubah Menjadi Penjara Seumur Hidup dalam Put 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis mati Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup mencerminkan penerapan prinsip ratio decidendiPutusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis mati Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup mencerminkan penerapan prinsip ratio decidendi

JURIS Study of the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement By the Court of ConsequencesAct against the law Case Study of Decision Number 55 Pdt G 2022 Pn Dpk 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Namun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian iniNamun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian ini

JURIS Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Polaritas narasi afirmatif yang menekankan dimensi budaya dan otonomi khusus dengan narasi kritis yang menyoroti diskriminasi, inkonsistensi penerapan,Polaritas narasi afirmatif yang menekankan dimensi budaya dan otonomi khusus dengan narasi kritis yang menyoroti diskriminasi, inkonsistensi penerapan,

JURIS Judicial Activism Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy Judicial Activism Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy 2024More at 2024

MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendakHasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Strategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepatStrategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat

JURIS Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts 2020More at 2020

UINUIN Studi terhadap putusan Pengadilan Agama dari tiga yurisdiksi menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang KamarStudi terhadap putusan Pengadilan Agama dari tiga yurisdiksi menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kamar

JURIS Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad 2016More at 2016

UINUIN Pembacaan ulang terhadap sumber hukum fikih murtad menunjukkan bahwa kemurtadan bukanlah kejahatan pidana, melainkan pelanggaran teologis yang sanksinyaPembacaan ulang terhadap sumber hukum fikih murtad menunjukkan bahwa kemurtadan bukanlah kejahatan pidana, melainkan pelanggaran teologis yang sanksinya

JURIS Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam 2015More at 2015

UINUIN Konsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengah masyarakat yang mendukung kebebasan beragama. Masyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihanKonsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengah masyarakat yang mendukung kebebasan beragama. Masyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihan

Useful /

JURIS Penanaman Budi Pekerti Melalui Pertunjukan Wayang Golek Garap Padat 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur moral dalam wayang golek garap padat dapat dilihat pada pemilihan lakon yang sesuai usia, sabet yang menghindariHasil penelitian menunjukkan bahwa unsur moral dalam wayang golek garap padat dapat dilihat pada pemilihan lakon yang sesuai usia, sabet yang menghindari

JURIS Negotiating Authority and Knowledge Religion Science and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Artikel ini bertujuan mengidentifikasi pola perubahan dalam fatwa MUI sekaligus menjelaskan bagaimana dialektika antara penafsiran keagamaan, otoritasArtikel ini bertujuan mengidentifikasi pola perubahan dalam fatwa MUI sekaligus menjelaskan bagaimana dialektika antara penafsiran keagamaan, otoritas

JURIS Behavioral Intention to Use Artificial Intelligence AI Among Accounting Students Evaluating the Effect of Job Relevance 2025More at 2025

UGMUGM Namun, faktor-faktor seperti tingkat kerjasama antar departemen dan keterampilan SDM turut memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Penerapan teknologiNamun, faktor-faktor seperti tingkat kerjasama antar departemen dan keterampilan SDM turut memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Penerapan teknologi

JURIS Between Revelation and Constitution The Sovereignty Fiqh of Muhammad Yamin s Sociopolitical IjtihAd 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Konsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasi kolonial, khususnya melalui penolakan terhadap Uni Indonesia-Belanda dan penciptaanKonsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasi kolonial, khususnya melalui penolakan terhadap Uni Indonesia-Belanda dan penciptaan

ads-block-test