UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBArtikel ini berusaha membahas secara eksploratif tentang normatifitas usia hewan yang dikurbankan dalam proses aqiqah. Kajian normatif ini dilakukan berdasarkan fenomena tentang sakralitas proses aqiqah yang ingin dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anaknya. Beberapa pertanyaan muncul terkait fenomena tersebut; apakah jenis dan usia hewan yang dikurbankan untuk aqiqah sama dengan persyaratan hewan kurban yang dikurbankan pada idul adha? Bagaimana para ulama mazhab memberi gambaran tentang landasan usia hewan aqiqah ini? Penelitian ini menemukan bahwa hampir tidak terdapat perbedaan mendasar dari para ulama klasik mengenai usia hewan aqiqah. Hasil kajian ini menegaskan bahwa hewan sudah boleh disembelih sebagai aqiqah apabila sudah mencapai usia al-tsaniy/tsaniyah/musinnah kecuali untuk hewan biri-biri cukup dengan usia al-jadza‟/jadza‟ah. Namun demikian, terdapat beberapa ulama, sekalipun minoritas, yang mengatakan bahwa hewan aqiqah yang disembelih dibawah umur tersebut tetap sah dan terhitung sebagai pahala.
Para imam mazhab sepakat bahwa hukum aqiqah tidak wajib.tiga mazhab (Maliki, Syafii, Hanbali) menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan Hanafi menyatakan mubah.Hewan yang dapat dijadikan aqiqah adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri dengan usia minimal al-tsaniy, kecuali biri-biri yang cukup al-jadza‟.Terdapat pendapat minoritas yang membolehkan aqiqah dengan hewan di bawah usia tersebut tetap sah dan bernilai pahala, sehingga perlu sosialisasi bahwa aqiqah tidak terbatas pada kambing atau biri-biri berusia penuh.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana masyarakat Muslim di berbagai daerah di Indonesia menyesuaikan praktik aqiqah dengan kondisi ekonomi dan kesehatan lokal, khususnya dalam konteks penggantian hewan aqiqah berusia muda dengan kombinasi daging putih, apakah hal ini masih dianggap sah secara fiqih dan diterima secara sosial. Selain itu, perlu diteliti dampak sosial dan spiritual dari kebijakan aqiqah berbasis alternatif hewan, seperti apakah praktik ini meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan aqiqah tanpa mengurangi makna religiusnya. Terakhir, sebuah studi historis dapat dilakukan untuk melacak bagaimana pergeseran dari penggunaan hewan kurban besar seperti sapi ke kambing sebagai simbol aqiqah terjadi di Indonesia, dan apakah perubahan ini lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya lokal, atau interpretasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
| File size | 1.17 MB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR 16 Tahun 2019 sebagai pembaruan atas aturan usia minimal pernikahan di Indonesia merupakan manifestasi progresif negara dalam menghapus diskriminasi gender16 Tahun 2019 sebagai pembaruan atas aturan usia minimal pernikahan di Indonesia merupakan manifestasi progresif negara dalam menghapus diskriminasi gender
IAINAMBONIAINAMBON In addition, there are several factors that influence the professional competence of teachers, including academic qualifications, teaching experience,In addition, there are several factors that influence the professional competence of teachers, including academic qualifications, teaching experience,
USIUSI Dengan terpenuhinya kualifikasi dan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif sebagaimana terdapat dalam PP No. 17 Tahun 2018,Dengan terpenuhinya kualifikasi dan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif sebagaimana terdapat dalam PP No. 17 Tahun 2018,
UMCUMC Kemajuan teknologi dan internet tidak hanya memunculkan media baru namun sudah menjadi kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi, salah satunyaKemajuan teknologi dan internet tidak hanya memunculkan media baru namun sudah menjadi kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi, salah satunya
UNIGRESUNIGRES Adapun hasil dari penelitiannya ini yaitu faktor yang menyebabkan tingginya nikah dibawah umur yaitu faktor pergaulan, faktor agama dan faktor tradisiAdapun hasil dari penelitiannya ini yaitu faktor yang menyebabkan tingginya nikah dibawah umur yaitu faktor pergaulan, faktor agama dan faktor tradisi
UIDUID Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan hukum maka perlu diberikan sanksi selama proses pelaksanaannya. Sanksi didasarkanDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan hukum maka perlu diberikan sanksi selama proses pelaksanaannya. Sanksi didasarkan
UIDUID Metode yang digunakan adalah metode normative empiris. Hasil analisa bahwa proses konsiliasi dimulai dengan pengaduan, dilakukan prasidang dan barulahMetode yang digunakan adalah metode normative empiris. Hasil analisa bahwa proses konsiliasi dimulai dengan pengaduan, dilakukan prasidang dan barulah
IAINPTKIAINPTK Kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab laki-laki sesuai kodrat penciptaannya, sehingga pembagian waris 2. Alternatif yang dapat diterapkanKewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab laki-laki sesuai kodrat penciptaannya, sehingga pembagian waris 2. Alternatif yang dapat diterapkan
Useful /
UMPRUMPR Hasil uji coba menunjukkan respons positif dari mahasiswa dan validasi dari ahli media dan materi.media ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa,Hasil uji coba menunjukkan respons positif dari mahasiswa dan validasi dari ahli media dan materi.media ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa,
UMPRUMPR Penelitian ini berkontribusi pada integrasi kearifan lokal dalam teori manajemen modern serta menawarkan implikasi praktis bagi program kesejahteraan keluargaPenelitian ini berkontribusi pada integrasi kearifan lokal dalam teori manajemen modern serta menawarkan implikasi praktis bagi program kesejahteraan keluarga
DINASTIPUBDINASTIPUB Budaya organisasi yang dominan adalah integrasi internal. Komunikasi interpersonal berperan dalam mendukung motivasi kerja, dan menunjukkan bahwa komunikasiBudaya organisasi yang dominan adalah integrasi internal. Komunikasi interpersonal berperan dalam mendukung motivasi kerja, dan menunjukkan bahwa komunikasi
UIDUID Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukanPolemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan