UTBUTB

KeadilanKeadilan

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial akibat adanya pertentangan norma antara hak konstitusional warga negara dan regulasi nasional yang mengaturnya. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, yang sering kali menghambat pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi bentuk pertentangan normatif yang muncul antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi dan penafsiran yudisial yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

Terdapat pertentangan norma antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga negara.Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi dan penafsiran yudisial yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.Reformulasi regulasi tentang perkawinan seharusnya diposisikan sebagai produk hukum negara yang menjamin kepastian dan keadilan.Peran pengadilan juga krusial dalam menyikapi pertentangan norma antara hak konstitusional dan regulasi perkawinan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap regulasi perkawinan beda agama di negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjamin hak-hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai pengalaman pasangan perkawinan beda agama dalam menghadapi birokrasi dan diskriminasi di lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari ketidakpastian hukum yang ada. Ketiga, penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, sosiologi, dan agama dapat dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif akar permasalahan dan mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi pertentangan norma antara hak konstitusional dan regulasi perkawinan beda agama. Ketiga saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

  1. Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2472Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Restraint in the Perspective jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2472
  2. Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. perlindungan hak jurnal... ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum perlindungan hak jurnal ojs uma ac index php gakkum article view 4791
Read online
File size704.85 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Penyuluhan Hukum Tentang Implementasi UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan Bebas Narkotika Desa Mangun Jaya 2026More at 2026

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Observasi awal di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengindikasikan adanya celah pengetahuan hukum, terutama di kalangan anak-anakObservasi awal di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengindikasikan adanya celah pengetahuan hukum, terutama di kalangan anak-anak

JURIS Penyuluhan Hukum Tentang Waris Islam Bagi Masyarakat Peningkatan Pemahaman Kepastian dan Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan 2026More at 2026

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Penyuluhan ini tidak hanya memperluas literasi hukum kewarisan, tetapi juga memberikan panduan teknis yang mudah diterapkan dalam menghitung bagian masing-masingPenyuluhan ini tidak hanya memperluas literasi hukum kewarisan, tetapi juga memberikan panduan teknis yang mudah diterapkan dalam menghitung bagian masing-masing

JURIS Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 2026More at 2026

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Target yang ingin dicapai melalui kegiatan ini ialah meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah hukum yang kritis, analitis,Target yang ingin dicapai melalui kegiatan ini ialah meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah hukum yang kritis, analitis,

JURIS Inovasi Kemasan Sebagai Upaya Memperluas Pasar Produk Peyek Pada UMKM Dikelurahan Marga Mulya Kota Bekasi 2026More at 2026

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Kemasan telah berevolusi menjadi elemen penting yang dapat menentukan dan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Oleh karena itu, inovasi dalamKemasan telah berevolusi menjadi elemen penting yang dapat menentukan dan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Oleh karena itu, inovasi dalam

JURIS Sinergi Akademisi Dan Kepolisian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan Pada Kasus Yang Memuat Aspek Pidana Dan Perdata 2026More at 2026

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Peningkatan kemampuan analisis hukum mitra tercermin dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik peristiwa hukum, khususnya dalam mengidentifikasiPeningkatan kemampuan analisis hukum mitra tercermin dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik peristiwa hukum, khususnya dalam mengidentifikasi

JURIS Edukasi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Karakter pada Siswa SMK Walisongo Jakarta Selatan 2026More at 2026

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Kegiatan sekolah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan untuk membentuk perilaku positif pada anak. Sementara itu, peran guru dapatKegiatan sekolah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan untuk membentuk perilaku positif pada anak. Sementara itu, peran guru dapat

JURIS Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya 2025More at 2025

UBHARAJAYAUBHARAJAYA Formulasi aturan mengenai perlindungan data pribadi diperlukan untuk melindungi hak individu dalam masyarakat, baik dalam pemrosesan data secara elektronikFormulasi aturan mengenai perlindungan data pribadi diperlukan untuk melindungi hak individu dalam masyarakat, baik dalam pemrosesan data secara elektronik

JURIS Omnibus Law Opportunities and Challenges Towards Entrepreneurs and Labor Comparative Review Law 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 2026More at 2026

UTBUTB Contoh kasus pada tanggal 13 Januari 2020, Ruben Samuel Onsu menggugat I Am Geprek Bensu milik PT. Benny Sujono atau disingkat dengan I Am Geprek BensuContoh kasus pada tanggal 13 Januari 2020, Ruben Samuel Onsu menggugat I Am Geprek Bensu milik PT. Benny Sujono atau disingkat dengan I Am Geprek Bensu

JURIS Model Pemberdayaan Hukum Pembudi Daya Ikan Melalui Pendekatan Pengembangan Model Triple Helix Studi Di Kabupaten Gresik 2026More at 2026

UTBUTB Pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kemandirian pembudi daya ikan dalam hal perjanjian bagi hasil memerlukan optimalisasi sinergi dan kolaborasi antaraPemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kemandirian pembudi daya ikan dalam hal perjanjian bagi hasil memerlukan optimalisasi sinergi dan kolaborasi antara

JURIS Taxe Income Payment Contraints 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Perlu perhatian, pemahaman tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum bagi notaris dalam membuat surat kuasa jual, sehingga notaris/PPATPerlu perhatian, pemahaman tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum bagi notaris dalam membuat surat kuasa jual, sehingga notaris/PPAT

JURIS Legal Protection Of The Execution Of Liability Auction 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Legal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah. PemenangLegal perlindungan bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan dalam hal benda lelang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lemah. Pemenang

ads-block-test