UTBUTB

KeadilanKeadilan

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial akibat adanya pertentangan norma antara hak konstitusional warga negara dan regulasi nasional yang mengaturnya. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, yang sering kali menghambat pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi bentuk pertentangan normatif yang muncul antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi dan penafsiran yudisial yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

Terdapat pertentangan norma antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga negara.Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi dan penafsiran yudisial yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.Reformulasi regulasi tentang perkawinan seharusnya diposisikan sebagai produk hukum negara yang menjamin kepastian dan keadilan.Peran pengadilan juga krusial dalam menyikapi pertentangan norma antara hak konstitusional dan regulasi perkawinan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap regulasi perkawinan beda agama di negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjamin hak-hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai pengalaman pasangan perkawinan beda agama dalam menghadapi birokrasi dan diskriminasi di lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari ketidakpastian hukum yang ada. Ketiga, penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, sosiologi, dan agama dapat dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif akar permasalahan dan mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi pertentangan norma antara hak konstitusional dan regulasi perkawinan beda agama. Ketiga saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

  1. Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2472Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Restraint in the Perspective jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2472
  2. Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. perlindungan hak jurnal... ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum perlindungan hak jurnal ojs uma ac index php gakkum article view 4791
Read online
File size704.85 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Norma Tanpa Sanksi Polemik Kuota Gender Dalam Undang Undang Dan Implikasinya Terhadap KPU Sebagai Self Regulatory Body 2026More at 2026

KPUKPU Berbekal dengan preseden legislasi maupun yudisial dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kajian ini memberikan dua sisi kesimpulan. Pada satu sisi,Berbekal dengan preseden legislasi maupun yudisial dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kajian ini memberikan dua sisi kesimpulan. Pada satu sisi,

JURIS Kajian Yuridis Penerapan Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajibanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban

JURIS Analisis Yuridis Penyelenggaraan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensiImplementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensi

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi. Reformasi kelembagaanKondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi. Reformasi kelembagaan

JURIS Legal Certainty Regarding the Time Limit for Claiming Retired Employees Rights in Indonesia 2024More at 2024

UNESAUNESA Pengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhiPengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhi

JURIS Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Pemilu Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif 2023More at 2023

UNSURUNSUR Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanApa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Useful /

JURIS Analisis Hak Imunitas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2026More at 2026

UTBUTB Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR memiliki kekebalan terhadap aturan-aturan tertentu, maupun pergantian antar waktu karena pernyataan, pertanyaan,Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR memiliki kekebalan terhadap aturan-aturan tertentu, maupun pergantian antar waktu karena pernyataan, pertanyaan,

JURIS Model Pemberdayaan Hukum Pembudi Daya Ikan Melalui Pendekatan Pengembangan Model Triple Helix Studi Di Kabupaten Gresik 2026More at 2026

UTBUTB Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan peran dari pemerintah dan pembudi daya ikan telah diatur secara jelas, namun ketentuan bagiHasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan peran dari pemerintah dan pembudi daya ikan telah diatur secara jelas, namun ketentuan bagi

JURIS ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKANMEREK TERDAFTAR Studi Putusan Nomor 50 Pid Sus 2023 PN Tjk 2025More at 2025

UTBUTB Sus/2023/PN. Tjk. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dataSus/2023/PN. Tjk. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,

ads-block-test