UTBUTB
KeadilanKeadilanDalam menjalankan usaha, setiap produsen yang memiliki suatu karya harus diapresiasi atas karyanya tersebut. Bentuk apresiasinya bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual agar dapat dilindungi oleh hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Di Indonesia HKI belum terlaksanakan secara baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya kepedulian dari masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih peduli terhadap pelanggaran hak cipta. Seiring proses pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak mematuhi dan menggunakan suatu karya untuk kepentingan komersil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Contoh kasus pada tanggal 13 Januari 2020, Ruben Samuel Onsu menggugat I Am Geprek Bensu milik PT. Benny Sujono atau disingkat dengan I Am Geprek Bensu dengan gugatan penyalahgunaan merek. Perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan karya cipta orang lain, koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat meminimalkan cela kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap suatu karya. Berdasarkan hasil telaah kasus-kasus yang terjadi, bahwa korban pelanggaran HKI dilindungi oleh hukum berdasarkan sistem first to file.
Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR) yang mengatur mengenai segala karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan bersifat privat dan eksklusif.Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dan diberlakukan dengan sedemikian rupa di dalam Undang-Undang.Akan tetapi, dalam implementasi fakta di lapangan ternyata masih banyak terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan alasan seseorang tidak mengetahui tentang keberadaan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting untuk menyosialisasikan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas sistem first to file dalam melindungi hak cipta di Indonesia, kajian dampak digitalisasi terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta studi tentang pendidikan hukum HKI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian juga bisa mengeksplorasi kerja sama internasional dalam perlindungan IP, analisis perbandingan antara sistem hukum HKI Indonesia dengan negara lain, serta pengembangan model penegakan hukum yang lebih konsisten untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, penelitian tentang pengaruh regulasi baru terhadap perlindungan HKI di era teknologi tinggi juga layak dikaji.
| File size | 509.22 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UTBUTB Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibekali dengan beberapa hak yang diberikan oleh negara, salah satunya adalah hak kekebalan.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibekali dengan beberapa hak yang diberikan oleh negara, salah satunya adalah hak kekebalan.
UTBUTB Pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kemandirian pembudi daya ikan dalam hal perjanjian bagi hasil memerlukan optimalisasi sinergi dan kolaborasi antaraPemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kemandirian pembudi daya ikan dalam hal perjanjian bagi hasil memerlukan optimalisasi sinergi dan kolaborasi antara
JURNALPERTANIANUNISAPALUJURNALPERTANIANUNISAPALU Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh interaksi pemberian kombinasi ZPT IBA dan BAP dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan tunas tanamanHasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh interaksi pemberian kombinasi ZPT IBA dan BAP dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan tunas tanaman
JURNALPERTANIANUNISAPALUJURNALPERTANIANUNISAPALU Perlakuan D (150 ppm) memberikan hasil tertinggi pada tinggi tanaman hingga 28 hst sebesar 22,73 cm, jumlah daun hingga 28 hst sebesar 19,60 helai sertaPerlakuan D (150 ppm) memberikan hasil tertinggi pada tinggi tanaman hingga 28 hst sebesar 22,73 cm, jumlah daun hingga 28 hst sebesar 19,60 helai serta
UTBUTB Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.
UTBUTB Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis dataJenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data
UTBUTB Perkawinan Meja Lein Bolak adalah perkawinan adat Desa Waibalun di Larantuka yang dilaksanakan guna menyelesaikan perselisahan antara pihak laki-laki (AnaPerkawinan Meja Lein Bolak adalah perkawinan adat Desa Waibalun di Larantuka yang dilaksanakan guna menyelesaikan perselisahan antara pihak laki-laki (Ana
UTBUTB Adapun hasil penelitian ini bahwa gambaran atau situasi kondisi mengenai implementasi hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal di KabupatenAdapun hasil penelitian ini bahwa gambaran atau situasi kondisi mengenai implementasi hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten
Useful /
JURNALPERTANIANUNISAPALUJURNALPERTANIANUNISAPALU Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan satu faktor dengan dasar pengelompokan berdasarkan tinggi petakan lahan. Adapun perlakuanPenelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan satu faktor dengan dasar pengelompokan berdasarkan tinggi petakan lahan. Adapun perlakuan
JURNALPERTANIANUNISAPALUJURNALPERTANIANUNISAPALU Perlakuan F (168 l POC/ha 250 kg/ha NPK Mutiara) menghasilkan bobot segar per petak tertinggi, yaitu 5,66 ton/ha. Perlakuan G (180 l POC/ha 250 kg/ha NPKPerlakuan F (168 l POC/ha 250 kg/ha NPK Mutiara) menghasilkan bobot segar per petak tertinggi, yaitu 5,66 ton/ha. Perlakuan G (180 l POC/ha 250 kg/ha NPK
UTBUTB Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi,Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi,
UTBUTB Tinjauan yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidanaTinjauan yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana