UTBUTB
KeadilanKeadilanPenelitian ini berjudul . Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penerapan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan bukti digital, kurangnya kesadaran hukum, dan kompleksitas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, platform digital, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan korban serta menjaga integritas ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan siber di Indonesia. Korban penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur administratif, pidana, dan perdata untuk memperoleh perlindungan, pemulihan hak, dan ganti rugi, sehingga memberikan perlindungan yang menyeluruh sekaligus efek jera bagi pelaku.
Penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial, khususnya dalam bentuk pengiriman undangan palsu, merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan keamanan informasi yang dilindungi oleh UU ITE dan UU PDP.Tindakan ini menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban serta merusak kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.Korban dapat menempuh jalur administratif, pidana, dan perdata untuk memperoleh perlindungan, pemulihan hak, dan ganti rugi, sehingga perlindungan hukum yang terpadu diharapkan mampu menciptakan efek jera terhadap pelaku.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas mekanisme pelaporan digital bagi korban penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial: sejauh mana kemudahan akses, kecepatan respons, dan keberhasilan penanganan laporan oleh penyelenggara platform dalam menghentikan penyebaran undangan palsu? Kedua, perlu dikaji bagaimana kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat awam memengaruhi kerentanan terhadap modus undangan palsu, serta bagaimana program edukasi berbasis komunitas dapat dirancang untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna di wilayah dengan akses teknologi terbatas. Ketiga, perlu dievaluasi integrasi antara penegak hukum dan otoritas perlindungan data pribadi dalam menangani kasus lintas yurisdiksi, terutama ketika infrastruktur pelaku berada di luar negeri, untuk merancang protokol koordinasi yang lebih cepat dan efisien dalam pengumpulan bukti digital dan penegakan sanksi hukum. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam paper dengan menggarisbawahi aspek teknis, sosial, dan institusional yang saling terkait dalam respons terhadap kejahatan siber berbasis rekayasa sosial.
| File size | 215.73 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Pertama, dimana KPU menerapkan metode pembulatan atas-bawah dengan tanpa sanksi (Pemilu 2009 dan 2024), dan kedua, kebijakan pembulatan ke bawah yang disertaiPertama, dimana KPU menerapkan metode pembulatan atas-bawah dengan tanpa sanksi (Pemilu 2009 dan 2024), dan kedua, kebijakan pembulatan ke bawah yang disertai
UTBUTB Pertumbuhan jumlah lansia di Kota Pangkalpinang menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak, khususnya di era digital. PenelitianPertumbuhan jumlah lansia di Kota Pangkalpinang menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak, khususnya di era digital. Penelitian
UTBUTB Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftarHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar
UTBUTB Kerangka normatif yang dibangun melalui perjanjian regional ini telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatanKerangka normatif yang dibangun melalui perjanjian regional ini telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatan
UNUSIAUNUSIA Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali abuse of the power dalam pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan studiMetode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali abuse of the power dalam pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, tantangan ini layak diperjuangkan demi menegakkan keadilan bagi korban yang kepentingan mereka diwakili oleh jaksa penuntut umum dengan memungkinkanNamun, tantangan ini layak diperjuangkan demi menegakkan keadilan bagi korban yang kepentingan mereka diwakili oleh jaksa penuntut umum dengan memungkinkan
UTBUTB Dalam hal ini, komunikasi bisnis diperlukan dalam persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersainganDalam hal ini, komunikasi bisnis diperlukan dalam persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
UNSURUNSUR Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanApa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Useful /
UNTADUNTAD Metode: Data primer berupa makalah penelitian yang diperoleh dari PubMed®, dan Google Scholar® yang diterbitkan dari periode 2010-2018. Kata kunci untukMetode: Data primer berupa makalah penelitian yang diperoleh dari PubMed®, dan Google Scholar® yang diterbitkan dari periode 2010-2018. Kata kunci untuk
UNSURUNSUR Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat/tidak pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 atas pendirian bangunan di sempadan, hal ini karenaHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat/tidak pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 atas pendirian bangunan di sempadan, hal ini karena
UNSURUNSUR Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kebijakan untuk menganalisis pelaksanaan dengan membandingkan pelaksanaan di daerah dengan peraturan pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kebijakan untuk menganalisis pelaksanaan dengan membandingkan pelaksanaan di daerah dengan peraturan pemerintah.
UNSURUNSUR Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap kewajiban upacara adat labuh saji di Palabuhanratu, KabupatenPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap kewajiban upacara adat labuh saji di Palabuhanratu, Kabupaten