UTBUTB
KeadilanKeadilanPersaingan usaha dalam era ekonomi digital saat ini telah menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya secara daring. Dalam hal ini, komunikasi bisnis diperlukan dalam persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodasi dampak komunikasi bisnis dalam persaingan usaha ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum persaingan usaha terhadap komunikasi bisnis di sektor ekonomi digital. Dapat disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis dan usaha, dibutuhkan aspek penunjang komunikasi yang baik, namun belum ada regulasi yang mengatur pasar digital, padahal hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah karena struktur pasar digital sangat berbeda dengan pasar konvensional.
Dalam dunia bisnis dan usaha, dibutuhkan aspek penunjang komunikasi yang baik dan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pasar digital sangat disayangkan mengingat hal ini sangat urgent untuk diperhatikan oleh pemerintah sebab struktur pasar ini sangat berbeda dalam segala aspeknya dengan pasar konvensional yang telah dikenal, dan sangat berpotensi untuk dikembangkan karena hukum persaingan usaha dalam komunikasi bisnis merupakan cara dimana bagaimana menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan dengan melihat keadaan situasional usaha yang semakin berkompetisi satu dan lainnya melalui upaya yang strategis.
Untuk penelitian lanjutan, perlu dipertimbangkan aspek-aspek berikut: Pertama, bagaimana cara mengintegrasikan hukum persaingan usaha dengan komunikasi bisnis di era digital, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Kedua, bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang efektif untuk pasar digital, agar dapat melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penelitian lebih mendalam tentang dampak komunikasi bisnis dalam persaingan usaha ekonomi digital, termasuk analisis tentang perilaku konsumen dan strategi perusahaan dalam era digital.
| File size | 233.13 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hasilKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hasil
UNUSIAUNUSIA Perkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksiPerkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnyaHasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya
PUBMEDIAPUBMEDIA Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensiImplementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensi
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang KesehatanSelain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang Kesehatan
UTBUTB Korban penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur administratif, pidana, dan perdata untuk memperoleh perlindungan, pemulihan hak, dan ganti rugi,Korban penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur administratif, pidana, dan perdata untuk memperoleh perlindungan, pemulihan hak, dan ganti rugi,
IAIN MADURAIAIN MADURA Ajaran Islam melihat falsum sebagai bagian dari penipuan atau ketidakjujuran yang membuatnya dikategorikan sebagai tindakan yang dikutuk. Sebaliknya, IslamAjaran Islam melihat falsum sebagai bagian dari penipuan atau ketidakjujuran yang membuatnya dikategorikan sebagai tindakan yang dikutuk. Sebaliknya, Islam
Useful /
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK Using a participatory and contextual approach, students gained basic Mandarin skills applicable to the financial and professional sectors, enhancing theirUsing a participatory and contextual approach, students gained basic Mandarin skills applicable to the financial and professional sectors, enhancing their
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian juga menekankan peran pendidikan karakter dan program anti-bullying kolaboratif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif.Penelitian juga menekankan peran pendidikan karakter dan program anti-bullying kolaboratif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif.
ALFARABIALFARABI Secara sederhana pelaksanaan dapat di artikan penerapan. Evaluasi madrasah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Mts Maarif Al-Hikmah Mekarsari.Secara sederhana pelaksanaan dapat di artikan penerapan. Evaluasi madrasah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Mts Maarif Al-Hikmah Mekarsari.
UMSUMS 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan