UNRUNR
Jurnal YustitiaJurnal YustitiaPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan kebijakan digitalisasi pertanahan sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik di bidang agraria. Implementasi kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang mengatur penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagai pengganti sertifikat fisik. Transformasi ini membawa dampak positif dalam aspek efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses data pertanahan. Namun, perubahan bentuk sertifikat juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik hak atas tanah dalam era digitalisasi, dengan fokus pada jaminan kepastian hukum, keamanan data elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam implementasi sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan keamanan data pertanahan melalui digitalisasi.Penerapan sertifikat tanah elektronik dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan karena data tersimpan secara terintegrasi dan mengurangi risiko kehilangan maupun pemalsuan sertifikat.Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih memerlukan dukungan berupa kesiapan teknologi, keamanan informasi, serta pemahaman sistem masyarakat agar hak-hak pemilik tanah tetap terlindungi secara optimal dalam pelaksanaannya.Penerapan digitalisasi sertifikat tanah dalam pertanahan memberikan pelayanan serta meningkatkan penyimpanan data secara elektronik.Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa risiko yang dapat timbul, seperti kebocoran dan penyalahgunaan data, peretasan sistem, kesalahan input data digital, gangguan jaringan atau sistem teknologi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sertifikat elektronik.Selain itu, masih terdapat risiko terkait kepastian hukum apabila terjadi sengketa atau kerusakan sistem yang menyebabkan data tidak dapat diakses.Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, keamanan sistem yang kuat, serta sosialisasi yang optimal agar penerapan digitalisasi sertifikat tanah tetap dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam digitalisasi sertifikat tanah, pemerintah perlu menyusun aturan pelaksana yang lebih rinci dan operasional, memastikan kesiapan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas masyarakat secara simultan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan berpihak pada pemilik hak. Selain itu, penerapan teknologi berbasis blockchain dan AI dapat menjamin integritas data dan keabsahan proses pencatatan hak atas tanah. Keterbukaan data dan pengawasan masyarakat terhadap sistem elektronik pertanahan juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
| File size | 317.23 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRUNR 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya.
UNRUNR Namun, masih terdapat kelemahan mendasar dalam kelembagaan KPPU, seperti independensi yang terbatas, eksekusi putusan yang masih lemah, serta penguatanNamun, masih terdapat kelemahan mendasar dalam kelembagaan KPPU, seperti independensi yang terbatas, eksekusi putusan yang masih lemah, serta penguatan
UNRUNR Namun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif operasional mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasisNamun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif operasional mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis
UNRUNR Temuan kajian menerangkan bahwasanya perlindungan hak cipta pada karya seni lukisan telah dijelaskan dalam Hak Moral serta Hak Ekonomi yang muncul secaraTemuan kajian menerangkan bahwasanya perlindungan hak cipta pada karya seni lukisan telah dijelaskan dalam Hak Moral serta Hak Ekonomi yang muncul secara
AKABAAKABA Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan psikologis bagi konsumen dan juga menegakkan etika pemasaran digital yang responsifOleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan psikologis bagi konsumen dan juga menegakkan etika pemasaran digital yang responsif
UMMUMM Pengajuan permohonan kepailitan perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPengajuan permohonan kepailitan perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UEUUEU Prevalensi IDO post Sectio Caesarea di RSUD Balaraja dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023 berturut turut 1,97%, 2,03%, dan 1,85%Prevalensi IDO post Sectio Caesarea di RSUD Balaraja dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023 berturut turut 1,97%, 2,03%, dan 1,85%
ILOMATAILOMATA Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa persepsi biaya memiliki dimensi negatif, di mana responden merasa adanya hambatan finansial dan tingginya biayaSelain itu, penelitian ini menemukan bahwa persepsi biaya memiliki dimensi negatif, di mana responden merasa adanya hambatan finansial dan tingginya biaya
Useful /
UNPRIUNPRI Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasarAdministrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar
UNRUNR Perkembangan Kesetaraan Gender di beberapa sektor kehidupan masyarakat Bali di masa modern telah memberikan angin positif yang ditandai dengan peningkatanPerkembangan Kesetaraan Gender di beberapa sektor kehidupan masyarakat Bali di masa modern telah memberikan angin positif yang ditandai dengan peningkatan
UNRUNR Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia. MetodePenelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas