UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaKlaim royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau karya musik milik pencipta dan hak terkait oleh pengguna pada platform digital, seperti YouTube, merupakan perwujudan keadilan yang menyangkut hak ekonomi di samping hak moral. Di Indonesia, perlindungan hak tersebut diatur dalam Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun kerangka regulasi masih belum memadai dalam mengatasi kompleksitas platform digital berbasis konten buatan pengguna, sehingga memerlukan reformasi hukum yang lebih spesifik dan adaptif. Platform Youtube menerapkan kebijakan yang berbeda dari standar hukum Indonesia, mengakibatkan kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas konten yang tidak sah, terutama ketika perusahaan induknya berdomisili di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji perlunya perbaikan hukum dalam perlindungan royalti pada platform digital, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan memperkuat tata kelola ekonomi kreatif Indonesia.
Pengelolaan royalti di platform digital terfragmentasi, melibatkan lembaga dan aturan yang berbeda, sehingga pelaku seni musik menghadapi proses klaim yang tidak terstandarisasi, tidak transparan, dan belum adil.Regulasi yang ada belum secara komprehensif mengatur mekanisme klaim royalti, khususnya terkait perjanjian platform dengan lembaga manajemen kolektif.Kurangnya edukasi dan pemahaman minimal tentang hak-hak ekonomi pencipta memperparah ketidakadilan, menuntut upaya reformasi hukum dan sosialisasi kebijakan yang lebih baik.
Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi perbandingan mekanisme klaim royalti di berbagai platform digital internasional dan menyesuaikannya dengan regulasi Indonesia, guna mengidentifikasi praktik terbaik. Penelitian lain dapat meneliti dampak kebijakan baru terhadap akses dan pendapatan pencipta independen, serta mengembangkan model kemitraan antara YouTube dan lembaga manajemen kolektif lokal. Terakhir, studi empiris tentang penyuluhan dan pelatihan bagi pencipta akan membantu meningkatkan pemahaman hak ekonomi mereka, sehingga memperkuat ekosistem hak cipta yang adil dan berkelanjutan.
| File size | 191.73 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Pertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama. Pertanggungjawaban korporasiPertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama. Pertanggungjawaban korporasi
UEUUEU Namun demikian, pada pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala baik secara teknis maupun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penggunaanNamun demikian, pada pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala baik secara teknis maupun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penggunaan
UEUUEU Dalam era digital yang kian mendominasi, model bisnis berbasis aplikasi telah merevolusi cara kita bekerja, termasuk dalam sektor transportasi. PeraturanDalam era digital yang kian mendominasi, model bisnis berbasis aplikasi telah merevolusi cara kita bekerja, termasuk dalam sektor transportasi. Peraturan
UEUUEU Dalam hal terdapat sengketa kepemilikan tanah, maka untuk pencairan konsinyasi ganti rugi, pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan untuk menentukanDalam hal terdapat sengketa kepemilikan tanah, maka untuk pencairan konsinyasi ganti rugi, pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan untuk menentukan
UEUUEU Penelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalahPenelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalah
UEUUEU Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang nomor 40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa keputusan konsolidasi atau merger BadanHal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang nomor 40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa keputusan konsolidasi atau merger Badan
UEUUEU Salah satu temuan utama dalam pembahasan ini adalah adanya kekosongan regulasi yang mengatur kondotel secara khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011Salah satu temuan utama dalam pembahasan ini adalah adanya kekosongan regulasi yang mengatur kondotel secara khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
UEUUEU Faktor-faktor tumpang tindih sertipikat di Kabupaten Temanggung merupakan sebuah problematika yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional karena sebagaiFaktor-faktor tumpang tindih sertipikat di Kabupaten Temanggung merupakan sebuah problematika yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional karena sebagai
Useful /
UEUUEU Selain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adalah RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulahSelain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adalah RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulah
UEUUEU Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945
UEUUEU Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerjaMelihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja
UEUUEU Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 penggunaMetode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna