UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan abolisi kepada eks Mendag Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang memberikan prerogatif kepada presiden untuk mengampuni dengan pertimbangan DPR dan nasihat Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah memenuhi persyaratan formal, implementasi amnesti dan abolisi ini menimbulkan persoalan mengenai batasan konstitusional dan implikasi politik hukum. Konsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi yang ditimbulkan meliputi potensi pelemahan independensi peradilan, erosinya supremasi hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.
Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusional yang kompleks.Analisis normatif-yuridis menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan proseduralnya memenuhi persyaratan formal, penggunaan kewenangan ini menimbulkan pertanyaan substansial mengenai proporsionalitas dan objektivitas konsep kepentingan negara.Implikasi politik hukum mencakup potensi pelemahan independensi peradilan, erosi supremasi hukum, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances, pengembangan kriteria objektif, serta peningkatan transparansi dalam penerapan amnesti dan abolisi.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada tiga arah utama: pertama, melakukan studi empiris mengenai dampak amnesti dan abolisi terhadap independensi peradilan dengan mengumpulkan data persepsi hakim, jaksa, dan publik sebelum dan sesudah penerapan. Kedua, mengembangkan dan menguji standar objektif untuk kepentingan negara melalui analisis konten terhadap keputusan amnesti dan abolisi sebelumnya serta wawancara dengan tokoh hukum dan politik. Ketiga, melakukan perbandingan lintas negara mengenai mekanisme amnesti, termasuk pengaruhnya terhadap supremasi hukum dan kepercayaan publik, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan bagi reformasi kebijakan amnesti dan abolisi yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.
| File size | 244.02 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES DANANTARA) adalah entitas yang menjadi sorotan akibat dugaan kerugian negara yang timbul dari kegiatan pengelolaan investasinya dan status kerugian tersebut.DANANTARA) adalah entitas yang menjadi sorotan akibat dugaan kerugian negara yang timbul dari kegiatan pengelolaan investasinya dan status kerugian tersebut.
UMMUMM Dari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerjaDari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerja
USUUSU keterlambatan penerbitan peraturan yang diamanatkan oleh ketentuan delegasi. tidak adanya peraturan pelaksana yang diperlukan tetapi belum diterbitkan.keterlambatan penerbitan peraturan yang diamanatkan oleh ketentuan delegasi. tidak adanya peraturan pelaksana yang diperlukan tetapi belum diterbitkan.
UMTSUMTS HKI merupakan bagian dari hukum kekayaan yang memiliki sifat abstrak. Pada era globalisasi, di mana ekonomi berkembang pesat dan kemajuan teknologi meningkatkanHKI merupakan bagian dari hukum kekayaan yang memiliki sifat abstrak. Pada era globalisasi, di mana ekonomi berkembang pesat dan kemajuan teknologi meningkatkan
UEUUEU Augmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif dengan menampilkan elemen‑elemen virtual di dalam dunia nyata, yangAugmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif dengan menampilkan elemen‑elemen virtual di dalam dunia nyata, yang
UMMUMM Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di MalaysiaPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia
UMPOUMPO Namun pada penyandang disabilitas intelektual ringan, terdapat kemampuan yang dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled dengan sedikit pengawasan.Namun pada penyandang disabilitas intelektual ringan, terdapat kemampuan yang dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled dengan sedikit pengawasan.
USUUSU Analisis dalam penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kerangka regulasi konstitusional, dengan studi kasus tentangAnalisis dalam penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kerangka regulasi konstitusional, dengan studi kasus tentang
Useful /
USUUSU Proses adat seperti pago-pago dan ajeg-ajeg memperkuat keabsahan transaksi tanah adat dan menjaga integritas struktur sosial. Pengakuan konstitusionalProses adat seperti pago-pago dan ajeg-ajeg memperkuat keabsahan transaksi tanah adat dan menjaga integritas struktur sosial. Pengakuan konstitusional
MARANATHAMARANATHA Komposisi tubuh merupakan distribusi dari lemak, air, tulang, otot, kulit, dan jaringan tanpa lemak lain yang menyusun tubuh manusia. Pergeseran komposisiKomposisi tubuh merupakan distribusi dari lemak, air, tulang, otot, kulit, dan jaringan tanpa lemak lain yang menyusun tubuh manusia. Pergeseran komposisi
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
USUUSU Kesimpulannya, jumlah partai politik Islam mengalami penurunan dan semakin sedikit partai yang secara eksplisit menonjolkan ideologi Islam pada PemiluKesimpulannya, jumlah partai politik Islam mengalami penurunan dan semakin sedikit partai yang secara eksplisit menonjolkan ideologi Islam pada Pemilu