DOKICTIDOKICTI
Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal SciencePenelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan suatu produk hukum serta menelaahnya dari perspektif siyasah dusturiyah, guna memperoleh deskripsi tentang harmonisasi dan sinkronisasi antar unsur pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yuridis normatif (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan menelaah dan mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif fiqh siyasah, Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Dasar Klarifikasi Pengerahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang diberlakukan di tengah masyarakat Kota Bengkulu, perlu ditinjau ulang. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang lebih banyak menimbulkan kemudaratan dibandingkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, peninjauan terhadap regulasi tersebut menjadi penting untuk menjamin prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Dasar Klarifikasi Pengerahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diusulkan untuk segera dicabut karena menimbulkan polarisasi di masyarakat, tinggi biaya BPHTB, dan mengganggu pelayanan publik serta aktivitas ekonomi.Barangsiapa mengkritik bahwa kebijakan tersebut menghasilkan kemudharatan lebih banyak daripada kemaslahatan, maka perlu dilakukan evaluasi kembali dengan dasar hukum yang lebih kuat dan transparan agar keadilan dan kepentingan umum terlindungi.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara empiris dampak sosial ekonomi dari kebijakan pembatalan peraturan daerah pada tingkat komunitas, dengan meneliti perubahan tarif BPHTB dan kepatuhan wajib pajak di wilayah berbeda. Penelitian lain dapat membandingkan mekanisme pembatalan peraturan daerah di provinsi-provinsi lain untuk menilai efektivitas prinsip hukum regional dan kesesuaian dengan sistem otonomi daerah. Sebagai tambahan, studi kualitatif dapat mengeksplorasi persepsi warga mengenai keadilan dan legitimasi proses gubernur dalam membatalkan produk hukum daerah, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
| File size | 313.73 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Salah satu unsur keberhasilan pembangunan adalah mengelola sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Walaupun tersedia banyak sumberSalah satu unsur keberhasilan pembangunan adalah mengelola sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Walaupun tersedia banyak sumber
UMMUMM Sampai saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikanSampai saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikan
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UMMUMM Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, KarenanyaSemua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya
UMMUMM Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana gerakan guru di Indonesia mengalami transformasi dari rezim otoriter yang menutup gerakan menjadiTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana gerakan guru di Indonesia mengalami transformasi dari rezim otoriter yang menutup gerakan menjadi
UMMUMM Oleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhiOleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhi
UNHASUNHAS Sementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimanaSementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimana
Useful /
POLSUBPOLSUB Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional kuantitatif yang melibatkan 80 lansia berusia ≥60 tahun yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive.Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional kuantitatif yang melibatkan 80 lansia berusia ≥60 tahun yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive.
DOKICTIDOKICTI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan konseptual terhadap karya utama Abdullah bin Bayyah sebagai sumberPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan konseptual terhadap karya utama Abdullah bin Bayyah sebagai sumber
DOKICTIDOKICTI Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan sanksi yang tepat dan efektif. Salah satu hukuman yang diterapkan di IndonesiaKekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan sanksi yang tepat dan efektif. Salah satu hukuman yang diterapkan di Indonesia
UGMUGM 061 perusahaan Meksiko untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sebelum dan sesudah krisis. Hasilnya menunjukkan bahwa061 perusahaan Meksiko untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sebelum dan sesudah krisis. Hasilnya menunjukkan bahwa