USUUSU

Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of Law

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan kontribusi perempuan dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Denpasar, dengan fokus pada tingkat keterlibatan mereka dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan observasi langsung, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan Ni Wayan Eka Lestari, A.Ma sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga pengawasan pemilihan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan komposisi keanggotaan Bawaslu Denpasar memenuhi bahkan melebihi kuota 30% untuk representasi perempuan, dengan dua dari lima komisioner dan sebagian besar staf sekretariat merupakan perempuan. Perempuan telah membuktikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas pemilihan daerah, terutama melalui ketelitian mereka dalam verifikasi data, kemampuan berkomunikasi secara empati, dan kepekaan dalam menyelesaikan potensi konflik di lapangan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti beban ganda tanggung jawab domestik dan publik, serta pengaruh kuat budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas sumber daya perempuan, dan penciptaan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif untuk mendorong partisipasi perempuan yang berkelanjutan dalam pemantauan pemilu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Denpasar 2024 telah melampaui target kuota 30% dan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama melalui pendekatan pengawasan yang lebih inklusif, komunikasi persuasif, dan empati yang efektif dalam mengurangi konflik.Meskipun perempuan pengawas masih menghadapi tantangan beban ganda domestik dan publik, budaya kerja kekeluargaan di Bawaslu Denpasar berhasil meminimalkan hambatan praktis yang ada.Keberhasilan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan yang melebihi kuota merupakan titik awal penting bagi transformasi institusional yang lebih dalam, di mana pengaruh kualitatif dalam penetapan agenda dan strategi pengawasan menjadi krusial untuk penguatan substansi demokrasi.

Berdasarkan temuan yang menunjukkan partisipasi perempuan di Bawaslu Denpasar telah melampaui kuota minimal dan membawa dampak positif, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih jauh nuansa dari fenomena ini. Akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif mendalam yang menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif bagaimana berbagai tingkat representasi perempuan—baik yang rendah, memenuhi ambang batas, maupun yang secara signifikan melebihi kuota 30%—memengaruhi dinamika internal lembaga pengawas, kualitas resolusi konflik di lapangan, serta persepsi publik terhadap integritas dan keadilan proses pemilu di berbagai daerah. Studi ini tidak hanya akan mengukur angka, tetapi juga menggali mekanisme spesifik di mana kehadiran perempuan memodifikasi pendekatan pengawasan, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, mengingat tantangan signifikan berupa beban ganda domestik dan publik yang masih membebani perempuan pengawas, penelitian dapat berfokus pada pengembangan dan evaluasi model kebijakan dukungan institusional yang inovatif. Misalnya, bagaimana implementasi program mentorship antar-perempuan pengawas, fleksibilitas jam kerja yang terstruktur, atau penyediaan dukungan psikososial dapat secara efektif mengurangi kelelahan, meningkatkan retensi, dan memastikan kinerja optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi. Terakhir, dengan mempertimbangkan kemampuan perempuan dalam komunikasi persuasif dan mediasi konflik yang terbukti efektif, akan menarik untuk meneliti bagaimana soft skills ini dapat diidentifikasi secara sistematis, diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan Bawaslu, dan direplikasi sebagai praktik terbaik di seluruh tingkatan pengawasan pemilu. Pertanyaan penelitian bisa mencakup: Metode pelatihan dan pengembangan kapasitas seperti apa yang paling efektif untuk menyebarkan keahlian komunikasi empatik di antara seluruh jajaran pengawas, terlepas dari gender mereka, demi memperkuat legitimasi dan efektivitas Bawaslu dalam jangka panjang? Melalui arah studi ini, kita bisa memastikan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya soal memenuhi angka, tetapi juga mendorong transformasi sistemik menuju tata kelola pemilu yang lebih adil dan responsif.

  1. Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka | Resolusi: Jurnal Sosial Politik. patriarki... doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1277Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka Resolusi Jurnal Sosial Politik patriarki doi 10 32699 resolusi v3i1 1277
  2. Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024 | Resolusi: Jurnal Sosial Politik.... doi.org/10.32699/resolusi.v7i1.7531Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024 Resolusi Jurnal Sosial Politik doi 10 32699 resolusi v7i1 7531
Read online
File size396.01 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test