Publisher

4141

Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Abstract

Keberadaan partai politik lokal di Aceh diakui secara resmi dan sah, sejalan dengan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai bentuk kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Pengaturan teknisnya diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan fakta dari beberapa pemilu sebelumnya, keterpilihan partai lokal terus menurun, sehingga muncul rumusan masalah mengenai bagaimana hubungan antara partai politik lokal dengan konstituen dari perspektif politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara dasar mekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat bersifat sederhana: partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik terdorong untuk memperhatikan keinginan pemilih sebelum menentukan program dan kebijakan partai. Saran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkan dominasi suara partai.

Conclusion

Mekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat pada dasarnya sederhana, yakni partai membutuhkan suara pemilih dalam pemilu sehingga harus memperhatikan keinginan dan kepentingan masyarakat.Partai politik perlu memiliki kemampuan responsif terhadap aspirasi konstituen agar dapat memaksimalkan perolehan suara.Untuk membangun hubungan yang stabil dan berkelanjutan, partai harus memperkuat ideologi, nilai dasar, serta infrastruktur internal partai.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana pengaruh penguatan ideologi partai terhadap loyalitas pemilih di Aceh, apakah partai lokal yang memiliki platform ideologis jelas mampu mempertahankan konstituen dibandingkan partai yang bersifat transaksional. Kedua, perlu dikaji efektivitas komunikasi dua arah antara partai politik lokal dan masyarakat pedesaan di Aceh, mengingat masyarakat desa memiliki akses informasi terbatas dan pola keterlibatan politik yang berbeda dibanding masyarakat perkotaan. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang model infrastruktur partai lokal berbasis komunitas yang mampu mengakomodasi aspirasi lokal secara sistematis, serta bagaimana model tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik jangka panjang. Penelitian-penelitian ini penting untuk menjawab tantangan melemahnya keterwakilan politik lokal dan menemukan format baru hubungan partai-konstituen yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif mendalam di berbagai wilayah Aceh bisa mengungkap dinamika unik yang tidak terlihat dalam data nasional. Fokus pada aspek lokal memungkinkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga dapat mengungkap peran tokoh adat dan agama dalam memperkuat hubungan partai dengan masyarakat. Temuan dari studi ini dapat menjadi acuan bagi partai lokal di daerah otonom lain di Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan struktural dalam hubungan partai-konstituen, maka dapat dirancang sistem kaderisasi dan kepemimpinan partai yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, penelitian lanjutan harus mampu menghasilkan model partai lokal yang benar-benar lahir dari dan untuk rakyat Aceh.

Metadata

File size	83.53 KB
Pages	13
DMCA	Report