Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Studi ini secara kritis meneliti integrasi antara hukum Syariah dan hukum sipil di Brunei Darussalam, dengan menyoroti gesekan institusional, konflik normatif, serta tantangan dalam menyeimbangkan legitimasi Islam dengan kohesi sosial. Penelitian menganalisis ketegangan struktural dalam sistem hukum ganda dan mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat koherensi serta kepercayaan publik. Metode kualitatif yang digunakan mencakup analisis dokumen, wawancara pakar, dan studi kasus, guna mengkaji pola keberfungsian koeksistensi antara Syariah dan hukum sipil serta implikasinya bagi pemangku kepentingan hukum. Temuan mengungkap bahwa proses integrasi menimbulkan ambiguitas struktural, jurisdiksi yang tumpang tindih, dan penerimaan masyarakat yang tidak merata, terutama di kalangan perempuan dan minoritas non‑Muslim. Isu‑isu ini menekankan perlunya reformasi terarah untuk menjamin keadilan dan inklusivitas.

Conclusion

Brunei Darussalam memiliki model pluralisme hukum yang mengintegrasikan Syariah dan hukum positif secara terpusat pada legitimasi teokratis, tanpa mekanisme partisipatif atau akuntabilitas yudisial, berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang menggunakan mekanisme konstitusional.Implementasi Kode Penal Syariah tanpa konsultasi legislatif dan prosedur yang tidak transparan memperkuat marginalisasi suara minoritas dan norma sekuler, sebagaimana terlihat pada perubahan SPCO 2019 dan kasus‑kasus hudud serta moral policing.Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan peralihan ke integrasi deliberatif yang melibatkan negosiasi terbuka antara norma sipil dan agama melalui mekanisme hukum inklusif.

Future Research

Penelitian pertama dapat mengeksplorasi cara menginstitusionalisasikan mekanisme ijtihad partisipatif di Brunei, dengan melibatkan para ulama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam revisi undang‑undang syariah, serta menilai dampaknya terhadap hak minoritas dan keadilan gender. Penelitian kedua dapat membandingkan efektivitas pengawasan yudisial terdesentralisasi versus otoritas monarki terpusat dalam menyelesaikan konflik antara hukum syariah dan hukum positif, khususnya pada kasus warisan dan apostasi. Penelitian ketiga dapat menilai konsekuensi sosial‑hukumnya dari penerapan model hukuman hibrida yang menggantikan sanksi hudud dengan hukuman penjara, dengan fokus pada persepsi publik, tingkat residivisme, dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Setiap studi diharapkan menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, seperti analisis dokumen, wawancara mendalam, dan survei masyarakat, untuk menghasilkan temuan yang komprehensif. Hasilnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung reformasi hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di negara‑negara dengan sistem hukum dualistik. Dengan demikian, agenda penelitian ini berpotensi memperkuat legitimasi legal Brunei dan mengurangi ketegangan antara norma agama dan sekuler.

References

1. 0. pdf obj endobj filter flatedecode index length prev root size type xref bbd adh bp endstream startxref... athensjournals.gr/law/2024-10-2-4-Smith.pdf0 pdf obj endobj filter flatedecode index length prev root size type xref bbd adh bp endstream startxref athensjournals gr law 2024 10 2 4 Smith pdf

Metadata

File size	425.81 KB
Pages	18
DMCA	Report