UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumStudi ini secara kritis meneliti integrasi antara hukum Syariah dan hukum sipil di Brunei Darussalam, dengan menyoroti gesekan institusional, konflik normatif, serta tantangan dalam menyeimbangkan legitimasi Islam dengan kohesi sosial. Penelitian menganalisis ketegangan struktural dalam sistem hukum ganda dan mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat koherensi serta kepercayaan publik. Metode kualitatif yang digunakan mencakup analisis dokumen, wawancara pakar, dan studi kasus, guna mengkaji pola keberfungsian koeksistensi antara Syariah dan hukum sipil serta implikasinya bagi pemangku kepentingan hukum. Temuan mengungkap bahwa proses integrasi menimbulkan ambiguitas struktural, jurisdiksi yang tumpang tindih, dan penerimaan masyarakat yang tidak merata, terutama di kalangan perempuan dan minoritas non‑Muslim. Isu‑isu ini menekankan perlunya reformasi terarah untuk menjamin keadilan dan inklusivitas.
Brunei Darussalam memiliki model pluralisme hukum yang mengintegrasikan Syariah dan hukum positif secara terpusat pada legitimasi teokratis, tanpa mekanisme partisipatif atau akuntabilitas yudisial, berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang menggunakan mekanisme konstitusional.Implementasi Kode Penal Syariah tanpa konsultasi legislatif dan prosedur yang tidak transparan memperkuat marginalisasi suara minoritas dan norma sekuler, sebagaimana terlihat pada perubahan SPCO 2019 dan kasus‑kasus hudud serta moral policing.Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan peralihan ke integrasi deliberatif yang melibatkan negosiasi terbuka antara norma sipil dan agama melalui mekanisme hukum inklusif.
Penelitian pertama dapat mengeksplorasi cara menginstitusionalisasikan mekanisme ijtihad partisipatif di Brunei, dengan melibatkan para ulama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam revisi undang‑undang syariah, serta menilai dampaknya terhadap hak minoritas dan keadilan gender. Penelitian kedua dapat membandingkan efektivitas pengawasan yudisial terdesentralisasi versus otoritas monarki terpusat dalam menyelesaikan konflik antara hukum syariah dan hukum positif, khususnya pada kasus warisan dan apostasi. Penelitian ketiga dapat menilai konsekuensi sosial‑hukumnya dari penerapan model hukuman hibrida yang menggantikan sanksi hudud dengan hukuman penjara, dengan fokus pada persepsi publik, tingkat residivisme, dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Setiap studi diharapkan menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, seperti analisis dokumen, wawancara mendalam, dan survei masyarakat, untuk menghasilkan temuan yang komprehensif. Hasilnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung reformasi hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di negara‑negara dengan sistem hukum dualistik. Dengan demikian, agenda penelitian ini berpotensi memperkuat legitimasi legal Brunei dan mengurangi ketegangan antara norma agama dan sekuler.
| File size | 425.81 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pada kebijakan ini masih banyak ditemukan kendala -kendala dilapangan baik itu kinerja atau Fasilitas yang kurang memadai. Capaian tujuan kebijakan belumPada kebijakan ini masih banyak ditemukan kendala -kendala dilapangan baik itu kinerja atau Fasilitas yang kurang memadai. Capaian tujuan kebijakan belum
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Secara empiris, eROTA memenuhi empat karakteristik inti inovasi yang dikemukakan oleh Robbins, yaitu keunikan, keunikan, proses implementasi yang direncanakan,Secara empiris, eROTA memenuhi empat karakteristik inti inovasi yang dikemukakan oleh Robbins, yaitu keunikan, keunikan, proses implementasi yang direncanakan,
STPMATARAMSTPMATARAM Selanjutnya Upaya optimalisasi peran kelompok sadar wisata Wadu Pa,a terlihat melalui keikut sertaan secara aktif dalam (1) Perencanaan pengembangan situsSelanjutnya Upaya optimalisasi peran kelompok sadar wisata Wadu Pa,a terlihat melalui keikut sertaan secara aktif dalam (1) Perencanaan pengembangan situs
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganPenelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
UNSURIUNSURI Pengemudi truk cenderung pasrah terhadap pungutan liar karena mengaitkannya dengan premanisme dan pemerasan, sekaligus menganggapnya sebagai biaya takPengemudi truk cenderung pasrah terhadap pungutan liar karena mengaitkannya dengan premanisme dan pemerasan, sekaligus menganggapnya sebagai biaya tak
STEKOMSTEKOM Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 menimbulkan kontroversiPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 menimbulkan kontroversi
STEKOMSTEKOM Elemen strategis yang dituntut dalam penyelenggaraan governance yang lebih baik di Indonesia antara lain. tipe kepemimpinan baru, kekuatan civil society,Elemen strategis yang dituntut dalam penyelenggaraan governance yang lebih baik di Indonesia antara lain. tipe kepemimpinan baru, kekuatan civil society,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pekerja migran Indonesia di luar negeri memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara, namun keberadaan mereka di negara penerima tidak seamanPekerja migran Indonesia di luar negeri memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara, namun keberadaan mereka di negara penerima tidak seaman
Useful /
UNISAIUNISAI Promosi tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, terbukti dari nilai t hitung 2,685 (p=0,009)Promosi tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, terbukti dari nilai t hitung 2,685 (p=0,009)
UNSURIUNSURI Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptualPenelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah statue approach dan conceptual
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Rakyat yang tax‑minded, dan b. Pegawai‑pegawai pajak yang taxing‑minded. Pajak dipungut berdasarkan undang‑undang dan peraturan pelaksanaannya,Rakyat yang tax‑minded, dan b. Pegawai‑pegawai pajak yang taxing‑minded. Pajak dipungut berdasarkan undang‑undang dan peraturan pelaksanaannya,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Proses diversi memberikan perlindungan khusus kepada anak, melindungi dari stigma negatif, potensi balas dendam, dan dampak negatif proses peradilan. ImplementasiProses diversi memberikan perlindungan khusus kepada anak, melindungi dari stigma negatif, potensi balas dendam, dan dampak negatif proses peradilan. Implementasi