Publisher

GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE

Journal Jurnal Geuthèë: Penelitian MultidisiplinJurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan yang berkeliaran di jalan umum di Kabupaten Aceh Jaya. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak, yang tidak hanya membahayakan pengguna jalan tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi regulasi daerah. Meskipun Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak telah ditetapkan sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan menegakkan tanggung jawab kepemilikan ternak, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Permasalahan utamanya terletak pada kesenjangan hukum antara norma formal yang tertuang dalam qanun dengan praktik hukum adat yang masih mendominasi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif dan data lapangan melalui wawancara dengan pemilik ternak, korban kecelakaan, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum seringkali diselesaikan melalui jalur informal seperti musyawarah kekeluargaan atau sanksi adat, yang tidak terdokumentasi secara formal sebagai proses hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, ketiadaan sistem identifikasi ternak, serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor penghambat utama efektivitas qanun. Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana. Namun, upaya-upaya ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penertiban ternak dan mengurangi angka kecelakaan, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk harmonisasi hukum formal dan adat, registrasi digital ternak, pembangunan kandang kolektif, serta penguatan edukasi hukum bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana pertanggungjawaban hukum dalam konteks otonomi daerah dan menekankan perlunya reformasi regulasi yang sensitif terhadap realitas sosial-budaya lokal. Model kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun kerangka hukum yang efektif dan berkelanjutan untuk melindungi keselamatan publik di jalan raya.

Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak belum berjalan secara efektif.Meskipun regulasi telah tersedia dengan tegas mengatur tanggung jawab, sanksi pidana, administratif, dan ganti rugi, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kendala serius dalam pelaksanaannya.Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi penyelesaian berbasis adat yang tidak terdokumentasi secara formal, lemahnya penegakan hukum, serta belum memadainya fasilitas pendukung dan sistem pendataan ternak.Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat.Hukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun.Selain itu, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dan belum optimalnya peran lembaga penegak hukum daerah juga memperburuk kondisi implementasi qanun di tingkat desa.Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah menunjukkan beberapa upaya progresif seperti penangkapan ternak liar, pelelangan, pemberlakuan denda, dan pembentukan tim gabungan penertiban.Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas lembaga penegak qanun, edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta reformulasi kebijakan yang menyelaraskan antara aspek hukum formal dan hukum adat.Dengan strategi yang lebih kolaboratif dan berbasis pada kebutuhan lokal, diharapkan angka kecelakaan yang melibatkan hewan ternak dapat ditekan, serta tercipta tatanan hukum yang adil dan berfungsi efektif dalam melindungi keselamatan publik di Kabupaten Aceh Jaya.

Future Research

Untuk mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak di Aceh Jaya, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang dampak integrasi hukum formal dan adat dalam penegakan qanun. Selain itu, penelitian tentang efektivitas sistem identifikasi digital ternak dan dampaknya terhadap penegakan hukum juga perlu dilakukan. Terakhir, penelitian tentang peran masyarakat sipil dan tokoh adat dalam pengawasan penertiban ternak dapat memberikan wawasan baru dalam mengoptimalkan implementasi qanun. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.

References

1. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH TERNAK (Studi Penelitian Di... ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/8381PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH TERNAK Studi Penelitian Di ojs unimal ac index php jimfh article view 8381
2. APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENTS CASES | Proceedings of Malikussaleh International... proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/344APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENTS CASES Proceedings of Malikussaleh International proceedings unimal ac micolls article view 344
3. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK | Jurnal... doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18204PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK Jurnal doi 10 29103 jimfh v7i4 18204

Metadata

File size	239.52 KB
Pages	7
DMCA	Report