DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKetidakteraturan rute dan jam operasional keluar masuk kendaraan angkutan barang dalam beroperasi di jalan raya dapat membahayakan keselamatan pengendara lain dan dapat menimbulkan kepadatan yang menggangu aktivitas masyarakat pada rute dan jam sibuk di Kota Palangka Raya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menerbitkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengaturan Rute dan Jam Operasional Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan tersebut serta memahami hambatan pelaksanaannya. Dengan metode yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan analisis data media online, ditemukan bahwa implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk sementara, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan inovasi Sistem Layanan Citra Perhubungan. Namun, inovasi ini hanya merupakan solusi jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi yang lebih berkelanjutan.
Implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 belum sepenuhnya efektif karena masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lintas sektor di lapangan.Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi, minimnya koordinasi antar instansi, dan keterbatasan sumber daya manusia.Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi yang lebih berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan untuk membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya. Tim koordinasi ini dapat membantu mempercepat implementasi peraturan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang rutin dan konsisten kepada komunitas supir angkutan barang dan masyarakat umum untuk mencapai pemahaman bersama terkait rute dan jam operasional kendaraan angkutan barang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam implementasi peraturan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, diharapkan implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan, serta dapat mengurangi gangguan rute dan jam operasional kendaraan angkutan barang di Kota Palangka Raya.
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU | Jurnal Media Administrasi.... doi.org/10.56444/jma.v7i2.459IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU Jurnal Media Administrasi doi 10 56444 jma v7i2 459
- Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
- Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)... jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/133Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten Studi Di Kabupaten Langkat jurnalmahasiswa uma ac index php arbiter article view 133
| File size | 386.57 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPMUNSERALPPMUNSERA Faktor penyebabnya meliputi faktor manusia (ketidaksesuaian pola, kelelahan), faktor mesin (usia mesin tua, setting tidak tepat), faktor material (jarumFaktor penyebabnya meliputi faktor manusia (ketidaksesuaian pola, kelelahan), faktor mesin (usia mesin tua, setting tidak tepat), faktor material (jarum
DINASTIREVDINASTIREV Jika dilihat dalam peraturan terkait anak, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan atau sudah berusia 12 tahun tetapiJika dilihat dalam peraturan terkait anak, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan atau sudah berusia 12 tahun tetapi
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistemHasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistem
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini didasarkan pada kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata yang bersifat mengikat. Apabila terjadi lelangHal ini didasarkan pada kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata yang bersifat mengikat. Apabila terjadi lelang
DINASTIREVDINASTIREV Kepercayaan diri partai adalah ketika makin banyak atau dominan jumlah suara partai dalam pemilihan terutama dalam pemilihan anggota legislatif. SituasiKepercayaan diri partai adalah ketika makin banyak atau dominan jumlah suara partai dalam pemilihan terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Situasi
DINASTIREVDINASTIREV Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu telah menjalankan mekanisme penegakan hukumData yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu telah menjalankan mekanisme penegakan hukum
UQGRESIKUQGRESIK Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji implementasi perbaikan ini secara praktis dan mengeksplorasi risiko ergonomi pada postur kerja lainnyaPenelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji implementasi perbaikan ini secara praktis dan mengeksplorasi risiko ergonomi pada postur kerja lainnya
UIAUIA Oleh karena itu, upaya mendirikan ekonomi Islam harus menggunakan pendekatan sistemis yang menggali sepenuhnya dari sumber-sumber Islam, bukan sekadarOleh karena itu, upaya mendirikan ekonomi Islam harus menggunakan pendekatan sistemis yang menggali sepenuhnya dari sumber-sumber Islam, bukan sekadar
Useful /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Sebagai bagian dari Harita Nickel, HPAL berkomitmen untuk keberlanjutan operasional dengan mengutamakan konservasi mangrove, rehabilitasi terumbu karang,Sebagai bagian dari Harita Nickel, HPAL berkomitmen untuk keberlanjutan operasional dengan mengutamakan konservasi mangrove, rehabilitasi terumbu karang,
DINASTIREVDINASTIREV Objek penelitian ini adalah perseroan terbatas perorangan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan atasObjek penelitian ini adalah perseroan terbatas perorangan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan atas
DINASTIREVDINASTIREV Kelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan saat ini adalah aturan poligami hanya mencakupKelemahan-kelemahan regulasi poligami yang diatur dalam undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan saat ini adalah aturan poligami hanya mencakup
DINASTIREVDINASTIREV Intervensi ini, meski bertujuan membantu, dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak, seperti ketergantungan pada orang tua dan terganggunya pelaksanaanIntervensi ini, meski bertujuan membantu, dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak, seperti ketergantungan pada orang tua dan terganggunya pelaksanaan