DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Ketidakteraturan rute dan jam operasional keluar masuk kendaraan angkutan barang dalam beroperasi di jalan raya dapat membahayakan keselamatan pengendara lain dan dapat menimbulkan kepadatan yang menggangu aktivitas masyarakat pada rute dan jam sibuk di Kota Palangka Raya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menerbitkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengaturan Rute dan Jam Operasional Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan tersebut serta memahami hambatan pelaksanaannya. Dengan metode yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan analisis data media online, ditemukan bahwa implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk sementara, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan inovasi Sistem Layanan Citra Perhubungan. Namun, inovasi ini hanya merupakan solusi jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi yang lebih berkelanjutan.

Implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 belum sepenuhnya efektif karena masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lintas sektor di lapangan.Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi, minimnya koordinasi antar instansi, dan keterbatasan sumber daya manusia.Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan untuk membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya. Tim koordinasi ini dapat membantu mempercepat implementasi peraturan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang rutin dan konsisten kepada komunitas supir angkutan barang dan masyarakat umum untuk mencapai pemahaman bersama terkait rute dan jam operasional kendaraan angkutan barang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam implementasi peraturan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, diharapkan implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan, serta dapat mengurangi gangguan rute dan jam operasional kendaraan angkutan barang di Kota Palangka Raya.

  1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU | Jurnal Media Administrasi.... doi.org/10.56444/jma.v7i2.459IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU Jurnal Media Administrasi doi 10 56444 jma v7i2 459
  2. Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
  3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)... jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/133Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten Studi Di Kabupaten Langkat jurnalmahasiswa uma ac index php arbiter article view 133
Read online
File size386.57 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Integrasi Prinsip ESG Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Melalui Strategi Pencegahan Fraud Laporan Keuangan Dengan Reformasi Regulasi Dan Doktrin Piercing The Corporate Veil 2026More at 2026

UIAUIA Penerapan prinsip ESG memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia. Penerapan ESG secaraPenerapan prinsip ESG memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia. Penerapan ESG secara

JURIS Analisis Kualitas Udara Laboratorium Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Parameter TSP Pb dan Cr Total 2026More at 2026

PELITABANGSAPELITABANGSA Analisis Hasil Data TSP, Pb, dan Cr. Konsentrasi TSP tertinggi ditemukan pada Titik 3 Laboratorium Jalan Raya 2 saat praktikum sebesar 2,888 mg/m³, sedangkanAnalisis Hasil Data TSP, Pb, dan Cr. Konsentrasi TSP tertinggi ditemukan pada Titik 3 Laboratorium Jalan Raya 2 saat praktikum sebesar 2,888 mg/m³, sedangkan

JURIS The Position Of The Kpk As An Executive Is Linked To Independence 2025More at 2025

UIAUIA However, the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 determined that the KPK is part of the executive branch. Prior to this decision, the KPKHowever, the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 determined that the KPK is part of the executive branch. Prior to this decision, the KPK

JURIS Legislation Of Marijuana Regulation In The Reform Of The Criminal Legal System In Indonesia Based On Law Number 1 Of 2023 2025More at 2025

UIAUIA Law Number 1 of 2023, despite employing an omnibus law approach, has not yet regulated the use of Class I narcotics for medical purposes, and should reviseLaw Number 1 of 2023, despite employing an omnibus law approach, has not yet regulated the use of Class I narcotics for medical purposes, and should revise

JURIS Pembuatan Abstrak Produk Hukum Pada Peraturan Walikota Tahun 2015 di Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2024 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pembuatan abstrak Peraturan Walikota Tahun 2015 oleh JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung telah memenuhi unsur teknis dan substantif sesuai pedoman nasional.Pembuatan abstrak Peraturan Walikota Tahun 2015 oleh JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung telah memenuhi unsur teknis dan substantif sesuai pedoman nasional.

JURIS Aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Sei Mangkei Provinsi Sumatera Utara 2024More at 2024

UNSURUNSUR Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung akan meningkat seiring dengan rencana pembangunan aksesBerdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung akan meningkat seiring dengan rencana pembangunan akses

JURIS Analisa Pengaruh Variasi Nilai Air Fuel Ratio AFR Terhadap Prestasi Mesin 2023More at 2023

UNTAGUNTAG Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode eksperimental dengan pengujian daya dan torsi. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasanMetode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode eksperimental dengan pengujian daya dan torsi. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan

JURIS Pengaruh Airfoil dan Jumlah Sudu pada Perancangan Vertikal Axis Wind Turbine VAWT untuk Kecepatan Angin Rendah 2023More at 2023

UNTAGUNTAG Berdasarkan hasil desain dan simulasi turbin angin sumbu vertikal tipe Darrieus straight blade, koefisien performa turbin angin sumbu vertikal yang optimalBerdasarkan hasil desain dan simulasi turbin angin sumbu vertikal tipe Darrieus straight blade, koefisien performa turbin angin sumbu vertikal yang optimal

Useful /

JURIS Perancangan Aplikasi Berbasis Web Kenaikan Gaji Berkala Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo 2026More at 2026

UMGUMG Untuk mendukung tata kelola yang baik, diperlukan sistem pelayanan berbasis aplikasi teknologi data yang menyederhanakan proses pelayanan dan meningkatkanUntuk mendukung tata kelola yang baik, diperlukan sistem pelayanan berbasis aplikasi teknologi data yang menyederhanakan proses pelayanan dan meningkatkan

JURIS Law Enforcement Against Perpetrators Of Corruption 2025More at 2025

UIAUIA Current punishments for corruption offenses are limited to imprisonment and fines, without the application of the death penalty except in specific circumstances,Current punishments for corruption offenses are limited to imprisonment and fines, without the application of the death penalty except in specific circumstances,

JURIS Pengujian Fungsional Sistem Informasi Inventori Barang CV Cahaya Baru Menggunakan Metode Black Box Testing 2025More at 2025

UMGUMG Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama, yaitu halaman penjualan dan pembelian, dengan menggunakan teknik equivalence partitioning dalam black boxPengujian difokuskan pada fitur-fitur utama, yaitu halaman penjualan dan pembelian, dengan menggunakan teknik equivalence partitioning dalam black box

JURIS Perbandingan Metode Klasifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dengan Algoritma C4 5 Dan Na ve Bayes 2024More at 2024

UMGUMG Pemilihan algoritma harus mempertimbangkan karakteristik dataset dan kebutuhan spesifik dari aplikasi pengujian kendaraan bermotor. 5 menunjukkan akurasiPemilihan algoritma harus mempertimbangkan karakteristik dataset dan kebutuhan spesifik dari aplikasi pengujian kendaraan bermotor. 5 menunjukkan akurasi

ads-block-test