UNISSULAUNISSULA

The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call Paper

It has been written in Law No. 6 of 2014 concerning Villages and one of the regulations regarding village financial resources that oversight needs to be strengthened because village funds, which are part of the scope of state finances, must be monitored by state finances to prevent corruption. Legally, in the utilization of village funds in the context of village development. The Ministry of Villages and Underdeveloped and Outermost Regions(Kemendes PDTT) has also made clear the priorities for the use of village funds through Minister of Village Decree No. 21 of 2016, so that the funds used appear transparent for development. The Village Law also guarantees citizens participation to be actively involved in monitoring village development. Article 82 of the Village Law expressly states the communitys right to obtain information and is actively involved in overseeing the implementation of development to avoid corruption. Liability for criminal sanctions in the management of the Village Fund can be carried out in the event of a criminal act of corruption. In the case of criminal acts of corruption, the types can be grouped into seven types of corruption, namely: (1) types of corruption that harm the countrys finances; (2) bribery; (3) embezzlement in position; (4) extortion; (5) cheating; (6) conflicts of interest in procurement, and (7) gratuities. The government and the village community need to be active by preventing the misuse of funds.The research method used is doctrinal law through qualitative descriptive methods, which by using a constructive paradigm. This research belongs to the category of sociolegal research. Data collection used through interviews and literature studies. There are several techniques that can be used to determine the validity of the data, namely: triangulation techniques between data sources, checking the truth of information to informants that have been written by researchers (member checks) and discussing and seminar with peer themes in the department of study learning (peer debriefing).Therefore, the important role of the government both central and regional in making arrangements and utilization of village funds in order to prevent corruption. In utilizing village funds, it can be used for village development, as well as improving the welfare of village communities. Therefore, the Comission of Corruption Erradication (KPK) was formed to always focus on looking at various behaviors as an indication of corruption. Based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption.

6 of 2014 concerning Villages provides a strong basis for village communities to participate and trustfully lead in village development.The law also presents a considerable risk, as many villages lack experience in managing substantial funds, leading to potential misuse.Therefore, the KPK was formed to focus on identifying and preventing corrupt behaviors, based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman mengenai pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa, termasuk identifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung partisipasi aktif masyarakat. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah dengan tingkat keberhasilan yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi secara luas. Ketiga, penelitian perlu difokuskan pada pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi potensi risiko korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memantau pola pengeluaran yang mencurigakan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa, sehingga Dana Desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan nasional.

Read online
File size780.42 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Covid 19 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan media lain (internet). Hasil penelitianMetode dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan media lain (internet). Hasil penelitian

JURIS Bank Sampah Sebuah Upaya Mengurangi Jumlah Produksi Sampah Rumah Tangga Studi Kasus Bank Sampah Barokah Rw 07 Kompleks Perumahan Bdn Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Kota Depok 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Agar persoalan ini tidak kian menumpuk dan menggelinding bakPadahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Agar persoalan ini tidak kian menumpuk dan menggelinding bak

JURIS Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Walikota Sibolga Sumatera Utara Periode 2019 2020 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Dilihat dari sudut pandang setiap pemimpin selalu ditempatkan pada satu titik yang sangat penting. Peran pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompokDilihat dari sudut pandang setiap pemimpin selalu ditempatkan pada satu titik yang sangat penting. Peran pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompok

JURIS Efek Pembelajaran Online Pada Era New Normal Pandemi Covid 19 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Dengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaranDengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaran

JURIS Kepemimpinan dan Human Relations Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Kinerja pegawai sebagai suatu yang bersifat individu sesuai dengan tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas masing-masing yang didasarkan pada kepemimpinanKinerja pegawai sebagai suatu yang bersifat individu sesuai dengan tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas masing-masing yang didasarkan pada kepemimpinan

JURIS Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan Sport And Tourism Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism bertujuan untuk mem-branding kembali Kabupaten Bogor agar menjadi KabupatenKebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism bertujuan untuk mem-branding kembali Kabupaten Bogor agar menjadi Kabupaten

JURIS Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Kartu Identitas Anak adalah salah satu Program dari Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NomorKartu Identitas Anak adalah salah satu Program dari Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

JURIS Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Yang Efektif Dan Efisien 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Perencanaan merupakan fungsi pertama dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan bagaikan lokomotif pada kereta api yang menggandeng fungsi-fungsiPerencanaan merupakan fungsi pertama dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan bagaikan lokomotif pada kereta api yang menggandeng fungsi-fungsi

Useful /

JURIS Analisis Kritis Terhadap Standarisasi Nasional Pendidikan di Era Sekarang 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Kecenderungan globalisasi mengarah pada monokultur, teknologi sentris, industri sentris, alienasi budaya lokal, dan disparitas dalam berbagai aspek kehidupan.Kecenderungan globalisasi mengarah pada monokultur, teknologi sentris, industri sentris, alienasi budaya lokal, dan disparitas dalam berbagai aspek kehidupan.

JURIS Arab Malay Manuscripts at the North Sumatra State Museum as Evidence of Arab Malay Cultural Interaction from the Perspectives of Philology and Cultural Historiography 2026More at 2026

MAHESA INSTITUTEMAHESA INSTITUTE Museum Negeri Sumatra Utara berperan sebagai lembaga pendukung yang memastikan kelangsungan naskah Arab-Melayu sebagai sumber sejarah dan filologi. Namun,Museum Negeri Sumatra Utara berperan sebagai lembaga pendukung yang memastikan kelangsungan naskah Arab-Melayu sebagai sumber sejarah dan filologi. Namun,

JURIS Potensial Alam Sekitar Tipe A Di Sekitar Oleh Yang Maju Analisis Yuridis Rancangan Undang Undang Omnibus Law 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA 3) RUU Omnibus Law mungkin menjadi alat untuk mengendalikan kekuatan modal elit. Oleh karena itu, semua pihak harus melihat secara kritis di balik rancangan3) RUU Omnibus Law mungkin menjadi alat untuk mengendalikan kekuatan modal elit. Oleh karena itu, semua pihak harus melihat secara kritis di balik rancangan

JURIS Weaknesses Of The Legislation Function Of The Regional Representative Council In The Bicameral Parliament System In Indonesia 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda,Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda,

ads-block-test