UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa administratif, serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan PTUN penting karena posisinya menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN, diharapkan dapat mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi PTUN sebagai institusi pengendali pemerintah serta perlindungan hukum bagi warga yang menuntut keadilan.
Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki wewenang absolut untuk berfungsi sebagai satu‑satunya bentuk keadilan yang dapat dijadikan sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, karena pada kenyataannya pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang tidak dapat mengadili seluruh sengketa tindakan pemerintah dan wewenangnya terbatas hanya pada sengketa tata usaha negara tertentu, khususnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.Dari analisis dapat disimpulkan bahwa Indonesia cenderung menganut teori perlindungan hukum represif yang ditandai dengan keberadaan tribun administratif.Kedepannya, selain mempertahankan teori perlindungan hukum represif, mekanisme teori perlindungan hukum preventif juga perlu dikembangkan, yang dapat diwujudkan melalui usulan agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara melibatkan partisipasi publik seluas‑luasnya.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris sejauh mana efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada masyarakat, misalnya dengan menganalisis data putusan dan tingkat kepuasan pemohon. Selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme perlindungan hukum preventif yang diterapkan di negara‑negara dengan sistem hukum sipil atau common law dapat dieksplorasi untuk menilai relevansi dan adaptabilitasnya dalam konteks Indonesia, khususnya terkait prosedur hearing publik sebelum penerbitan keputusan administrasi. Terakhir, desain dan uji coba model partisipasi publik yang terstruktur dalam proses penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi fokus penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan serta dampaknya terhadap legitimasi dan kualitas keputusan administratif.
| File size | 795.21 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
IBIK57IBIK57 Fokus penelitian ini adalah menganalisis penggunaan identitas mahasiswa dalam media pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatifFokus penelitian ini adalah menganalisis penggunaan identitas mahasiswa dalam media pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
IBIK57IBIK57 Dakwah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama Rahmatan Lilalamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Fenomena dakwahDakwah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama Rahmatan Lilalamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Fenomena dakwah
MKRIMKRI 11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No. kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan,11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No. kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan,
FHUKIFHUKI PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadiPT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadi
UMMUMM Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang danPemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang dan
UMMUMM Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khususDi Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus
UBBGUBBG Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publikStrategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publik
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil menunjukkan bahwa assurance dan empathy memberikan kontribusi signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Rekomendasi studi ini menyebutkan perlunyaHasil menunjukkan bahwa assurance dan empathy memberikan kontribusi signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Rekomendasi studi ini menyebutkan perlunya
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam penilaian hasil belajar antara kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 mencakup aspek penerapan di kelas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam penilaian hasil belajar antara kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 mencakup aspek penerapan di kelas,
UNISSULAUNISSULA Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda,Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda,
UNISSULAUNISSULA Despite challenges like disputants prioritizing winning over peaceful resolution, mediation offers benefits such as speed, cost-effectiveness, and privacy.Despite challenges like disputants prioritizing winning over peaceful resolution, mediation offers benefits such as speed, cost-effectiveness, and privacy.