UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa administratif, serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan PTUN penting karena posisinya menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN, diharapkan dapat mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi PTUN sebagai institusi pengendali pemerintah serta perlindungan hukum bagi warga yang menuntut keadilan.
Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki wewenang absolut untuk berfungsi sebagai satu‑satunya bentuk keadilan yang dapat dijadikan sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, karena pada kenyataannya pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang tidak dapat mengadili seluruh sengketa tindakan pemerintah dan wewenangnya terbatas hanya pada sengketa tata usaha negara tertentu, khususnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.Dari analisis dapat disimpulkan bahwa Indonesia cenderung menganut teori perlindungan hukum represif yang ditandai dengan keberadaan tribun administratif.Kedepannya, selain mempertahankan teori perlindungan hukum represif, mekanisme teori perlindungan hukum preventif juga perlu dikembangkan, yang dapat diwujudkan melalui usulan agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara melibatkan partisipasi publik seluas‑luasnya.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris sejauh mana efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada masyarakat, misalnya dengan menganalisis data putusan dan tingkat kepuasan pemohon. Selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme perlindungan hukum preventif yang diterapkan di negara‑negara dengan sistem hukum sipil atau common law dapat dieksplorasi untuk menilai relevansi dan adaptabilitasnya dalam konteks Indonesia, khususnya terkait prosedur hearing publik sebelum penerbitan keputusan administrasi. Terakhir, desain dan uji coba model partisipasi publik yang terstruktur dalam proses penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi fokus penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan serta dampaknya terhadap legitimasi dan kualitas keputusan administratif.
| File size | 795.21 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALTHAMRINJOURNALTHAMRIN Dari kelima indikator tersebut, kategori sedang mendominasi dengan persentase 55% (11 guru). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan staf tataDari kelima indikator tersebut, kategori sedang mendominasi dengan persentase 55% (11 guru). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan staf tata
UNUBLITARUNUBLITAR The findings indicate that the successful implementation of the program largely depends on the professional competence and leadership capacity of teachersThe findings indicate that the successful implementation of the program largely depends on the professional competence and leadership capacity of teachers
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Brb melibatkan kompleksitas fakta hukum, keterbatasan teks hukum, dan pluralitas interpretasi. Hakim didorong untuk melakukan interpretasi yang kritisBrb melibatkan kompleksitas fakta hukum, keterbatasan teks hukum, dan pluralitas interpretasi. Hakim didorong untuk melakukan interpretasi yang kritis
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM The main challenges to implementation include limited infrastructure (45%), minimal teacher training (30%), and conventional learning culture (25%). TheThe main challenges to implementation include limited infrastructure (45%), minimal teacher training (30%), and conventional learning culture (25%). The
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
UNISSULAUNISSULA Pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitasPengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitas
UNISSULAUNISSULA Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara telah dijaga hingga kini dan tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Pancasila, yang merupakanPancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara telah dijaga hingga kini dan tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Pancasila, yang merupakan
UNISSULAUNISSULA Legally, in the utilization of village funds in the context of village development. The Ministry of Villages and Underdeveloped and Outermost Regions(KemendesLegally, in the utilization of village funds in the context of village development. The Ministry of Villages and Underdeveloped and Outermost Regions(Kemendes
Useful /
UBUB Namun, Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki tingkat kualitas hukum yang lebih tinggi dibandingkan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020. TemuanNamun, Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki tingkat kualitas hukum yang lebih tinggi dibandingkan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020. Temuan
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.
UMMUMM Pendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasanPendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan
STIKESPAMENANGSTIKESPAMENANG Analisis data menggunakan uji statistik Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan rata‑rata skor nyeri dismenore pada responden yang mendapatkan terapiAnalisis data menggunakan uji statistik Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan rata‑rata skor nyeri dismenore pada responden yang mendapatkan terapi