UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa administratif, serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan PTUN penting karena posisinya menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN, diharapkan dapat mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi PTUN sebagai institusi pengendali pemerintah serta perlindungan hukum bagi warga yang menuntut keadilan.
Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki wewenang absolut untuk berfungsi sebagai satu‑satunya bentuk keadilan yang dapat dijadikan sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, karena pada kenyataannya pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang tidak dapat mengadili seluruh sengketa tindakan pemerintah dan wewenangnya terbatas hanya pada sengketa tata usaha negara tertentu, khususnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.Dari analisis dapat disimpulkan bahwa Indonesia cenderung menganut teori perlindungan hukum represif yang ditandai dengan keberadaan tribun administratif.Kedepannya, selain mempertahankan teori perlindungan hukum represif, mekanisme teori perlindungan hukum preventif juga perlu dikembangkan, yang dapat diwujudkan melalui usulan agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara melibatkan partisipasi publik seluas‑luasnya.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris sejauh mana efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada masyarakat, misalnya dengan menganalisis data putusan dan tingkat kepuasan pemohon. Selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme perlindungan hukum preventif yang diterapkan di negara‑negara dengan sistem hukum sipil atau common law dapat dieksplorasi untuk menilai relevansi dan adaptabilitasnya dalam konteks Indonesia, khususnya terkait prosedur hearing publik sebelum penerbitan keputusan administrasi. Terakhir, desain dan uji coba model partisipasi publik yang terstruktur dalam proses penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi fokus penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan serta dampaknya terhadap legitimasi dan kualitas keputusan administratif.
| File size | 795.21 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkanPenelitian menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan
DAARULHUDADAARULHUDA Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja. OlehKetimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja. Oleh
DAARULHUDADAARULHUDA Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No. 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi,Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No. 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi,
DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan tersebut menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak pada penyelesaian perkara yang non-represif dan partisipatif, namun masih bersifatKetentuan tersebut menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak pada penyelesaian perkara yang non-represif dan partisipatif, namun masih bersifat
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji UU TPKS dari segi perlindungan dan perspektif aktivis hukum. Metode penelitian dengan menerapkan penelitian normatif,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji UU TPKS dari segi perlindungan dan perspektif aktivis hukum. Metode penelitian dengan menerapkan penelitian normatif,
DAARULHUDADAARULHUDA Setelah kemerdekaan, para pemikir seperti Hazairin dan Sayuti Thalib mengoreksi pandangan tersebut melalui teori Receptio a Contrario, yang menegaskanSetelah kemerdekaan, para pemikir seperti Hazairin dan Sayuti Thalib mengoreksi pandangan tersebut melalui teori Receptio a Contrario, yang menegaskan
DAARULHUDADAARULHUDA Konstruksi normatif qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial menunjukkan keselarasan filosofis dengan tujuan pemidanaanKonstruksi normatif qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial menunjukkan keselarasan filosofis dengan tujuan pemidanaan
UNBARIUNBARI Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masihMetodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratifDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratif
SALNESIASALNESIA Inovasi utama meliputi budidaya maggot, ternak lele bioflok, hidroponik, serta kandang ayam pintar terintegrasi IoT yang bertenaga surya. Melalui pelatihanInovasi utama meliputi budidaya maggot, ternak lele bioflok, hidroponik, serta kandang ayam pintar terintegrasi IoT yang bertenaga surya. Melalui pelatihan
UNISSULAUNISSULA Pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan tindakan hukum atau peristiwa yang menghasilkan pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan oleh individuPembelian hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan tindakan hukum atau peristiwa yang menghasilkan pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan oleh individu
UNISSULAUNISSULA Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah bahan atau data terkumpul dari berbagai sumber data dan bahanMetode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah bahan atau data terkumpul dari berbagai sumber data dan bahan