UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa administratif, serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan PTUN penting karena posisinya menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN, diharapkan dapat mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi PTUN sebagai institusi pengendali pemerintah serta perlindungan hukum bagi warga yang menuntut keadilan.
Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki wewenang absolut untuk berfungsi sebagai satu‑satunya bentuk keadilan yang dapat dijadikan sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, karena pada kenyataannya pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang tidak dapat mengadili seluruh sengketa tindakan pemerintah dan wewenangnya terbatas hanya pada sengketa tata usaha negara tertentu, khususnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.Dari analisis dapat disimpulkan bahwa Indonesia cenderung menganut teori perlindungan hukum represif yang ditandai dengan keberadaan tribun administratif.Kedepannya, selain mempertahankan teori perlindungan hukum represif, mekanisme teori perlindungan hukum preventif juga perlu dikembangkan, yang dapat diwujudkan melalui usulan agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara melibatkan partisipasi publik seluas‑luasnya.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris sejauh mana efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada masyarakat, misalnya dengan menganalisis data putusan dan tingkat kepuasan pemohon. Selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme perlindungan hukum preventif yang diterapkan di negara‑negara dengan sistem hukum sipil atau common law dapat dieksplorasi untuk menilai relevansi dan adaptabilitasnya dalam konteks Indonesia, khususnya terkait prosedur hearing publik sebelum penerbitan keputusan administrasi. Terakhir, desain dan uji coba model partisipasi publik yang terstruktur dalam proses penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi fokus penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan serta dampaknya terhadap legitimasi dan kualitas keputusan administratif.
| File size | 795.21 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, sertaPenelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta
UMTSUMTS Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas SDM, penyusunan roadmap digitalisasi yang inklusif, serta pengembangan sistem layanan yang partisipatifOleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas SDM, penyusunan roadmap digitalisasi yang inklusif, serta pengembangan sistem layanan yang partisipatif
UMTSUMTS Instagram telah menjadi salah satu platform media sosial yang sangat populer dan digunakan secara luas oleh berbagai bisnis dan merek untuk mempromosikanInstagram telah menjadi salah satu platform media sosial yang sangat populer dan digunakan secara luas oleh berbagai bisnis dan merek untuk mempromosikan
UMTSUMTS Kesimpulannya, peningkatan sinergi antara BPBD, TNI, dan Polri sangat diperlukan, terutama melalui pelatihan terpadu, penyusunan prosedur operasional standarKesimpulannya, peningkatan sinergi antara BPBD, TNI, dan Polri sangat diperlukan, terutama melalui pelatihan terpadu, penyusunan prosedur operasional standar
UMTSUMTS Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa, serta menjadi referensiPenelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa, serta menjadi referensi
UMTSUMTS Pindad dan FNSS Turki dalam pengembangan Tank Harimau telah memberikan dampak signifikan melalui transfer teknologi dan pelatihan intensif yang memungkinkanPindad dan FNSS Turki dalam pengembangan Tank Harimau telah memberikan dampak signifikan melalui transfer teknologi dan pelatihan intensif yang memungkinkan
UMTSUMTS Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, cakupan geografis, dan tantangan manajemen waktu. Untuk meningkatkan efektivitasnya,Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, cakupan geografis, dan tantangan manajemen waktu. Untuk meningkatkan efektivitasnya,
UNIPASBYUNIPASBY Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan balanced scorecard berpengaruh terhadap kinerja manajerial karyawan. PengujianHasil pengujian parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan balanced scorecard berpengaruh terhadap kinerja manajerial karyawan. Pengujian
Useful /
SASTRA UNESSASTRA UNES Pemahaman mendengarkan merupakan keterampilan dasar dalam pemerolehan bahasa, namun tetap menjadi salah satu aspek paling menantang bagi pelajar BahasaPemahaman mendengarkan merupakan keterampilan dasar dalam pemerolehan bahasa, namun tetap menjadi salah satu aspek paling menantang bagi pelajar Bahasa
SASTRA UNESSASTRA UNES Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan menganalisis setiap nilai kepahlawanan berdasarkan konsepPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan menganalisis setiap nilai kepahlawanan berdasarkan konsep
UNISSULAUNISSULA Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalanFilsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan
UNISSULAUNISSULA Hukum adat menjadikannya sebagai sumber utama dan pelengkap hukum tertulis tentang tanah. Rumusan hukum tanah nasional harus tidak bertentangan denganHukum adat menjadikannya sebagai sumber utama dan pelengkap hukum tertulis tentang tanah. Rumusan hukum tanah nasional harus tidak bertentangan dengan