UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperNotaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik dan wewenang lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku atau timbul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting karena notaris tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, dan memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Pusat memiliki wewenang untuk membatasi jumlah pembuatan akta notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik. Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, telah disebutkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta dalam jumlah yang tidak wajar. Pembuatan akta dalam jumlah yang wajar kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
Dewan Kehormatan Pusat memiliki wewenang untuk membatasi jumlah pembuatan akta notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik.Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, telah disebutkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta dalam jumlah yang tidak wajar.Pembuatan akta dalam jumlah yang wajar kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang akuntabilitas notaris di berbagai negara dan bagaimana sistem pengawasan mereka. Selain itu, penelitian dapat fokus pada dampak dari pembatasan jumlah pembuatan akta notaris terhadap pelayanan notaris kepada masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dioptimalkan. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas notaris dan bagaimana teknologi dapat membantu dalam pencegahan dan deteksi pemalsuan akta otentik.
| File size | 402.46 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaanSelain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektifTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembagian warisan di Minangkabau juga dilaksanakan dengan asas musyawarah yang mana dirundingkan dengan seluruh anggota keluarga sehingga meskipun pewarisannyaPembagian warisan di Minangkabau juga dilaksanakan dengan asas musyawarah yang mana dirundingkan dengan seluruh anggota keluarga sehingga meskipun pewarisannya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisiHukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK
UNISSULAUNISSULA Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep good governance dapat terwujud apabila tata kelola diselenggarakan secara transparan, responsif, partisipatif,Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep good governance dapat terwujud apabila tata kelola diselenggarakan secara transparan, responsif, partisipatif,
UNISSULAUNISSULA Belum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungi keberadaan anak-anak di luar pernikahan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitianBelum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungi keberadaan anak-anak di luar pernikahan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian