UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperNotaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik dan wewenang lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku atau timbul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting karena notaris tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, dan memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Pusat memiliki wewenang untuk membatasi jumlah pembuatan akta notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik. Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, telah disebutkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta dalam jumlah yang tidak wajar. Pembuatan akta dalam jumlah yang wajar kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
Dewan Kehormatan Pusat memiliki wewenang untuk membatasi jumlah pembuatan akta notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik.Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, telah disebutkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta dalam jumlah yang tidak wajar.Pembuatan akta dalam jumlah yang wajar kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang akuntabilitas notaris di berbagai negara dan bagaimana sistem pengawasan mereka. Selain itu, penelitian dapat fokus pada dampak dari pembatasan jumlah pembuatan akta notaris terhadap pelayanan notaris kepada masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dioptimalkan. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas notaris dan bagaimana teknologi dapat membantu dalam pencegahan dan deteksi pemalsuan akta otentik.
| File size | 402.46 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STOK BINAGUNASTOK BINAGUNA Model sepak bola siber, etika kerja tim, dan peraturan sekolah mengurangi risiko sebesar 54-73%. reformasi kurikulum nasional PJOK, infrastruktur VR untukModel sepak bola siber, etika kerja tim, dan peraturan sekolah mengurangi risiko sebesar 54-73%. reformasi kurikulum nasional PJOK, infrastruktur VR untuk
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%
DINASTIREVDINASTIREV Namun putusan berbeda diterima oleh Bank Cimb Niaga. Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secaraNamun putusan berbeda diterima oleh Bank Cimb Niaga. Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
DINASTIREVDINASTIREV Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. SelanjutnyaPerkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA , AK. , CA. di Bandar Lampung. Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam uji instrumen data, sedangkan analisis data deskriptif dan kuantitatif digunakan, AK. , CA. di Bandar Lampung. Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam uji instrumen data, sedangkan analisis data deskriptif dan kuantitatif digunakan
Useful /
UNIRAUNIRA Kesimpulannya, teknologi panel surya off-grid telah berhasil dipasang dengan spesifikasi 2 unit panel surya 200 Wp, 1 unit inverter, 1 unit solar chargeKesimpulannya, teknologi panel surya off-grid telah berhasil dipasang dengan spesifikasi 2 unit panel surya 200 Wp, 1 unit inverter, 1 unit solar charge
UNISSULAUNISSULA Perjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam melakukan kegiatan waralaba. Kesimpulan dari penelitianPerjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam melakukan kegiatan waralaba. Kesimpulan dari penelitian
UNISSULAUNISSULA Anak-anak yang lahir di luar pernikahan masih sering mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan, bahkan menjadi korban dari sistemAnak-anak yang lahir di luar pernikahan masih sering mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan, bahkan menjadi korban dari sistem
UNISSULAUNISSULA Implementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif. Sistem peradilan pidana adalah jaringan pengadilanImplementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif. Sistem peradilan pidana adalah jaringan pengadilan