UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperKejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya komputer dan internet, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Penanggulangan kejahatan siber menjadi bagian penting bagi lembaga penegak hukum nasional dan internasional, serta para praktisi bisnis, pedagang, konsumen, dan pengguna akhir. Sebagian besar kasus kejahatan siber bermula dari eksploitasi host dan jaringan komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait cybercrime di Indonesia diwujudkan melalui Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi serta pembaruan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2016. Penerapan ketentuan hukum pidana dilakukan melalui interpretasi ekstensif terhadap peraturan yang secara eksplisit mengatur kejahatan yang menyerang komputer, dan yurisdiksi penegakan hukum terbagi dalam tiga bidang: legislatif, yudisial, serta eksekutif.
Penegakan hukum terkait cybercrime di Indonesia diwujudkan melalui penerbitan Undang‑Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi serta pembaruannya dengan Undang‑Undang No.Penerapan ketentuan hukum pidana dilakukan dengan interpretasi ekstensif terhadap peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan yang menyerang komputer.Yurisdiksi penegakan hukum dibagi menjadi tiga area, yaitu yurisdiksi legislatif untuk pembuatan hukum substantif, yurisdiksi yudisial untuk pengadilan atau penerapan hukum, dan yurisdiksi eksekutif untuk pelaksanaan dan penegakan kepatuhan hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan Undang‑Undang ITE (No. 11/2008) dan amandemennya (No. 19/2016) dalam menurunkan angka kejahatan siber di Indonesia melalui analisis data empiris sebelum dan sesudah regulasi tersebut diberlakukan; selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan untuk menilai apakah alternatif sanksi berupa kerja sosial atau pengawasan lebih efektif dibandingkan hukuman penjara bagi pelaku cybercrime, dengan mengumpulkan data kasus di negara-negara yang telah mengadopsi pendekatan tersebut; terakhir, penelitian lintas‑negara mengenai koordinasi yurisdiksi internasional dalam penanggulangan kejahatan siber dapat diusulkan, khususnya mengidentifikasi hambatan hukum dan prosedural serta merumuskan kerangka kerja kolaboratif yang dapat memperkuat kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum siber.
| File size | 319.01 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan
UntikaUntika Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambilKetiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil
UntikaUntika Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untukHal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
FHUKIFHUKI Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. XX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuaiDari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. XX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai
SUMBARPROVSUMBARPROV Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018 melalui pendekatanTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018 melalui pendekatan
Useful /
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Dimana populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 43.853 responden. Teknik penelitian yang digunakan yaituDimana populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 43.853 responden. Teknik penelitian yang digunakan yaitu
FHUKIFHUKI Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan terhadap data primer seperti undang-undang, norma,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan terhadap data primer seperti undang-undang, norma,
UNISSULAUNISSULA Pemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai. Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran bendaPemenang lelang tidak dapat melakukan apa pun kecuali menunggu keputusan pengadilan selesai. Tanggung jawab pejabat lelang (KPKNL) atas pemblokiran benda
UNISSULAUNISSULA Based on the result of the study above is known that the role of mediation in solving sharia economy dispute as civilization toward ethical value of IslamBased on the result of the study above is known that the role of mediation in solving sharia economy dispute as civilization toward ethical value of Islam