UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperKejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya komputer dan internet, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Penanggulangan kejahatan siber menjadi bagian penting bagi lembaga penegak hukum nasional dan internasional, serta para praktisi bisnis, pedagang, konsumen, dan pengguna akhir. Sebagian besar kasus kejahatan siber bermula dari eksploitasi host dan jaringan komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait cybercrime di Indonesia diwujudkan melalui Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi serta pembaruan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2016. Penerapan ketentuan hukum pidana dilakukan melalui interpretasi ekstensif terhadap peraturan yang secara eksplisit mengatur kejahatan yang menyerang komputer, dan yurisdiksi penegakan hukum terbagi dalam tiga bidang: legislatif, yudisial, serta eksekutif.
Penegakan hukum terkait cybercrime di Indonesia diwujudkan melalui penerbitan Undang‑Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi serta pembaruannya dengan Undang‑Undang No.Penerapan ketentuan hukum pidana dilakukan dengan interpretasi ekstensif terhadap peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan yang menyerang komputer.Yurisdiksi penegakan hukum dibagi menjadi tiga area, yaitu yurisdiksi legislatif untuk pembuatan hukum substantif, yurisdiksi yudisial untuk pengadilan atau penerapan hukum, dan yurisdiksi eksekutif untuk pelaksanaan dan penegakan kepatuhan hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan Undang‑Undang ITE (No. 11/2008) dan amandemennya (No. 19/2016) dalam menurunkan angka kejahatan siber di Indonesia melalui analisis data empiris sebelum dan sesudah regulasi tersebut diberlakukan; selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan untuk menilai apakah alternatif sanksi berupa kerja sosial atau pengawasan lebih efektif dibandingkan hukuman penjara bagi pelaku cybercrime, dengan mengumpulkan data kasus di negara-negara yang telah mengadopsi pendekatan tersebut; terakhir, penelitian lintas‑negara mengenai koordinasi yurisdiksi internasional dalam penanggulangan kejahatan siber dapat diusulkan, khususnya mengidentifikasi hambatan hukum dan prosedural serta merumuskan kerangka kerja kolaboratif yang dapat memperkuat kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum siber.
| File size | 319.01 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI Sebagai bentuk komitmen negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasukSebagai bentuk komitmen negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk
UWKSUWKS Sistem dapat mengklasifikasikan pesan phishing dengan akurasi tinggi, bahkan pada bahasa lokal dialek Surabaya. Integrasi antara platform WhatsApp danSistem dapat mengklasifikasikan pesan phishing dengan akurasi tinggi, bahkan pada bahasa lokal dialek Surabaya. Integrasi antara platform WhatsApp dan
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Hal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yangHal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yang
UntikaUntika Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerjaTemuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerja
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA B/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsurB/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsur
UINSUNAUINSUNA Pendidikan Islam berperan penting dalam mewariskan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Peningkatan mutu pendidikan IslamPendidikan Islam berperan penting dalam mewariskan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Peningkatan mutu pendidikan Islam
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
Useful /
UNBITAGOUNBITAGO Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG berkontribusi terhadap ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal, pemberdayaan UMKM, penciptaanHasil kajian menunjukkan bahwa MBG berkontribusi terhadap ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal, pemberdayaan UMKM, penciptaan
UMSBUMSB Secara keseluruhan, penerapan e-government melalui aplikasi DCM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi ketigaSecara keseluruhan, penerapan e-government melalui aplikasi DCM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi ketiga
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
UINSUNAUINSUNA Kesimpulan menegaskan pentingnya pengelolaan lembaga yang terintegrasi dan berfokus pada nilai keagamaan agar tetap relevan dan diminati oleh generasiKesimpulan menegaskan pentingnya pengelolaan lembaga yang terintegrasi dan berfokus pada nilai keagamaan agar tetap relevan dan diminati oleh generasi