UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperDalam sistem bikameral, DPR seharusnya menjadi majelis pertama yang mewakili seluruh rakyat Indonesia (perwakilan politik) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai majelis kedua yang mewakili daerah/perwakilan daerah di Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang telah diubah, DPD memang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR. Namun, keduanya memiliki fungsi yang tidak setara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, menjadi serangkaian lembaga perwakilan. Dalam perjalanannya, ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasi keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Paradigma konstruktivisme digunakan untuk menghasilkan gagasan atau teori baru tentang penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda, Prancis, Thailand, dan Jepang. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah bahan atau data terkumpul dari berbagai sumber data dan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu peringkasan, seleksi data, dan pembuatan kategori berdasarkan masalah serta menganalisis muatan normatif produk hukum sebagai hasil Amandemen 1945 dan ide-ide Amandemen V 1945 yang telah dimiliki DPD. Fungsi DPD di atas jika dikaitkan dengan fungsi lembaga perwakilan terlihat tidak biasa karena sebagai lembaga perwakilan, DPD seharusnya diberikan fungsi yang layak, baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Selanjutnya, dalam pengawasan yang mengikat, sebuah lembaga perwakilan dikatakan memiliki fungsi pengawasan yang baik jika lembaga perwakilan tersebut diberi wewenang konstitusional untuk melaksanakan pengawasan langsung terhadap pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kemudian, jika dalam melaksanakan pengawasan tersebut lembaga perwakilan menemukan indikasi bahwa pemerintah melanggar hukum, maka lembaga perwakilan tersebut juga diberi wewenang untuk menindaklanjuti temuannya.
Sistem bikameral, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tirani, mengakui berbagai fungsi lembaga perwakilan, di antaranya legislasi, pengawasan, dan anggaran.Namun, fungsi DPD di Indonesia saat ini dinilai tidak optimal, terutama dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.Seharusnya, DPD diberi wewenang yang lebih kuat untuk mengajukan, membahas, dan menetapkan RUU serta APBN, serta melakukan pengawasan langsung terhadap pemerintah.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada aspek implementasi dan dampak dari potensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertama, penting untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor politik, hukum, dan sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya amandemen konstitusi untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPD. Pertanyaan penelitian bisa mencakup: Bagaimana dinamika hubungan antar lembaga negara, khususnya DPR dan DPD, serta peran masyarakat sipil, dapat memengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan daerah? Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam mencapai sistem bikameral yang seimbang. Kedua, perlu dilakukan studi simulasi atau analisis dampak prospektif. Jika DPD diberikan wewenang yang lebih luas, seperti hak inisiatif penuh dalam undang-undang daerah atau kewenangan anggaran yang lebih kuat, bagaimana hal tersebut akan memengaruhi efisiensi dan efektivitas pembentukan kebijakan nasional serta alokasi sumber daya bagi pembangunan daerah? Peneliti dapat mengeksplorasi skenario apa jadinya jika untuk mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko, termasuk kemungkinan konflik antarlembaga atau dampak pada kecepatan legislasi. Ketiga, studi komparatif dapat diperluas untuk tidak hanya melihat struktur, tetapi juga menganalisis kasus sukses negara kesatuan dengan sistem bikameral yang majelis keduanya memiliki peran substansial dalam mewakili kepentingan regional. Penelitian ini bisa menyoroti model-model mekanisme partisipasi DPD, praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa antar kamar, dan sistem akuntabilitas yang telah terbukti efektif. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi pelajaran praktis dan merekomendasikan kerangka kerja yang lebih adaptif untuk konteks Indonesia.
| File size | 774.57 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIKUSTAIKU Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan lingkungan di RT 08/RW 04 Malaka Jaya berhasil diwujudkan melalui tata kelola permukiman berbasis komunitasPenelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan lingkungan di RT 08/RW 04 Malaka Jaya berhasil diwujudkan melalui tata kelola permukiman berbasis komunitas
DAARULHUDADAARULHUDA Pengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian. InstrumenPengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian. Instrumen
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Meskipun kedua sistem hukum tersebut mengakui sifat luar biasa dan ancaman serius dari kejahatan terorisme, keduanya memiliki perbedaan dalam mendefinisikanMeskipun kedua sistem hukum tersebut mengakui sifat luar biasa dan ancaman serius dari kejahatan terorisme, keduanya memiliki perbedaan dalam mendefinisikan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini menawarkan model dua lapis, di mana batas usia berfungsi sebagai pengaman prosedural, sementara asesmen kesiapan berbasis rusyd menjadiPenelitian ini menawarkan model dua lapis, di mana batas usia berfungsi sebagai pengaman prosedural, sementara asesmen kesiapan berbasis rusyd menjadi
UNTADUNTAD Secara keseluruhan, keterbukaan informasi yang efektif meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik,Secara keseluruhan, keterbukaan informasi yang efektif meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik,
UM SURABAYAUM SURABAYA 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran,Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran,
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Oleh sebab itu, posisi benda-benda langit dapat diandalkan. Keberadaan benda-benda langit dapat menjadi instrument navigasi yang menjadi acuan dalam menentukanOleh sebab itu, posisi benda-benda langit dapat diandalkan. Keberadaan benda-benda langit dapat menjadi instrument navigasi yang menjadi acuan dalam menentukan
Useful /
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, perlu dilakukan perombakan kembali sejumlah ketentuan, antara lain mempertahankan penetapan upah minimum daerah, menyesuaikan jam kerjaOleh karena itu, perlu dilakukan perombakan kembali sejumlah ketentuan, antara lain mempertahankan penetapan upah minimum daerah, menyesuaikan jam kerja
UNISSULAUNISSULA RUU Omnibus Law telah mencapai kelebihan dan keburukan di tingkat nasional. Latar belakang pemerintah meningkatkan pengesahan RUU Omnibus Law karena berharapRUU Omnibus Law telah mencapai kelebihan dan keburukan di tingkat nasional. Latar belakang pemerintah meningkatkan pengesahan RUU Omnibus Law karena berharap
UNISSULAUNISSULA The results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the viewThe results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view
UNISSULAUNISSULA Pancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalahPancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalah