UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperDalam sistem bikameral, DPR seharusnya menjadi majelis pertama yang mewakili seluruh rakyat Indonesia (perwakilan politik) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai majelis kedua yang mewakili daerah/perwakilan daerah di Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang telah diubah, DPD memang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR. Namun, keduanya memiliki fungsi yang tidak setara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, menjadi serangkaian lembaga perwakilan. Dalam perjalanannya, ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasi keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Paradigma konstruktivisme digunakan untuk menghasilkan gagasan atau teori baru tentang penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat struktur dan fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti Inggris, Belanda, Prancis, Thailand, dan Jepang. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah bahan atau data terkumpul dari berbagai sumber data dan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu peringkasan, seleksi data, dan pembuatan kategori berdasarkan masalah serta menganalisis muatan normatif produk hukum sebagai hasil Amandemen 1945 dan ide-ide Amandemen V 1945 yang telah dimiliki DPD. Fungsi DPD di atas jika dikaitkan dengan fungsi lembaga perwakilan terlihat tidak biasa karena sebagai lembaga perwakilan, DPD seharusnya diberikan fungsi yang layak, baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Selanjutnya, dalam pengawasan yang mengikat, sebuah lembaga perwakilan dikatakan memiliki fungsi pengawasan yang baik jika lembaga perwakilan tersebut diberi wewenang konstitusional untuk melaksanakan pengawasan langsung terhadap pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kemudian, jika dalam melaksanakan pengawasan tersebut lembaga perwakilan menemukan indikasi bahwa pemerintah melanggar hukum, maka lembaga perwakilan tersebut juga diberi wewenang untuk menindaklanjuti temuannya.
Sistem bikameral, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tirani, mengakui berbagai fungsi lembaga perwakilan, di antaranya legislasi, pengawasan, dan anggaran.Namun, fungsi DPD di Indonesia saat ini dinilai tidak optimal, terutama dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.Seharusnya, DPD diberi wewenang yang lebih kuat untuk mengajukan, membahas, dan menetapkan RUU serta APBN, serta melakukan pengawasan langsung terhadap pemerintah.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada aspek implementasi dan dampak dari potensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertama, penting untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor politik, hukum, dan sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya amandemen konstitusi untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPD. Pertanyaan penelitian bisa mencakup: Bagaimana dinamika hubungan antar lembaga negara, khususnya DPR dan DPD, serta peran masyarakat sipil, dapat memengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan daerah? Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam mencapai sistem bikameral yang seimbang. Kedua, perlu dilakukan studi simulasi atau analisis dampak prospektif. Jika DPD diberikan wewenang yang lebih luas, seperti hak inisiatif penuh dalam undang-undang daerah atau kewenangan anggaran yang lebih kuat, bagaimana hal tersebut akan memengaruhi efisiensi dan efektivitas pembentukan kebijakan nasional serta alokasi sumber daya bagi pembangunan daerah? Peneliti dapat mengeksplorasi skenario apa jadinya jika untuk mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko, termasuk kemungkinan konflik antarlembaga atau dampak pada kecepatan legislasi. Ketiga, studi komparatif dapat diperluas untuk tidak hanya melihat struktur, tetapi juga menganalisis kasus sukses negara kesatuan dengan sistem bikameral yang majelis keduanya memiliki peran substansial dalam mewakili kepentingan regional. Penelitian ini bisa menyoroti model-model mekanisme partisipasi DPD, praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa antar kamar, dan sistem akuntabilitas yang telah terbukti efektif. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi pelajaran praktis dan merekomendasikan kerangka kerja yang lebih adaptif untuk konteks Indonesia.
| File size | 774.57 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebihStudi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melaluiKetiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melalui
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Analisis dilakukan melalui reduksi dan interpretasi tematik berdasarkan tiga elemen utama Fraud Triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.Analisis dilakukan melalui reduksi dan interpretasi tematik berdasarkan tiga elemen utama Fraud Triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.
PUBMEDIAPUBMEDIA Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalanDinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan
PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Studi ini menekankan bahwa transisi politik selama periode ini tidak semata-mata bersifat militeristik, tetapi juga melibatkan manipulasi strategis institusiStudi ini menekankan bahwa transisi politik selama periode ini tidak semata-mata bersifat militeristik, tetapi juga melibatkan manipulasi strategis institusi
UNSADAUNSADA Pasifisme secara khusus diperkenalkan oleh Supreme Commander of Alliance Power (SCAP) sebagai upaya mengubah citra negara dan wajah feodal Jepang. DalamPasifisme secara khusus diperkenalkan oleh Supreme Commander of Alliance Power (SCAP) sebagai upaya mengubah citra negara dan wajah feodal Jepang. Dalam
Useful /
STTMCILEUNGSISTTMCILEUNGSI Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi pembagian data terbaik untuk membangun model klasifikasi adalah 70/30, dengan tingkat akurasi 92,39% menggunakanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi pembagian data terbaik untuk membangun model klasifikasi adalah 70/30, dengan tingkat akurasi 92,39% menggunakan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive samplingMetode penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Keywords: leverage; firm size; sales growth; operating capacity; financial distress; retail companies. Leverage dan kapasitas operasi secara signifikanKeywords: leverage; firm size; sales growth; operating capacity; financial distress; retail companies. Leverage dan kapasitas operasi secara signifikan