UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe aim of this study is to explain the role of mediation in solving sharia economy dispute as civilization toward ethical value of Islam. That it has been practiced since Rasulullah SAW era was through many ways such as shulh, tahkim, andqadha. This study uses qualitative method and data collection is got from observation, direct interview to justice, attorney, lawyer, mediator, and the disputants. Based on the result of the study above is known that the role of mediation in solving sharia economy dispute as civilization toward ethical value of Islam is important and needs to be optimalized. According to Rasulullah SAW teaching, in fact, in a practice, there is failure of mediation in solving sharia economy dispute because the disputants feel that they are right and want to win finally by litigation way with consent or default judgment. Otherwise,mediation practice gives benefits for the disputants and based on Indonesian culture and civilization because solving dispute through mediation can be solved fast, correctly, and cheaply, thus it does not take much energy, time, and thought. In a result, it can keep privacy, beneficial for parties, and harmless with the result made by parties themselves, that is “win-win solution. In ethical value of Islam in solving sharia economic dispute, firstly, by al-shulhu(peace). Peace in islam is recommended because if there is peace among disputants, they will avoid from hostility. If it does not work, it can be passed by al-tahkim (arbitration) and if it gets stuck, Islam teaches us by al-qadha (Court Process).
The role of mediation in resolving sharia economic disputes is crucial and requires optimization, aligning with Islamic ethical values.Despite challenges like disputants prioritizing winning over peaceful resolution, mediation offers benefits such as speed, cost-effectiveness, and privacy.Ultimately, mediation promotes a win-win solution rooted in Islamic principles of peace (al-shulhu), arbitration (al-tahkim), and judicial process (al-qadha).
Further research should explore the effectiveness of integrating traditional Indonesian mediation practices with formal sharia economic dispute resolution mechanisms to enhance cultural relevance and acceptance. Additionally, studies could investigate the development of standardized mediator training programs specifically tailored to sharia economic principles and ethical considerations, ensuring a consistent level of expertise. Finally, research is needed to assess the impact of incorporating digital platforms and technologies into sharia economic mediation processes, potentially increasing accessibility and efficiency for disputants, while maintaining the confidentiality and integrity of the proceedings. These investigations should contribute to a more robust and culturally sensitive framework for resolving sharia economic disputes in Indonesia, fostering trust and promoting ethical business practices.
| File size | 803.83 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IBIK57IBIK57 Di media pembelajaran daring non-resmi, kecenderungan penggunaan nama asli menurun, namun penggunaan foto profil asli justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkanDi media pembelajaran daring non-resmi, kecenderungan penggunaan nama asli menurun, namun penggunaan foto profil asli justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan
IBIK57IBIK57 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan para dai yang memanfaatkan media sosial YouTube sebagai alat untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Hal ini perluPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan para dai yang memanfaatkan media sosial YouTube sebagai alat untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Hal ini perlu
MKRIMKRI 11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No. kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan,11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No. kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan,
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta
UMMUMM Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhiTantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi
UMMUMM Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,
UBBGUBBG Data diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkaitData diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkait
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan RUU Cipta Kerja cenderung mengesampingkan prinsip transparansi dan partisipasi publik melalui polaHasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan RUU Cipta Kerja cenderung mengesampingkan prinsip transparansi dan partisipasi publik melalui pola
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Metodologi yang dipakai bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetodologi yang dipakai bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UNISSULAUNISSULA Salah satunya adalah memfasilitasi penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), Izin Pinjam dan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH), dan Pelepasan Kawasan Hutan. DariSalah satunya adalah memfasilitasi penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), Izin Pinjam dan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH), dan Pelepasan Kawasan Hutan. Dari
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraanOleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraan
UNISSULAUNISSULA The results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the viewThe results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view