UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSebagai bahan penting dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar 1945, prinsip negara kesejahteraan menjadi salah satu arah perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraan publik. Proses perumusan RUU Cipta Kerja yang telah mencapai pembahasan di DPR menimbulkan keprihatinan terutama bagi pekerja, karena isinya dianggap mengancam kesejahteraan mereka. Berdasarkan pendekatan teoretis dan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa regulasi hak konstitusional pekerja dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan Indonesia. Diperlukan penyesuaian substansial agar hak‑hak pekerja dapat lebih terlindungi dalam mencapai kemakmuran, mengingat Indonesia telah meluncurkan agenda SDGs 2030 untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan.
Pengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.Oleh karena itu, perlu dilakukan perombakan kembali sejumlah ketentuan, antara lain mempertahankan penetapan upah minimum daerah, menyesuaikan jam kerja dengan kemampuan pekerja, serta membatasi peluang kerja bagi tenaga kerja asing tanpa keahlian.Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja, jaminan pensiun, pembatasan masa kerja outsourcing, dan keberlanjutan sanksi pidana harus tetap dipertahankan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak penerapan ketentuan Labor Cluster RUU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai perubahan upah, jam kerja, dan kepastian sosial. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara prinsip negara kesejahteraan yang diimplementasikan dalam RUU Omnibus Indonesia dengan regulasi serupa di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan kebijakan domestik. Akhirnya, penelitian khusus dapat merancang dan menguji mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin pelaksanaan jaminan pensiun, pembatasan outsourcing, serta penerapan sanksi pidana bagi pelanggar, sehingga hak konstitusional pekerja dapat terlindungi secara berkelanjutan.
| File size | 819.63 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIBAUNIBA Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tren utama penelitian PBL, penulis dan dokumen paling berpengaruh, jaringan kolaborasi global, serta kontribusiPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi tren utama penelitian PBL, penulis dan dokumen paling berpengaruh, jaringan kolaborasi global, serta kontribusi
MKRIMKRI 6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai
FHUKIFHUKI Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim isMany people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is
UMMUMM Makalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. DiMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di
UNSURIUNSURI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 2 Tahun 2019. Keseluruhan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian melalui ex officio sejalan dengan tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.2 Tahun 2019. Keseluruhan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian melalui ex officio sejalan dengan tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Berbeda dengan banyak kajian yang menempatkan fikih minoritas untuk membela minoritas muslim di Barat, kajian ini mengembangkan fikih minoritas untuk minoritasBerbeda dengan banyak kajian yang menempatkan fikih minoritas untuk membela minoritas muslim di Barat, kajian ini mengembangkan fikih minoritas untuk minoritas
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Oleh karena itu, perlu adanya kajian penelitian hukum yang mengkaji tentang sistem kafāla di Arab Saudi dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi ManusiaOleh karena itu, perlu adanya kajian penelitian hukum yang mengkaji tentang sistem kafāla di Arab Saudi dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
Useful /
UMMUMM 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode
UNISSULAUNISSULA Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan dalam hukum nasional berdasarkan dasar negara.Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan dalam hukum nasional berdasarkan dasar negara.
UNISSULAUNISSULA Koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks. ReformasiKoordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks. Reformasi
UNISSULAUNISSULA Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Pancasila,Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Pancasila,