UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSebagai bahan penting dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar 1945, prinsip negara kesejahteraan menjadi salah satu arah perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraan publik. Proses perumusan RUU Cipta Kerja yang telah mencapai pembahasan di DPR menimbulkan keprihatinan terutama bagi pekerja, karena isinya dianggap mengancam kesejahteraan mereka. Berdasarkan pendekatan teoretis dan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa regulasi hak konstitusional pekerja dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan Indonesia. Diperlukan penyesuaian substansial agar hak‑hak pekerja dapat lebih terlindungi dalam mencapai kemakmuran, mengingat Indonesia telah meluncurkan agenda SDGs 2030 untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan.
Pengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.Oleh karena itu, perlu dilakukan perombakan kembali sejumlah ketentuan, antara lain mempertahankan penetapan upah minimum daerah, menyesuaikan jam kerja dengan kemampuan pekerja, serta membatasi peluang kerja bagi tenaga kerja asing tanpa keahlian.Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja, jaminan pensiun, pembatasan masa kerja outsourcing, dan keberlanjutan sanksi pidana harus tetap dipertahankan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak penerapan ketentuan Labor Cluster RUU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai perubahan upah, jam kerja, dan kepastian sosial. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara prinsip negara kesejahteraan yang diimplementasikan dalam RUU Omnibus Indonesia dengan regulasi serupa di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan kebijakan domestik. Akhirnya, penelitian khusus dapat merancang dan menguji mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin pelaksanaan jaminan pensiun, pembatasan outsourcing, serta penerapan sanksi pidana bagi pelanggar, sehingga hak konstitusional pekerja dapat terlindungi secara berkelanjutan.
| File size | 819.63 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Pelayanan publik di Kecamatan Kemayoran pada masa pandemi Covid-19 tidak ada masalah dan lancar serta dalam pelaksanaannya taat pada protokol kesehatanPelayanan publik di Kecamatan Kemayoran pada masa pandemi Covid-19 tidak ada masalah dan lancar serta dalam pelaksanaannya taat pada protokol kesehatan
JAYABAYAJAYABAYA Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempat umum tanpa rasa bersalah. Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakatBahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempat umum tanpa rasa bersalah. Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat
JAYABAYAJAYABAYA Hasil analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa peran kepemimpinan positif dan signifikan berkorelasi dengan kinerja Aparatur Sipil Negara atau pengaruhHasil analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa peran kepemimpinan positif dan signifikan berkorelasi dengan kinerja Aparatur Sipil Negara atau pengaruh
JAYABAYAJAYABAYA Dengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaranDengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaran
JAYABAYAJAYABAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga KerjaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja
JAYABAYAJAYABAYA Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam mewujudkan serta meningkatkan Kebijakan “Sport and Tourism diperlukan upaya-upaya peningkatan kerjasama sampaiKesimpulan yang diperoleh adalah dalam mewujudkan serta meningkatkan Kebijakan “Sport and Tourism diperlukan upaya-upaya peningkatan kerjasama sampai
JAYABAYAJAYABAYA Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur menunjukkan komitmen yang baik dari pemerintahImplementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur menunjukkan komitmen yang baik dari pemerintah
JAYABAYAJAYABAYA Baik buruknya sebuah perencanaan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktik. Suatu perencanaan dikatakanBaik buruknya sebuah perencanaan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktik. Suatu perencanaan dikatakan
Useful /
JAYABAYAJAYABAYA UUD 45 pasal 31 mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan, dan UU 20/2003 menganjurkan pemerataan dan keadilan dalam pendidikan. Namun, PP 19/2005 menafikanUUD 45 pasal 31 mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan, dan UU 20/2003 menganjurkan pemerataan dan keadilan dalam pendidikan. Namun, PP 19/2005 menafikan
MAHESA INSTITUTEMAHESA INSTITUTE Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk meneliti asal-usul koleksi, mekanisme akuisisi museum, praktik konservasi, dan interpretasiPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk meneliti asal-usul koleksi, mekanisme akuisisi museum, praktik konservasi, dan interpretasi
UNISSULAUNISSULA The purpose of this research is to see and analyze the manifestation of the values of Pancasila to the application of the law which is the fundamentalThe purpose of this research is to see and analyze the manifestation of the values of Pancasila to the application of the law which is the fundamental
UNISSULAUNISSULA Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sarana untuk menyederhanakanHal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sarana untuk menyederhanakan