UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSebagai bahan penting dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar 1945, prinsip negara kesejahteraan menjadi salah satu arah perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraan publik. Proses perumusan RUU Cipta Kerja yang telah mencapai pembahasan di DPR menimbulkan keprihatinan terutama bagi pekerja, karena isinya dianggap mengancam kesejahteraan mereka. Berdasarkan pendekatan teoretis dan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa regulasi hak konstitusional pekerja dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan Indonesia. Diperlukan penyesuaian substansial agar hak‑hak pekerja dapat lebih terlindungi dalam mencapai kemakmuran, mengingat Indonesia telah meluncurkan agenda SDGs 2030 untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan.
Pengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.Oleh karena itu, perlu dilakukan perombakan kembali sejumlah ketentuan, antara lain mempertahankan penetapan upah minimum daerah, menyesuaikan jam kerja dengan kemampuan pekerja, serta membatasi peluang kerja bagi tenaga kerja asing tanpa keahlian.Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja, jaminan pensiun, pembatasan masa kerja outsourcing, dan keberlanjutan sanksi pidana harus tetap dipertahankan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak penerapan ketentuan Labor Cluster RUU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai perubahan upah, jam kerja, dan kepastian sosial. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara prinsip negara kesejahteraan yang diimplementasikan dalam RUU Omnibus Indonesia dengan regulasi serupa di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan kebijakan domestik. Akhirnya, penelitian khusus dapat merancang dan menguji mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin pelaksanaan jaminan pensiun, pembatasan outsourcing, serta penerapan sanksi pidana bagi pelanggar, sehingga hak konstitusional pekerja dapat terlindungi secara berkelanjutan.
| File size | 819.63 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIMTASTAIMTA Penurunan karakter yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Jumlah anak yang berkelahi, anak yangPenurunan karakter yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Jumlah anak yang berkelahi, anak yang
DINASTIPUBDINASTIPUB Sampel yang diperoleh dan digunakan adalah laporan keuangan PT CMPN Tbk yang telah dipublikasikan di IDX dengan periode pengamatan selama 23 tahun denganSampel yang diperoleh dan digunakan adalah laporan keuangan PT CMPN Tbk yang telah dipublikasikan di IDX dengan periode pengamatan selama 23 tahun dengan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Sampai saat ini, pandangan hukum agama dan sekuler berpikir dua hal tersebut tidak akan bertemu dalam harmoni. Namun, dengan keberanian membawa inovasiSampai saat ini, pandangan hukum agama dan sekuler berpikir dua hal tersebut tidak akan bertemu dalam harmoni. Namun, dengan keberanian membawa inovasi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Berdasarkan ajaran Islam, pemberian ASI eksklusif merupakan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat serta merupakan kewajiban ibu. Pemerintah telah mengeluarkanBerdasarkan ajaran Islam, pemberian ASI eksklusif merupakan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat serta merupakan kewajiban ibu. Pemerintah telah mengeluarkan
UNISSULAUNISSULA Tanah dan bangunan memberikan manfaat dan/atau posisi sosial-ekonomi yang lebih baik bagi orang atau entitas yang memiliki hak atas mereka atau mendapatkanTanah dan bangunan memberikan manfaat dan/atau posisi sosial-ekonomi yang lebih baik bagi orang atau entitas yang memiliki hak atas mereka atau mendapatkan
UNISSULAUNISSULA Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Keadilan adalah upayaPendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Keadilan adalah upaya
UNISSULAUNISSULA Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan ratifikasi sehingga memberikan perlindungan hukum bagiDengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan ratifikasi sehingga memberikan perlindungan hukum bagi
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Itu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program PembinaanItu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program Pembinaan
Useful /
DINASTIPUBDINASTIPUB Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Probabilitas untuk populasi 506 mahasiswa, dengan mempertimbangkan 305 responden menggunakan metodeTeknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Probabilitas untuk populasi 506 mahasiswa, dengan mempertimbangkan 305 responden menggunakan metode
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Penelitian ini meneliti perspektif guru IPA tentang jenis dan kualitas kepemimpinan instruksional yang diberikan untuk pengajaran IPA serta bagaimana kepemimpinanPenelitian ini meneliti perspektif guru IPA tentang jenis dan kualitas kepemimpinan instruksional yang diberikan untuk pengajaran IPA serta bagaimana kepemimpinan
UNISSULAUNISSULA Sebagian besar kasus kejahatan siber bermula dari eksploitasi host dan jaringan komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,Sebagian besar kasus kejahatan siber bermula dari eksploitasi host dan jaringan komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,
UNISSULAUNISSULA Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Posisi hukum adat dalam legislasi hukum tertulis sesuaiMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Posisi hukum adat dalam legislasi hukum tertulis sesuai