UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSebagai bahan penting dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar 1945, prinsip negara kesejahteraan menjadi salah satu arah perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraan publik. Proses perumusan RUU Cipta Kerja yang telah mencapai pembahasan di DPR menimbulkan keprihatinan terutama bagi pekerja, karena isinya dianggap mengancam kesejahteraan mereka. Berdasarkan pendekatan teoretis dan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa regulasi hak konstitusional pekerja dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan Indonesia. Diperlukan penyesuaian substansial agar hak‑hak pekerja dapat lebih terlindungi dalam mencapai kemakmuran, mengingat Indonesia telah meluncurkan agenda SDGs 2030 untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan.
Pengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.Oleh karena itu, perlu dilakukan perombakan kembali sejumlah ketentuan, antara lain mempertahankan penetapan upah minimum daerah, menyesuaikan jam kerja dengan kemampuan pekerja, serta membatasi peluang kerja bagi tenaga kerja asing tanpa keahlian.Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja, jaminan pensiun, pembatasan masa kerja outsourcing, dan keberlanjutan sanksi pidana harus tetap dipertahankan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak penerapan ketentuan Labor Cluster RUU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai perubahan upah, jam kerja, dan kepastian sosial. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara prinsip negara kesejahteraan yang diimplementasikan dalam RUU Omnibus Indonesia dengan regulasi serupa di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan kebijakan domestik. Akhirnya, penelitian khusus dapat merancang dan menguji mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin pelaksanaan jaminan pensiun, pembatasan outsourcing, serta penerapan sanksi pidana bagi pelanggar, sehingga hak konstitusional pekerja dapat terlindungi secara berkelanjutan.
| File size | 819.63 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
FHUKIFHUKI Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period memberikan wewenang kepada penanggung untuk meninjau kebenaran informasi yang diberikan tertanggung. JikaDalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period memberikan wewenang kepada penanggung untuk meninjau kebenaran informasi yang diberikan tertanggung. Jika
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbanganRumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan
FHUKIFHUKI This article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employingThis article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employing
FHUKIFHUKI Therefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, andTherefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, and
FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan
FHUKIFHUKI This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, LawThis research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law
UMMUMM Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadahIndonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah
Useful /
UMMUMM Temuan-temuan ini mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh secara hukum diwajibkan untuk mengawasi transformasi keuangan ini. Namun, beberapa tantangan kritisTemuan-temuan ini mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh secara hukum diwajibkan untuk mengawasi transformasi keuangan ini. Namun, beberapa tantangan kritis
UMMUMM Oleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktuOleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktu
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa manifestasi nilai-nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law yang menjadi landasan fundamentalPenelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa manifestasi nilai-nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law yang menjadi landasan fundamental
UNISSULAUNISSULA Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, investasi asing memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional yang direncanakan. BerdasarkanBagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, investasi asing memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional yang direncanakan. Berdasarkan