UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPenelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa manifestasi nilai-nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law yang menjadi landasan fundamental bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memeriksa bahan-bahan perpustakaan (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa manifestasi Nilai-Nilai Pancasila pada penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan dalam hukum nasional berdasarkan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara telah dijaga hingga kini dan tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Pancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalah nilai sistematis. Oleh karena itu, sebagai dasar filosofis, prinsip-prinsip Pancasila adalah aspek persatuan, hierarki, dan sistematis.
Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan dalam hukum nasional berdasarkan dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara telah dijaga hingga kini dan tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Pancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalah nilai sistematis.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan regulasi sektoral, khususnya dalam konteks Omnibus Law. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif antara pendekatan Omnibus Law dengan sistem perundang-undangan lainnya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Studi mengenai persepsi masyarakat terhadap Omnibus Law juga penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas dan dampak Omnibus Law terhadap pembangunan nasional.
| File size | 808.4 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Hal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupaHal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupa
UIDUID Mekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerahMekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerah
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurutPembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurut
IAINPTKIAINPTK Studi ini mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan tersebut untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan selaras dengan hukum Syariah sekaligus memenuhiStudi ini mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan tersebut untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan selaras dengan hukum Syariah sekaligus memenuhi
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicialPenelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicial
DINASTIREVDINASTIREV Aparat nagari harus bersosialisasi, berkomunikasi, serta mendengarkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah untuk menghindari kesenjangan sosial. DalamAparat nagari harus bersosialisasi, berkomunikasi, serta mendengarkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah untuk menghindari kesenjangan sosial. Dalam
NEWINERANEWINERA This article examines the concept of professionalism in the public sector, particularly focusing on the Indonesian bureaucracy. It explores factors influencingThis article examines the concept of professionalism in the public sector, particularly focusing on the Indonesian bureaucracy. It explores factors influencing
Useful /
UKIUKI Studi ini memberikan wawasan kepada pemasar tentang pentingnya memilih influencer yang tepat untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan konsumen,Studi ini memberikan wawasan kepada pemasar tentang pentingnya memilih influencer yang tepat untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan konsumen,
UNISSULAUNISSULA Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma, yaitu paradigma untukBahkan dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma, yaitu paradigma untuk
UNISSULAUNISSULA Reformasi hukum dalam konsep Omnibus Law untuk meningkatkan investasi di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan akuntabel. Omnibus Law dalam pemahamanReformasi hukum dalam konsep Omnibus Law untuk meningkatkan investasi di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan akuntabel. Omnibus Law dalam pemahaman
UNISSULAUNISSULA The manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basisThe manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basis