NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeThis article examines the concept of professionalism in the public sector, particularly focusing on the Indonesian bureaucracy. It explores factors influencing professionalism, including organizational culture, goals, structure, work procedures, and incentive systems. The study emphasizes the importance of ethical norms for public service providers and the need for political will to implement changes that promote professionalism and responsiveness to public needs. The research draws on existing literature and expert opinions to analyze the challenges and opportunities in enhancing the quality of public service delivery.
Many factors can influence the professionalism of the apparatus, including organizational culture, goals, structure, work procedures, and incentive systems.The most dominant factors influencing professionalism include the organizational vision-mission, organizational structure, leadership, and awards.Public service providers must study universal ethical norms as guidelines for their behavior in providing services.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh budaya organisasi terhadap profesionalisme aparatur di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Studi ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami dinamika budaya organisasi yang mendukung atau menghambat profesionalisme. Selain itu, penelitian perlu mengeksplorasi efektivitas berbagai model pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kemampuan merespons aspirasi masyarakat. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam mendorong profesionalisme aparatur, serta merumuskan strategi untuk membangun kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akuntabilitas.
| File size | 361.25 KB |
| Pages | 4 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Pelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel iniPelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel ini
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, dengan di berikannya landasanKonstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, dengan di berikannya landasan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Hasil penelitian mengidentifikasi enam fungsi utama: (1) pengembangan kesadaran nasional melalui seminar dengan partisipasi masyarakat terbatas, (2) promosiHasil penelitian mengidentifikasi enam fungsi utama: (1) pengembangan kesadaran nasional melalui seminar dengan partisipasi masyarakat terbatas, (2) promosi
DINASTIREVDINASTIREV Salah satu asas penting dalam proses legislasi adalah asas demokratis yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.Salah satu asas penting dalam proses legislasi adalah asas demokratis yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.
SINTHOPSINTHOP Transisi ini berdampak positif, ditandai dengan peningkatan stabilitas sosial, peningkatan keberlanjutan ekonomi rumah tangga, dan harapan baru untuk masaTransisi ini berdampak positif, ditandai dengan peningkatan stabilitas sosial, peningkatan keberlanjutan ekonomi rumah tangga, dan harapan baru untuk masa
MKRIMKRI Belakangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui tindakan judicial activism melakukan rule breaking yang menarik perhatian. Dalam praktik kewenangan judicialBelakangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui tindakan judicial activism melakukan rule breaking yang menarik perhatian. Dalam praktik kewenangan judicial
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Pada penelitian ini untuk menentukan status gizi balita menggunakan data langsung yakni dengan data antropometri yang terdiri dari data umur, berat badanPada penelitian ini untuk menentukan status gizi balita menggunakan data langsung yakni dengan data antropometri yang terdiri dari data umur, berat badan
UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.
Useful /
UIN MALANGUIN MALANG Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keberlanjutan telah diterapkan dalam arsitektur selama lebih dari 790 tahun yang lalu di Baghdad. Penerapan prinsip-prinsipPenelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keberlanjutan telah diterapkan dalam arsitektur selama lebih dari 790 tahun yang lalu di Baghdad. Penerapan prinsip-prinsip
BINUSBINUS Editorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantanganEditorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantangan
UNIGRESUNIGRES Hukum Islam tidak menetapkan usia minimum secara pasti, sedangkan Undang‑Undang No 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagiHukum Islam tidak menetapkan usia minimum secara pasti, sedangkan Undang‑Undang No 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi
UNIGRESUNIGRES Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum JabatanTanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan