NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeThis article examines the concept of professionalism in the public sector, particularly focusing on the Indonesian bureaucracy. It explores factors influencing professionalism, including organizational culture, goals, structure, work procedures, and incentive systems. The study emphasizes the importance of ethical norms for public service providers and the need for political will to implement changes that promote professionalism and responsiveness to public needs. The research draws on existing literature and expert opinions to analyze the challenges and opportunities in enhancing the quality of public service delivery.
Many factors can influence the professionalism of the apparatus, including organizational culture, goals, structure, work procedures, and incentive systems.The most dominant factors influencing professionalism include the organizational vision-mission, organizational structure, leadership, and awards.Public service providers must study universal ethical norms as guidelines for their behavior in providing services.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh budaya organisasi terhadap profesionalisme aparatur di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Studi ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami dinamika budaya organisasi yang mendukung atau menghambat profesionalisme. Selain itu, penelitian perlu mengeksplorasi efektivitas berbagai model pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kemampuan merespons aspirasi masyarakat. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam mendorong profesionalisme aparatur, serta merumuskan strategi untuk membangun kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akuntabilitas.
| File size | 361.25 KB |
| Pages | 4 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aprroach). Dalam proses pembentukan peraturanMetode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aprroach). Dalam proses pembentukan peraturan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peranKonstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peran
UM-SORONGUM-SORONG Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan dengan senantiasa berpegang pada amar maruf nahi munkar terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakatMuhammadiyah merupakan organisasi keagamaan dengan senantiasa berpegang pada amar maruf nahi munkar terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkan
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurutPembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurut
KPUKPU Pengaruh ini bervariasi per wilayah, dengan hubungan kuat di Jakarta Selatan (95,3%) dan lemah di Kepulauan Seribu (9,8%), menunjukkan polling efektifPengaruh ini bervariasi per wilayah, dengan hubungan kuat di Jakarta Selatan (95,3%) dan lemah di Kepulauan Seribu (9,8%), menunjukkan polling efektif
UNISMAUNISMA Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbanganPenelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan
Useful /
IBSIBS Desa Gajah Sakti menghadapi beberapa masalah terkait tenaga kerja dengan kinerja rendah yang berhubungan dengan disiplin dan inisiatif. Masalah ini dapatDesa Gajah Sakti menghadapi beberapa masalah terkait tenaga kerja dengan kinerja rendah yang berhubungan dengan disiplin dan inisiatif. Masalah ini dapat
BINUSBINUS Dari tinjauan literatur sistemik, penelitian ini menemukan bahwa bisnis keluarga di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang berbeda karena berbagai pengaturanDari tinjauan literatur sistemik, penelitian ini menemukan bahwa bisnis keluarga di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang berbeda karena berbagai pengaturan
UNISMAUNISMA Di luar itu dapat dikenakan pidana. Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. TakaranDi luar itu dapat dikenakan pidana. Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran
UNISMAUNISMA Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak AsasiHal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi