UNTADUNTAD
Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi PemerintahanPertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu menimbulkan dinamika sosial yang melibatkan peran elit informal dalam merespons kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit informal dalam merespons kebijakan pertambangan di wilayah tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Elit Penentu dari Suzanne Keller yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu kognitif, moral, dan ekspresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit informal memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan, serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan tambang, namun keterbatasan legitimasi formal menjadi kendala dalam optimalisasi perannya. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa elit informal memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah serta kegiatan perusahaan pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu.Mereka berfungsi sebagai penghubung informasi dan aspirasi, serta berperan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dan menjaga nilai-nilai lokal.Meskipun demikian, peran mereka terhambat oleh keterbatasan legitimasi formal dan tantangan dalam memperoleh dukungan pemerintah yang konsisten.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, dan elit informal dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan elit informal sebagai representasi masyarakat, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam peran elit informal, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga integritas dan keberpihakan mereka terhadap kepentingan masyarakat.
| File size | 258.55 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa. Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakanBPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa. Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaanMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
USIUSI Dengan terpenuhinya persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, maka penelitian ini menyimpulkan Kecamatan Medang Deras layakDengan terpenuhinya persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, maka penelitian ini menyimpulkan Kecamatan Medang Deras layak
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. DemiBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Demi
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Dari hasil pengujian menunjukkan aplikasi berjalan dengan baik dan memiliki waktu proses yang baik. Sistem lelang online Berbasis Web merupakan sebuahDari hasil pengujian menunjukkan aplikasi berjalan dengan baik dan memiliki waktu proses yang baik. Sistem lelang online Berbasis Web merupakan sebuah
UNISMUHUNISMUH Secara keseluruhan, rata‑rata respons siswa sebesar 70,14% menandakan sikap positif terhadap penerapan blended learning berbasis Google Classroom. DenganSecara keseluruhan, rata‑rata respons siswa sebesar 70,14% menandakan sikap positif terhadap penerapan blended learning berbasis Google Classroom. Dengan
UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Konsumen daring memiliki dua jalur penyelesaian hukum atas pelanggaran data privasi, yaitu proses ajudikatif dan konsensus, namun regulasi hukum di IndonesiaKonsumen daring memiliki dua jalur penyelesaian hukum atas pelanggaran data privasi, yaitu proses ajudikatif dan konsensus, namun regulasi hukum di Indonesia
APPIHIAPPIHI Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempoPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, pelaksanaan program menghadapi kendala serius seperti kurangnya kerja sama antarinstansi, anggaran yang minim, dan minimnya sosialisasi Undang-UndangNamun, pelaksanaan program menghadapi kendala serius seperti kurangnya kerja sama antarinstansi, anggaran yang minim, dan minimnya sosialisasi Undang-Undang