UNTADUNTAD

Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi Pemerintahan

Pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu menimbulkan dinamika sosial yang melibatkan peran elit informal dalam merespons kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit informal dalam merespons kebijakan pertambangan di wilayah tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Elit Penentu dari Suzanne Keller yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu kognitif, moral, dan ekspresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit informal memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan, serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan tambang, namun keterbatasan legitimasi formal menjadi kendala dalam optimalisasi perannya. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa elit informal memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah serta kegiatan perusahaan pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu.Mereka berfungsi sebagai penghubung informasi dan aspirasi, serta berperan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dan menjaga nilai-nilai lokal.Meskipun demikian, peran mereka terhambat oleh keterbatasan legitimasi formal dan tantangan dalam memperoleh dukungan pemerintah yang konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, dan elit informal dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan elit informal sebagai representasi masyarakat, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam peran elit informal, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga integritas dan keberpihakan mereka terhadap kepentingan masyarakat.

Read online
File size258.55 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test