UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewArtificial Intelligence (AI) merupakan pencapaian teknologi yang meniru kecerdasan manusia melalui mesin atau program komputer. Integrasi AI dalam operasi militer bertujuan mengurangi korban tempur dan meningkatkan efektivitas pertempuran. Meski memiliki keuntungan, penelitian ini menyoroti kekhawatiran terkait penerapan AI di konflik bersenjata karena potensi tantangan keamanan. Isu utama terletak pada perspektif hukum yang mengatur AI sebagai alat pertahanan komprehensif. Metode penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif, menggunakan pendekatan peraturan untuk menganalisis kerangka regulasi AI di konflik bersenjata. Hasil menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi komprehensif mempersulit kerangka akuntabilitas, sehingga menentukan tanggung jawab menjadi rumit, terutama ketika AI mengalami kerusakan akibat kualitas buruk atau penggunaan yang tidak tepat. Dalam situasi seperti itu, akuntabilitas dapat meluas ke perekayasa dan pengguna. Konsep tanggung jawab atas pelanggaran di konflik bersenjata dieksplorasi menurut hukum internasional, menyoroti implikasi dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan AI dalam prinsip hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi AI harus dirancang agar penggunaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum internasional.
Peradaban hukum kemanusiaan internasional belum mempunyai regulasi eksplisit mengenai AI, sehingga perlunya kerangka regulasi baru yang menetapkan batasan senjata canggih tanpa larangan mutlak.Senjata otonom sering gagal mematuhi prinsip non‑diskriminasi, distinctions, kebutuhan militer, dan proporsionalitas, dan tetap memungkinkan negara bertanggung jawab atas penggunaan AI.Karena AI tidak memiliki agen moral, menegakkan tanggung jawab komandan menantang, sehingga regulasi harus memastikan kepatuhan prosedur hukum internasional.
Pert penelitian pertama yakni bagaimana efektivitas regulasi AI dalam mencegah pelanggaran prinsip hukum kemanusiaan di konflik bersenjata. Selanjutnya, diinvestigasi apakah pendekatan berbasis mekanisme pengawasan manusia (human‑in‑the‑loop) dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan senjata otonom. Penelitian ketiga fokus pada dampak interaksi antara hak asasi manusia dan kebijakan keamanan AI terhadap peran negara kecil di kawasan konflik. Semoga ketiga studi ini memberikan pemahaman komprehensif dan dasar kebijakan yang lebih efektif bagi merancang regulasi AI di masa depan.
| File size | 357.6 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Theoretically, Al-Shatibis approach makes an important contribution to strengthening the methodological legitimacy of maqashid in the study of ushul fiqhTheoretically, Al-Shatibis approach makes an important contribution to strengthening the methodological legitimacy of maqashid in the study of ushul fiqh
IDEREACHIDEREACH This normative legal research analyzes the legal protection of healthcare services in Indonesia following the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health,This normative legal research analyzes the legal protection of healthcare services in Indonesia following the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health,
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA The research employs a descriptive qualitative method using a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicateThe research employs a descriptive qualitative method using a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate
DINASTIRESDINASTIRES This phenomenon demands adaptive and proportional criminal policies based on contemporary criminal law principles and the provisions of Law Number 44 ofThis phenomenon demands adaptive and proportional criminal policies based on contemporary criminal law principles and the provisions of Law Number 44 of
UMMUMM Dengan penekanan pada penyembuhan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif bertujuan menegakkan hak asasi manusia melalui prosedur yang inklusif dan menjagaDengan penekanan pada penyembuhan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif bertujuan menegakkan hak asasi manusia melalui prosedur yang inklusif dan menjaga
RISETPRESSRISETPRESS Jika Anda perhatikan dengan seksama, isu Palestina bukan hanya nama regional di kalangan Muslim di Indonesia dan Malaysia, tetapi juga telah bergabungJika Anda perhatikan dengan seksama, isu Palestina bukan hanya nama regional di kalangan Muslim di Indonesia dan Malaysia, tetapi juga telah bergabung
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
UINSAIZUUINSAIZU Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia dilakukan dengan mengakomodir norma-norma pidana Islam ke dalam undang-undang, menjadikan hukum pidana IslamTransformasi hukum pidana Islam di Indonesia dilakukan dengan mengakomodir norma-norma pidana Islam ke dalam undang-undang, menjadikan hukum pidana Islam
Useful /
UMMUMM Sementara kekhususan penempatan pekerja migran masih dapat diatur mengenai persyaratan, proses, pihak yang terlibat, dan tanggung jawab, peraturan iniSementara kekhususan penempatan pekerja migran masih dapat diatur mengenai persyaratan, proses, pihak yang terlibat, dan tanggung jawab, peraturan ini
POLITALAPOLITALA Hasil kegiatan menunjukkan mayoritas peserta memberikan penilaian positif terhadap kesesuaian pengabdian dengan kebutuhan mereka, komunikasi dengan mitra,Hasil kegiatan menunjukkan mayoritas peserta memberikan penilaian positif terhadap kesesuaian pengabdian dengan kebutuhan mereka, komunikasi dengan mitra,
UMMUMM Konsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antaraKonsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antara
UNILAUNILA Penelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan empat kali ulangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwaPenelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan empat kali ulangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa