UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewArtikel ini menganalisis secara kritis implikasi etis dan hukum dari adopsi analitik prediktif oleh sistem keadilan administratif Prancis. Ini mengajukan pertanyaan kunci: Apakah bijaksana untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem keadilan administratif, mengingat potensi manfaatnya, meskipun ada risiko, dilema etis, dan tantangan hukum yang terkait? Penelitian ini menggunakan metode yang berdasarkan pada tinjauan literatur yang luas, analisis kualitatif tentang adopsi alat analitik prediktif oleh keadilan administratif Prancis, dan evaluasi kritis terhadap manfaat dan isu yang dibawa oleh alat ini. Studi ini menemukan bahwa IA dapat membuat sistem keadilan administratif lebih efisien, mengurangi tumpukan kasus, dan meningkatkan konsistensi serta prediktabilitas keputusan judisial. Namun, studi ini juga mengidentifikasi risiko penting dan masalah etis serta hukum yang serius yang terkait dengan integrasi alat IA ke dalam sistem keadilan. Khususnya, pemanfaatan IA dapat menyebabkan dehumanisasi keadilan dan menimbulkan risiko nyata terhadap independensi dan impartialisasi keadilan. Sementara IA dapat menawarkan manfaat signifikan bagi semua pemangku kepentingan dalam sistem keadilan administratif, integrasinya harus didekati dengan hati-hati. Pendekatan progresif dan bertanggung jawab terhadap adopsi IA diperlukan untuk menghindari mengorbankan integritas judicial dan menjaga nilai-nilai keadilan yang mendasar.
Meskipun alat keadilan prediktif menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi keputusan judicial, mereka belum dapat menggantikan keadilan manusia.Keadilan melampaui sekadar perhitungan, menekankan pada pertimbangan yang beralasan.Pusat dari proses ini adalah penilaian unik dan berdaulat dari hakim manusia, yang menjalankan kekuasaan diskresioner.Diskresi ini memungkinkan hakim untuk menavigasi, membuat pilihan, dan memilih dari berbagai solusi yang secara hukum layak, menegaskan peran penting mereka dalam sistem keadilan di mana wawasan dan penilaian manusia tidak tergantikan.Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa alat keadilan prediktif telah menyediakanprospek kemajuan yang tak terbantahkan bagi hakim administratif, yang harus mereka ambil untuk bekerja secara efektif dalam melayani para litigasi sambil tetap waspada terhadap kekokohan prinsip-prinsip fundamental keadilan administratif.
Penelitian lanjutan dapat menjajaki bagaimana penerapan sistem keadilan prediktif dapat dipengaruhi oleh norma hukum serta praktik terbaik di berbagai negara. Selain itu, penting untuk mengkaji dampak jangka panjang dari integrasi algoritma dalam keputusan hukum, terutama mengenai hak-hak individu dan keadilan sosial. Penelitian yang lebih mendalam tentang potensi bias yang tersimpan dalam algoritma keadilan prediktif juga perlu dilakukan, guna menemukan cara-cara untuk menanggulangi serta memastikan keadilan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif.
| File size | 423.08 KB |
| Pages | 25 |
| Short Link | https://juris.id/p-je |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IUSIUS Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif.Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif.
IAINPTKIAINPTK Riggs. Para penulis menemukan bahwa argumentasi negara menyentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia ialah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatanRiggs. Para penulis menemukan bahwa argumentasi negara menyentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia ialah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini menunjukkan penerapan hukum Islam progresif di Malaysia, yang mencakup penegakan hukum, edukasi publik, dan rehabilitasi, lebih efektifPenelitian ini menunjukkan penerapan hukum Islam progresif di Malaysia, yang mencakup penegakan hukum, edukasi publik, dan rehabilitasi, lebih efektif
UMMUMM Hasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentanHasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentan
UIGMUIGM Implementasi Collaborative Governance dalam pengembangan tanaman cabai di Desa Meranjat III diharapkan mampu menciptakan model yang dapat diterapkan diImplementasi Collaborative Governance dalam pengembangan tanaman cabai di Desa Meranjat III diharapkan mampu menciptakan model yang dapat diterapkan di
UNISRIUNISRI Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, danNegara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, dan
UNISRIUNISRI Undang-undang dan keputusan pengadilan adalah sumber data utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, pendapat ahli, dan kamus hukum, dan buku-bukuUndang-undang dan keputusan pengadilan adalah sumber data utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, pendapat ahli, dan kamus hukum, dan buku-buku
AKABAAKABA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
Useful /
PTTIPTTI Implementasi kegiatan Taman Baca di Kemlakagede Village melibatkan proses lisensi, identifikasi masalah, fasilitasi, dan sosialisasi, yang secara konsistenImplementasi kegiatan Taman Baca di Kemlakagede Village melibatkan proses lisensi, identifikasi masalah, fasilitasi, dan sosialisasi, yang secara konsisten
UMMUMM Tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakinTantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakin
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
UNISRIUNISRI Teknik analisis bahan hukum adalah metode silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan hutang berbentuk tanah tidak boleh dialihkan pada saatTeknik analisis bahan hukum adalah metode silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan hutang berbentuk tanah tidak boleh dialihkan pada saat