USMUSM
Jurnal The MessengerJurnal The MessengerAbstrak: Penelitian ini menganalisis dampak hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE) terhadap kebebasan berbicara di ruang digital di Indonesia selama 2008–2021. Metode kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi 371 kasus pelanggaran ITE, khususnya pasal 27, 28, dan 29 yang ambigu dalam menindas diskursus online. Penelitian menemukan pola penyalahgunaan hukum ITE oleh pemerintah, pebisnis, dan polisi untuk membatasi kebebasan sipil, sejalan dengan konsep hegemoni ala Althusser. Disarankan penelitian tentang proses legislatif ITE, pengalaman korban, dan analisis perbandingan internasional.
Penelitian mengungkap hukum ITE di Indonesia secara sistematis membatasi kebebasan berbicara digital melalui pasal ambigu yang dieksploitasi pemerintah dan elit politik.Dalam 13 tahun penerapan, 371 kasus pelanggaran menunjukkan penindasan terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.Rekomendasi mencakup perubahan yuridis ITE untuk transparansi, perlindungan hak sipil, dan literasi digital yang inklusif.Penelitian lanjutan perlu memperhatikan dampak politik ekonomi pada regulasi internet.
Penelitian lanjutan sebaiknya mengeksplorasi bagaimana partisipasi masyarakat sipil mempengaruhi formulasi hukum ITE di masa depan. Studi komparatif antarnegara dapat mengungkap perbedaan penggunaan hukum regulasi internet untuk melindungi atau menindas warganegara. Selain itu, relevan untuk mengkaji dampak teknologi baru seperti AI dan blockchain terhadap keseimbangan antara regulasi dan kebebasan digital berdasarkan perspektif hak asasi manusia.
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... doi.org/10.1093/ajcl/avac028Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content doi 10 1093 ajcl avac028
- Criminal Disinformation in Relation to the Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Study | Comparative... apcz.umk.pl/CLR/article/view/34538Criminal Disinformation in Relation to the Freedom of Expression in Indonesia A Critical Study Comparative apcz umk pl CLR article view 34538
- A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws | International... doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.26A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws International doi 10 6000 1929 4409 2021 10 26
| File size | 256.31 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Dengan pendekatan socio-legal kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pejabat penegak hukum, anggota masyarakat, danDengan pendekatan socio-legal kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pejabat penegak hukum, anggota masyarakat, dan
UYPUYP Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Cyber Public Relations (Cyber PR) dalam mendukung Puskesmas Gembong. Penelitian ini menggunakan teoriPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Cyber Public Relations (Cyber PR) dalam mendukung Puskesmas Gembong. Penelitian ini menggunakan teori
UNIVEDUNIVED Strategi komunikasi digital yang efektif berperan krusial dalam meningkatkan minat stakeholder terhadap perusahaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskanStrategi komunikasi digital yang efektif berperan krusial dalam meningkatkan minat stakeholder terhadap perusahaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini mengenai kepemilikan senjata api ilegal memiliki kelemahan mendasar dalam klasifikasi tindak pidana dan unsur-unsurKebijakan formulasi hukum pidana saat ini mengenai kepemilikan senjata api ilegal memiliki kelemahan mendasar dalam klasifikasi tindak pidana dan unsur-unsur
UNAIUNAI Pada kelas negatif, sensitivitas 77,5 %, spesifisitas 96,6 %, akurasi 90,3 %, dan MCC 0,778. Dengan demikian, model yang dihasilkan dapat mengidentifikasiPada kelas negatif, sensitivitas 77,5 %, spesifisitas 96,6 %, akurasi 90,3 %, dan MCC 0,778. Dengan demikian, model yang dihasilkan dapat mengidentifikasi
UIDUID Dengan adanya aturan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan dapat meminimalisirkan kebocoran data yang terjadi dan ini menjadi suatu urgensi bagiDengan adanya aturan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan dapat meminimalisirkan kebocoran data yang terjadi dan ini menjadi suatu urgensi bagi
UINUIN Temuan penelitian ini adalah bahwa pengaruh sosial dari responden ini tidak mempengaruhi penggunaan media baru untuk mengakses ceramah ulama perempuan.Temuan penelitian ini adalah bahwa pengaruh sosial dari responden ini tidak mempengaruhi penggunaan media baru untuk mengakses ceramah ulama perempuan.
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Namun, sebagian netizen menyalahgunakannya dengan menyebarkan ujaran kebencian yang menimbulkan konflik. UU ITE Pasal 28 ayat 2 diharapkan mampu meminimalkanNamun, sebagian netizen menyalahgunakannya dengan menyebarkan ujaran kebencian yang menimbulkan konflik. UU ITE Pasal 28 ayat 2 diharapkan mampu meminimalkan
Useful /
UNIVEDUNIVED Hasil penelitian terdapat 3 faktor yang mempengaruhi budaya inovasi yaitu: pertama adalah komitmen pimpinan dalam rangka mendorong perubahan, Kedua adalahHasil penelitian terdapat 3 faktor yang mempengaruhi budaya inovasi yaitu: pertama adalah komitmen pimpinan dalam rangka mendorong perubahan, Kedua adalah
UINUIN Penyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkanPenyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkan
UINUIN Hal itu jika dibiarkan akan berdampak merugikan bagi lembaga fatwa, mufti, dan para mustafti. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahasHal itu jika dibiarkan akan berdampak merugikan bagi lembaga fatwa, mufti, dan para mustafti. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas
UINUIN Meskipun Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1996, membuat ketentuan agar pernikahan Muslim diakui secara formal dan terpisah melalui undang-undang, namunMeskipun Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1996, membuat ketentuan agar pernikahan Muslim diakui secara formal dan terpisah melalui undang-undang, namun