4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanUndang-Undang Arbitrase dan APS memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang telah disepakati melalui arbitrase. Namun, dalam praktiknya, pengadilan negeri masih memeriksa sengketa dan membuat keputusan, meskipun dalam perjanjian telah tercantum klausula arbitrase, seperti kasus antara PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai (PHE RT) melawan PT. Golden Spike Energy Indonesia (GSEI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mengandung klausula arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi terhadap prinsip dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga peradilan wajib menghormati lembaga arbitrase, dan sengketa dengan klausula arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan negeri kecuali terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam pengambilan keputusan arbitrase. Pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa bisnis yang mengandung klausula arbitrase dalam hal pembatalan putusan arbitrase berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 70 UU Arbitrase dan APS).
Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan wajib menghormati lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS.Sengketa dengan klausula arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan negeri, kecuali jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam pengambilan keputusan arbitrase.Pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa bisnis yang mengandung klausula arbitrase terkait pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi asas pacta sunt servanda dalam konteks perjanjian arbitrase di Indonesia, khususnya terkait dengan sejauh mana pengadilan dapat mengintervensi putusan arbitrase dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, termasuk kriteria pembatalan yang jelas dan prosedur yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme tersebut. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum arbitrase, terutama dalam kasus-kasus di mana terdapat potensi negosiasi yang konstruktif antara para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien di Indonesia, serta memperkuat kepastian hukum dalam transaksi bisnis.
| File size | 82.13 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah data sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta ketentuan hukum internasionalPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah data sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta ketentuan hukum internasional
DAARULHUDADAARULHUDA Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum penting dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Namun, dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum penting dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Namun, dalam
JAYABAYAJAYABAYA Namun, klaim Tiongkok bertentangan dengan klaim negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Oleh karena itu, hukum lautNamun, klaim Tiongkok bertentangan dengan klaim negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Oleh karena itu, hukum laut
DINASTIREVDINASTIREV Terlebih lagi rekonseptualisasi mengenai hal ini juga terlebih dahulu dipertegas sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 danTerlebih lagi rekonseptualisasi mengenai hal ini juga terlebih dahulu dipertegas sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 dan
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini mengulas praktik penyerobotan tanah tanpa izin di Kabupaten Subang yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid. C/2021/PN.Studi ini mengulas praktik penyerobotan tanah tanpa izin di Kabupaten Subang yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid. C/2021/PN.
IAIN CURUPIAIN CURUP Model ini relevan bagi negara dengan sistem hukum majemuk atau populasi Muslim yang besar, dan menjadi acuan bagi lembaga internasional dalam merumuskanModel ini relevan bagi negara dengan sistem hukum majemuk atau populasi Muslim yang besar, dan menjadi acuan bagi lembaga internasional dalam merumuskan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya pengawasan, hingga perbedaan interpretasi kontrak. Penyelesaian56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya pengawasan, hingga perbedaan interpretasi kontrak. Penyelesaian
UWPUWP Penerapan pengadaan kendaraan dinas pemerintah berbasis baterai dengan memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan merupakan langkah yang tepat. DalamPenerapan pengadaan kendaraan dinas pemerintah berbasis baterai dengan memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan merupakan langkah yang tepat. Dalam
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Hasil kegiatan pengabdian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat perceived social support saat pre-test dan post-test dengan nilaiHasil kegiatan pengabdian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat perceived social support saat pre-test dan post-test dengan nilai
UMLAUMLA The sample consisted of 56 parents of preschool children hospitalized in February-March 2025, using accidental sampling. Data analysis was carried outThe sample consisted of 56 parents of preschool children hospitalized in February-March 2025, using accidental sampling. Data analysis was carried out
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fenomena politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Merangin, yang merujuk pada penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhiFenomena politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Merangin, yang merujuk pada penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi
4141 Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kodifikasi hukum Islam sebagai ius constituendum terhadap living law yang hidup di masyarakat. HasilPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kodifikasi hukum Islam sebagai ius constituendum terhadap living law yang hidup di masyarakat. Hasil