PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingginya insiden kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Boalemo dari perspektif kriminologi dan untuk menilai efektivitas praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan di Unit PPA Polres Boalemo dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan tindakan penanggulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi masalah keluarga seperti disharmoni rumah tangga, lemahnya pengawasan orang tua, dan kondisi ekonomi, sementara faktor eksternal mencakup lingkungan sosial yang tidak baik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pengaruh pergaulan teman sebaya dan media. Sebagai respons terhadap kasus-kasus ini, Polres Boalemo telah melakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan pencegahan, seperti penyuluhan dan sosialisasi hukum, serta tindakan represif dalam bentuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya efektif, karena insiden kekerasan seksual terhadap anak tetap relatif tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, bersama dengan peningkatan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak.

Tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Boalemo dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks.Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polres Boalemo, baik preventif maupun represif, belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kasus.Diperlukan intervensi yang lebih konkret dan terstruktur, melibatkan berbagai pihak, untuk menurunkan angka pencabulan anak dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas program penyuluhan dan sosialisasi hukum yang telah dilakukan oleh Polres Boalemo, dengan fokus pada sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik di lingkungan keluarga dan masyarakat yang berkontribusi terhadap kerentanan anak terhadap pencabulan, sehingga intervensi yang lebih tepat sasaran dapat dirancang. Ketiga, penting untuk meneliti peran media sosial dan teknologi informasi dalam memfasilitasi atau memperburuk kasus pencabulan anak, serta mengembangkan strategi untuk melindungi anak-anak dari bahaya daring. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Boalemo dan daerah lainnya di Indonesia.

  1. Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Sexual Intercourse with Biological Children | Journal... doi.org/10.55324/josr.v3i9.2245Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Sexual Intercourse with Biological Children Journal doi 10 55324 josr v3i9 2245
  2. An Exploration of The Effect of Teacher’s Positive Reinforcement and Punishment towards Young Learner’s... japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/5695An Exploration of The Effect of TeacherAos Positive Reinforcement and Punishment towards Young LearnerAos japendi publikasiindonesia index php japendi article view 5695
Read online
File size375.57 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bukanlah kewenangan diskresioner, melainkan kewajiban konstitusionalStudi ini menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bukanlah kewenangan diskresioner, melainkan kewajiban konstitusional

JURIS Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari ah 2026More at 2026

UNISBAUNISBA Peran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi. Optimalisasi peranPeran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi. Optimalisasi peran

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pendekatan ini memastikan bahwa tujuan syariat, khususnya menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl), terpenuhi sambil mempertahankan identitasPendekatan ini memastikan bahwa tujuan syariat, khususnya menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl), terpenuhi sambil mempertahankan identitas

JURIS Perlindungan Hukum Atas Wartawan Saat Melakukan Penyelidikan Kasus Ditinjau Dari Undang Undang Pers 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya regulasi hukum, tetapi pada penegakan hukum yang tidak memadai terhadap undang-undangPenelitian ini menyimpulkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya regulasi hukum, tetapi pada penegakan hukum yang tidak memadai terhadap undang-undang

JURIS Pemenuhan Hak Korban Jarimah Menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatanRestitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatan

JURIS Prohibition of Abortion as a Violation of Women s Human Rights Under International Legal Standards in the ICCPR and CEDAW 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA This research uses a normative juridical approach by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findingsThis research uses a normative juridical approach by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan

JURIS Analisis Kinerja Algoritma Frequent Pattern Growth FP Growth Pada Penambangan Pola Asosiasi Data Transaksi 2023More at 2023

UMKUMK Data mining merupakan kegiatan menambang/menggali data untuk mengenali pola atau aturan tertentu dari sejumlah dataset yang sangat besar dan mempunyaiData mining merupakan kegiatan menambang/menggali data untuk mengenali pola atau aturan tertentu dari sejumlah dataset yang sangat besar dan mempunyai

Useful /

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris.Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris.

JURIS Perlindungan Atas Hak Kehidupan Right To Life Masyarakat Rempang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hakKetiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hak

JURIS Determinasi Kepuasan Pengguna E Wallet Pada Kalangan Mahasiswa 2024More at 2024

4141 Studi ini berkontribusi untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar khususnya dalam bidang pemasaran digital. Penelitian memiliki keterbatasan sepertiStudi ini berkontribusi untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar khususnya dalam bidang pemasaran digital. Penelitian memiliki keterbatasan seperti

JURIS Sikap Dan Kepercayaan Mahasiswa Unmuha Terhadap Belanja Online Pada E Commerce Lazada 2024More at 2024

4141 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Keunggulan Relatif, dan Persepsi Kualitas Web Terhadap Sikap Belanja Online dengan KepercayaanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Keunggulan Relatif, dan Persepsi Kualitas Web Terhadap Sikap Belanja Online dengan Kepercayaan

ads-block-test