UNNESUNNES
The Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceThe Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceGenerasi muda bangsa, seorang anak mempunyai hak dalam kesempatan untuk tumbuh kembang seluas-luasnya. Namun tidak semua seorang anak dapat mewujudkannya terutama anak-anak yang terhalang oleh perekonomian keluarga. Ikut menjadi tulang punggung keluarga, banyak fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi permasalahan serius. Dalam penjelasan UU Ketenagakerjaan dan Perlindungan anak sendiri didapat perlindungan dan sanksi terhadap pekerja anak. Selain dari aturan yang dikeluarkan pemerintah, juga meratifikasi konvensi Internasional dalam menegakkan perlindungan hukum anak. Dalam penelitian dengan ini penulis menggunakan pengumpulan bahan kepustakaan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Berlanjut dalam fenomena ini kajian terkait berbagai penyebab maraknya pekerja anak dalam masyarakat. Melihat dari fenomena ini dapat didapatkan bahwa pemerintah sendiri belum mampu mengoptimalkan upayanya untuk menangani permasalahan yang terjadi.
Fenomena pekerja anak saat ini bukanlah sebuah permasalahan yang mudah.Banyaknya tenaga kerja anak di bawah umur ini mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak secara tegas.Perlindungan pekerja anak sendiri ada dalam ratifikasi dari konvensi Internasional, namun juga sebagian peraturan dibuat berdasarkan inisiatif pemerintah Indonesia sendiri.Meskipun secara jelas dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Perlindungan anak secara tegas mengatur terkait pekerja anak.Namun tetap perlindungan hukum serta sanksi pelanggaran terhadap pekerja anak harus diperhatikan.Melihat dari kondisi negara Indonesia yang masuk dalam negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.Banyak faktor yang menjadi alasan kuat anak di bawah umur harus sudah ikut membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga.Kemiskinan memang faktor besar juga menjadi permasalahan rumit yang dihadapi pemerintah.Pemberian pemahaman dari pemerintah untuk masyarakat luas terkait hak asasi anak.
Untuk mengatasi permasalahan pekerja anak di bawah umur, pemerintah dapat fokus pada upaya pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari eksploitasi anak. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi strategi-strategi konkret untuk mengurangi jumlah pekerja anak, seperti program-program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk anak-anak dan keluarga mereka. Selain itu, studi-studi empiris dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi-intervensi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam melindungi pekerja anak. Dengan demikian, upaya-upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah pekerja anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
| File size | 308.64 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Permasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atasPermasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atas
UNTAGUNTAG Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapanPengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan
UM SURABAYAUM SURABAYA Ketiga, Ḥifẓ al-Nafs, perlindungan jiwa tercapai karena metode virtual mengurangi risiko perjalanan jauh, menjaga keselamatan dan kesehatan peserta,Ketiga, Ḥifẓ al-Nafs, perlindungan jiwa tercapai karena metode virtual mengurangi risiko perjalanan jauh, menjaga keselamatan dan kesehatan peserta,
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus; data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi‑terstruktur dengan informanPenelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus; data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi‑terstruktur dengan informan
DAARULHUDADAARULHUDA Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatanDibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatan
DINASTIREVDINASTIREV Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitasPenguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitas
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum keluarga komparatif tetapi juga menawarkan model normatif inovatif untuk perlindunganDengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum keluarga komparatif tetapi juga menawarkan model normatif inovatif untuk perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan praktik ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahamanPelaksanaan praktik ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman
Useful /
UTSUTS Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert, dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkanPengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert, dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkanPendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujungOleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung
UNNESUNNES Advokasi untuk terdakwa yang kurang mampu menjadi tema sentral, menekankan peran aturan ini dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua wargaAdvokasi untuk terdakwa yang kurang mampu menjadi tema sentral, menekankan peran aturan ini dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga