MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Salah satu poin penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dan Peradilan Syariyah dengan tujuan untuk menghormati tradisi sejarah Islam dan adat istiadat rakyat Aceh yang mayoritas muslim. Pembentukan Pengadilan Syariyah di Provinsi Aceh merupakan salah satu upaya untuk membuat kekhususan sebagaimana diatur dalam perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Namun, dalam dataran teknis, pengaturan manajemen Pengadilan Syariyah masih terkendala adanya dua aturan hukum yang berlaku yaitu Qanun yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden. Hal tersebut mengakibatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang teknis pengaturan Pengadilan Syariyah dan pembuatan Qanun juga banyak dilakukan ke Mahkamah Konstitusi dan Qanun banyak di ke Mahkamah Agung, meskipun Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pengawasan terhadap Qanun tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang efektifitas pemberlakukan Qanun dan Pengadilan Syariyah di Provinsi Aceh pasca diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi historis dan pendekatan studi kasus.

Adanya kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia adalah bagian dari upaya untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya Pasal 18B yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.Keinginan masyarakat Aceh untuk menegakan Syariat Islam di bumi Aceh tidak menjadikan Provinsi Aceh seolah-olah ingin dibedakan ataupun berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, hal tersebut justru semakin menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara yang multi etnis, dengan beraneka ragam budaya, agama dan bahasa tetap dapat berintegrasi dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi kunci bersatunya Indonesia dalam bingkai kebhinekaan.Kekhususan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam perihal pengaturan hukum juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana semangat dan cita-cita kemerdekaan yang didengungkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Aceh hingga Papua.Pemberlakuan Qanun dan Pengadilan Syariyah yang pada awalnya terkendala oleh karena pengaturan teknis adanya tumpah tindihnya aturan, namun seiring dengan berjalannya waktu setelah melalui proses mekanisme pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya Qanun Aceh dan Pengadilan Syariyah dapat dilaksanakan dan berjalan baik serta tidak menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sehingga masyarakat Aceh lambat laun semakin memahami Qanun Aceh dan Pengadilan Syariyah tersebut.Semoga dengan adanya kekhususan ini menjadikan masyarakat Aceh dan Indonesia semakin aman, makmur dan sejahtera sehingga Indonesia akan tetap menjadi contoh negara yang menjadikan kebhinekaan dan konstitusi sebagai alat pemersatu bangsa.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya?. 2. Apakah ada perbedaan signifikan antara Pengadilan Syariyah dengan Pengadilan Umum dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Aceh?. 3. Bagaimana peran Mahkamah Syariyah dalam menjaga keharmonisan antara hukum Islam dan hukum nasional di Aceh, serta bagaimana implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik di provinsi tersebut?.

Read online
File size444.86 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Pondok Pesantren Dihubungkan Dengan Tujuan Pendidikan Pesantren 2026More at 2026

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Peraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukumPeraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Dalam konteks transisi, diperlukan rekayasa konstitusional yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh publik. Berdasarkan hasil analisisDalam konteks transisi, diperlukan rekayasa konstitusional yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh publik. Berdasarkan hasil analisis

JURIS Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada 2025 2025More at 2025

UMPRUMPR Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,

JURIS Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Umum di Ibu Kota Negara 2025More at 2025

UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.

JURIS Analisis Yuridis Penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi 2025More at 2025

UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diaturBerdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur

JURIS Islamic Law and the Constitution Analyzing the Compatibility of Religion Based Legislation in Indonesia 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutanSebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutan

JURIS Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah KonstitusiKeterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi

JURIS Analisis Faktor yang mempengaruhi tidak adanya Perkara Ekonomi Syariah masuk di Pengadilan Agama Singaraja 2019More at 2019

UM SURABAYAUM SURABAYA 1) Mayoritas penduduk Hindu dengan dominasi budaya lokal yang menghindari proses hukum. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama1) Mayoritas penduduk Hindu dengan dominasi budaya lokal yang menghindari proses hukum. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama

Useful /

JURIS Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP 2022More at 2022

MKRIMKRI Selain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusanSelain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusan

JURIS Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba 2022More at 2022

MKRIMKRI Perlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam PasalPerlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal

JURIS Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik 2022More at 2022

MKRIMKRI Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan;Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan;

JURIS Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang Undang Sumber Daya Air 2022More at 2022

MKRIMKRI Pembatalan undang-undang tersebut mengembalikan prinsip pengelolaan air pada UU Nomor 11 Tahun 1974, yang mengamanatkan pengelolaan oleh pemerintah atauPembatalan undang-undang tersebut mengembalikan prinsip pengelolaan air pada UU Nomor 11 Tahun 1974, yang mengamanatkan pengelolaan oleh pemerintah atau

ads-block-test