MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiSalah satu poin penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dan Peradilan Syariyah dengan tujuan untuk menghormati tradisi sejarah Islam dan adat istiadat rakyat Aceh yang mayoritas muslim. Pembentukan Pengadilan Syariyah di Provinsi Aceh merupakan salah satu upaya untuk membuat kekhususan sebagaimana diatur dalam perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Namun, dalam dataran teknis, pengaturan manajemen Pengadilan Syariyah masih terkendala adanya dua aturan hukum yang berlaku yaitu Qanun yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden. Hal tersebut mengakibatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang teknis pengaturan Pengadilan Syariyah dan pembuatan Qanun juga banyak dilakukan ke Mahkamah Konstitusi dan Qanun banyak di ke Mahkamah Agung, meskipun Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pengawasan terhadap Qanun tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang efektifitas pemberlakukan Qanun dan Pengadilan Syariyah di Provinsi Aceh pasca diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi historis dan pendekatan studi kasus.
Adanya kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia adalah bagian dari upaya untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya Pasal 18B yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.Keinginan masyarakat Aceh untuk menegakan Syariat Islam di bumi Aceh tidak menjadikan Provinsi Aceh seolah-olah ingin dibedakan ataupun berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, hal tersebut justru semakin menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara yang multi etnis, dengan beraneka ragam budaya, agama dan bahasa tetap dapat berintegrasi dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi kunci bersatunya Indonesia dalam bingkai kebhinekaan.Kekhususan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam perihal pengaturan hukum juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana semangat dan cita-cita kemerdekaan yang didengungkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Aceh hingga Papua.Pemberlakuan Qanun dan Pengadilan Syariyah yang pada awalnya terkendala oleh karena pengaturan teknis adanya tumpah tindihnya aturan, namun seiring dengan berjalannya waktu setelah melalui proses mekanisme pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya Qanun Aceh dan Pengadilan Syariyah dapat dilaksanakan dan berjalan baik serta tidak menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sehingga masyarakat Aceh lambat laun semakin memahami Qanun Aceh dan Pengadilan Syariyah tersebut.Semoga dengan adanya kekhususan ini menjadikan masyarakat Aceh dan Indonesia semakin aman, makmur dan sejahtera sehingga Indonesia akan tetap menjadi contoh negara yang menjadikan kebhinekaan dan konstitusi sebagai alat pemersatu bangsa.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya?. 2. Apakah ada perbedaan signifikan antara Pengadilan Syariyah dengan Pengadilan Umum dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Aceh?. 3. Bagaimana peran Mahkamah Syariyah dalam menjaga keharmonisan antara hukum Islam dan hukum nasional di Aceh, serta bagaimana implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik di provinsi tersebut?.
| File size | 444.86 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Guna mengatasi hal tersebut, sudah saatnya negara menjalankan sistem co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentinganGuna mengatasi hal tersebut, sudah saatnya negara menjalankan sistem co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentingan
DINASTIREVDINASTIREV Temuan menunjukkan bahwa, meskipun QRIS dapat berfungsi sebagai mekanisme diplomatik yang efektif di dalam ASEAN, jangkauan globalnya yang lebih luas masihTemuan menunjukkan bahwa, meskipun QRIS dapat berfungsi sebagai mekanisme diplomatik yang efektif di dalam ASEAN, jangkauan globalnya yang lebih luas masih
STPMATARAMSTPMATARAM Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak, dengan letak geografis di dataran tinggi di bawah kaki Gunung Rinjani, sehingga memiliki pemandanganDesa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak, dengan letak geografis di dataran tinggi di bawah kaki Gunung Rinjani, sehingga memiliki pemandangan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The research, entitled Legal Protection for Heirs of Land Ownership Rights Not Registered at the Jayapura Regency Land Office, aims to determine the legalThe research, entitled Legal Protection for Heirs of Land Ownership Rights Not Registered at the Jayapura Regency Land Office, aims to determine the legal
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internalKendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internal
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini mengkaji tantangan tersebut, dengan fokus pada interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakanPenelitian ini mengkaji tantangan tersebut, dengan fokus pada interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan
UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaanPenolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaan
UMPRUMPR (2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam rapat damai di desa Tumbang Anoi seperti: rakyat sendiri.(2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam rapat damai di desa Tumbang Anoi seperti: rakyat sendiri.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim berdasarkan hukumMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim berdasarkan hukum
LLILLI Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum ini meningkatkan motivasi, partisipasi aktif, serta menumbuhkan sikap moral positif melalui proyek‑berbasisPenelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum ini meningkatkan motivasi, partisipasi aktif, serta menumbuhkan sikap moral positif melalui proyek‑berbasis
MANDALANURSAMANDALANURSA Hal ini menunjukkan bahwa strategi literasi budaya berbasis kearifan lokal layak diterapkan sebagai model pembelajaran puisi di sekolah dasar. PenelitianHal ini menunjukkan bahwa strategi literasi budaya berbasis kearifan lokal layak diterapkan sebagai model pembelajaran puisi di sekolah dasar. Penelitian
MKRIMKRI Pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 di Kaki Gunung Muria dilakukan secara individual oleh pemilik tanah untukPengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 di Kaki Gunung Muria dilakukan secara individual oleh pemilik tanah untuk