MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif‑kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis‑normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) menyinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada.
Pemilukada langsung serentak nasional merupakan model pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara simultan di seluruh Indonesia pada satu hari, dengan dasar konstitusional yang mengacu pada kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial.definisi yang tepat, integrasi pemilukada ke dalam pemilu daerah serentak, serta sinkronisasi jadwal pemungutan suara dan pelantikan.Implementasi desain ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat, mensinkronkan tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan governance publik yang lebih efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris bagaimana pelaksanaan pemilukada langsung serentak nasional memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di tingkat daerah, misalnya dengan membandingkan data turnout sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut; selanjutnya, studi banding internasional dapat dianalisis untuk menilai dampak sinkronisasi pemilukada terhadap efektivitas kebijakan publik dan akuntabilitas pejabat daerah, khususnya dengan membandingkan negara-negara yang menerapkan pemilihan serentak dengan yang tidak; terakhir, kajian yuridis dapat mengeksplorasi kebutuhan reformasi konstitusional atau perundang‑undangan lebih lanjut untuk menutup celah legal yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilukada serentak nasional, termasuk analisis implikasi terhadap prinsip subsidiaritas dan desentralisasi.
| File size | 500.38 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasanHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan
UMMUMM Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untukDengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk
UMMUMM Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan dan keadaan yang berubah-ubah dapat terjadi. Untuk menegakkan prinsipJika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan dan keadaan yang berubah-ubah dapat terjadi. Untuk menegakkan prinsip
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Artikel ini mengkaji implikasi penanganan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Politik uangArtikel ini mengkaji implikasi penanganan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Politik uang
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme danHasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan
UADUAD 1 Tahun 2016. Relevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia,1 Tahun 2016. Relevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia,
UADUAD Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
UADUAD Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standingPerubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standing
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hal ini sangat penting sehingga suatu institusi sering kali dinilai berdasarkan penyampaian layanannya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dariHal ini sangat penting sehingga suatu institusi sering kali dinilai berdasarkan penyampaian layanannya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Positifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulanPositifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulan
UMMUMM Kegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansiKegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansi
DWCUDWCU Ada seni gerejawi di sini dan seni murni di sana. Saya akan bertanya sembari terus meyakini proses kreativitas seni, mampukah seni kristiani memberi dampakAda seni gerejawi di sini dan seni murni di sana. Saya akan bertanya sembari terus meyakini proses kreativitas seni, mampukah seni kristiani memberi dampak