MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif‑kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis‑normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) menyinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada.
Pemilukada langsung serentak nasional merupakan model pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara simultan di seluruh Indonesia pada satu hari, dengan dasar konstitusional yang mengacu pada kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial.definisi yang tepat, integrasi pemilukada ke dalam pemilu daerah serentak, serta sinkronisasi jadwal pemungutan suara dan pelantikan.Implementasi desain ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat, mensinkronkan tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan governance publik yang lebih efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris bagaimana pelaksanaan pemilukada langsung serentak nasional memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di tingkat daerah, misalnya dengan membandingkan data turnout sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut; selanjutnya, studi banding internasional dapat dianalisis untuk menilai dampak sinkronisasi pemilukada terhadap efektivitas kebijakan publik dan akuntabilitas pejabat daerah, khususnya dengan membandingkan negara-negara yang menerapkan pemilihan serentak dengan yang tidak; terakhir, kajian yuridis dapat mengeksplorasi kebutuhan reformasi konstitusional atau perundang‑undangan lebih lanjut untuk menutup celah legal yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilukada serentak nasional, termasuk analisis implikasi terhadap prinsip subsidiaritas dan desentralisasi.
| File size | 500.38 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Guna mengatasi hal tersebut, sudah saatnya negara menjalankan sistem co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentinganGuna mengatasi hal tersebut, sudah saatnya negara menjalankan sistem co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentingan
DINASTIREVDINASTIREV Artikel berjudul “Diplomasi Kekuatan Lunak dan Tantangan Regulasi dalam Implementasi QRIS Lintas Batas ini menganalisis perluasan cepat Quick ResponseArtikel berjudul “Diplomasi Kekuatan Lunak dan Tantangan Regulasi dalam Implementasi QRIS Lintas Batas ini menganalisis perluasan cepat Quick Response
NEWINERANEWINERA Paruman di Desa Bayung Gede telah memenuhi tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan agenda, memilih alternatif, hinggaParuman di Desa Bayung Gede telah memenuhi tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan agenda, memilih alternatif, hingga
STPMATARAMSTPMATARAM Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak, dengan letak geografis di dataran tinggi di bawah kaki Gunung Rinjani, sehingga memiliki pemandanganDesa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak, dengan letak geografis di dataran tinggi di bawah kaki Gunung Rinjani, sehingga memiliki pemandangan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Empirical juridical identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution within the real-life system. The output of this researchEmpirical juridical identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution within the real-life system. The output of this research
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internalKendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internal
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sumber hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan penelitian menunjukkanSumber hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan penelitian menunjukkan
UNIMAUNIMA Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yaitu pendiri sekolah adat Basangiang, komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yaitu pendiri sekolah adat Basangiang, komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,
Useful /
LLILLI Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan keunggulan akademik sekaligus membentuk karakter siswa yang kuat dan berintegritas melalui pendekatan adaptifKurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan keunggulan akademik sekaligus membentuk karakter siswa yang kuat dan berintegritas melalui pendekatan adaptif
LLILLI Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah, sehingga perlu dipertahankan dalam konteks hukum dan adat. Kedudukan wali juga mencerminkan prinsip keadilanTanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah, sehingga perlu dipertahankan dalam konteks hukum dan adat. Kedudukan wali juga mencerminkan prinsip keadilan
MKRIMKRI Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan;Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan;
MKRIMKRI Upaya menaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 sebenarnya telah diusulkan dan coba dilakukan akan tetapi mengalami kegagalan dalam proses perubahanUpaya menaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 sebenarnya telah diusulkan dan coba dilakukan akan tetapi mengalami kegagalan dalam proses perubahan