MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif‑kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis‑normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) menyinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada.
Pemilukada langsung serentak nasional merupakan model pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara simultan di seluruh Indonesia pada satu hari, dengan dasar konstitusional yang mengacu pada kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial.definisi yang tepat, integrasi pemilukada ke dalam pemilu daerah serentak, serta sinkronisasi jadwal pemungutan suara dan pelantikan.Implementasi desain ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat, mensinkronkan tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan governance publik yang lebih efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris bagaimana pelaksanaan pemilukada langsung serentak nasional memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di tingkat daerah, misalnya dengan membandingkan data turnout sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut; selanjutnya, studi banding internasional dapat dianalisis untuk menilai dampak sinkronisasi pemilukada terhadap efektivitas kebijakan publik dan akuntabilitas pejabat daerah, khususnya dengan membandingkan negara-negara yang menerapkan pemilihan serentak dengan yang tidak; terakhir, kajian yuridis dapat mengeksplorasi kebutuhan reformasi konstitusional atau perundang‑undangan lebih lanjut untuk menutup celah legal yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilukada serentak nasional, termasuk analisis implikasi terhadap prinsip subsidiaritas dan desentralisasi.
| File size | 500.38 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untukHasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untuk
AKRABJUARAAKRABJUARA Masalah penelitian ini ada dua, yang ditarik secara doktrinal: apakah pembatasan peninjauan kembali melalui SEMA merupakan implementasi yang dapat dikelolaMasalah penelitian ini ada dua, yang ditarik secara doktrinal: apakah pembatasan peninjauan kembali melalui SEMA merupakan implementasi yang dapat dikelola
UMPRUMPR Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimalTujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakanPenelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat yaitu ancaraman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukanPerkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat yaitu ancaraman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Ekspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untukEkspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untuk
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 20, meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisienAnalisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 20, meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Regenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen berperan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia organisasi profesional. Studi kasus AMA-IndonesiaRegenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen berperan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia organisasi profesional. Studi kasus AMA-Indonesia
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadapAkibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap
MKRIMKRI Akan tetapi Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, khusus mengenai bentuk Negara KesatuanAkan tetapi Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan