MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif‑kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis‑normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) menyinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada.
Pemilukada langsung serentak nasional merupakan model pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara simultan di seluruh Indonesia pada satu hari, dengan dasar konstitusional yang mengacu pada kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial.definisi yang tepat, integrasi pemilukada ke dalam pemilu daerah serentak, serta sinkronisasi jadwal pemungutan suara dan pelantikan.Implementasi desain ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat, mensinkronkan tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan governance publik yang lebih efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris bagaimana pelaksanaan pemilukada langsung serentak nasional memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di tingkat daerah, misalnya dengan membandingkan data turnout sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut; selanjutnya, studi banding internasional dapat dianalisis untuk menilai dampak sinkronisasi pemilukada terhadap efektivitas kebijakan publik dan akuntabilitas pejabat daerah, khususnya dengan membandingkan negara-negara yang menerapkan pemilihan serentak dengan yang tidak; terakhir, kajian yuridis dapat mengeksplorasi kebutuhan reformasi konstitusional atau perundang‑undangan lebih lanjut untuk menutup celah legal yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilukada serentak nasional, termasuk analisis implikasi terhadap prinsip subsidiaritas dan desentralisasi.
| File size | 500.38 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak denganPenelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak dengan
DINASTIREVDINASTIREV Dengan meningkatkan dan memperkuat inovasi, QRIS berkontribusi dalam memperkuat kedaulatan moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sambilDengan meningkatkan dan memperkuat inovasi, QRIS berkontribusi dalam memperkuat kedaulatan moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sambil
STPMATARAMSTPMATARAM Dampak negatif tersebut meliputi munculnya problematika dan dampak terhadap lingkungan, sosial budaya, seperti pembuatan wisata tirta/kolam berenang diDampak negatif tersebut meliputi munculnya problematika dan dampak terhadap lingkungan, sosial budaya, seperti pembuatan wisata tirta/kolam berenang di
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials. Empirical juridicalNormative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials. Empirical juridical
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan hukum sebagai institusi sosial nyataMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan hukum sebagai institusi sosial nyata
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Perubahan ini memunculkan tantangan, terutama terkait dengan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini mengkaji tantangan tersebut,Perubahan ini memunculkan tantangan, terutama terkait dengan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini mengkaji tantangan tersebut,
UNIPASUNIPAS Harmonisasi ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban komunal, sehingga menghasilkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.Harmonisasi ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban komunal, sehingga menghasilkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
UMPRUMPR observasi, wawancara dan studi literatur. Analisis data dalam penelitian terlepas dari kritik-kritik, yang jelas, dalam berlangsung bersamaan dengan prosesobservasi, wawancara dan studi literatur. Analisis data dalam penelitian terlepas dari kritik-kritik, yang jelas, dalam berlangsung bersamaan dengan proses
Useful /
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan; (1) terdapat tiga implikasi penggunaan hak angket pasca Putusan MK, yaitu perubahan paradigma konseptual, ancaman stabilitasHasil penelitian menunjukkan; (1) terdapat tiga implikasi penggunaan hak angket pasca Putusan MK, yaitu perubahan paradigma konseptual, ancaman stabilitas
LLILLI Selain itu, keterlibatan aktif siswa dalam menyusun dan mempresentasikan mind map juga mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih bermakna. SementaraSelain itu, keterlibatan aktif siswa dalam menyusun dan mempresentasikan mind map juga mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih bermakna. Sementara
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandungPenelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung
MKRIMKRI Dengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukanDengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukan