YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumProgram Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dan kelompok rentan. Artikel ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip good governance dapat diperkuat dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menganalisis kerangka regulasi, instrumen transparansi, serta mekanisme perencanaan dalam sistem pengadaan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIRUP 2025 berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kontrol publik pada proses pengadaan MBG. Artikel menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan data SIRUP sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan serta mendukung perencanaan pengadaan yang berbasis bukti.
Kerangka hukum pengadaan MBG telah diatur secara komprehensif melalui Perpres 12 Tahun 2021 dan regulasi turunan LKPP, yang pada prinsipnya menuntut penerapan good governance—meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan integritas.SIRUP 2025 memiliki peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan MBG, karena menyediakan data rencana pengadaan yang dapat diakses publik.Sistem ini menjadi instrumen untuk meminimalkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan, memperkuat kontrol publik, serta membantu pemerintah menyusun perencanaan pengadaan yang terukur, rasional, dan berbasis bukti.Penguatan good governance dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan data SIRUP dapat dilakukan melalui optimalisasi penyusunan RUP, integrasi data antar-sistem, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan.Dengan strategi tersebut, pemanfaatan data SIRUP mampu menjadi alat efektif untuk memperkuat tata kelola, mencegah praktik koruptif, dan mendukung keberhasilan program MBG secara nasional.
Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengadaan MBG, perlu dilakukan optimalisasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan memastikan ketepatan waktu, akurasi, dan integrasi data antar-sistem. Peningkatan kapasitas SDM pengadaan melalui pelatihan berkelanjutan terkait penyusunan RUP, penggunaan dashboard SIRUP, dan pemanfaatan analitik digital dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan keandalan informasi pengadaan. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan MBG dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses terhadap data rencana pengadaan di SIRUP, sehingga memungkinkan kontrol sosial yang lebih efektif. Kombinasi pengawasan publik dan audit data-driven dapat memperkuat tata kelola pengadaan, mencegah praktik koruptif, dan mendukung keberhasilan program MBG secara nasional.
| File size | 417.8 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Fokus utama adalah pada keberlakuan Pasal 280 KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan hukum pengakuan hubunganFokus utama adalah pada keberlakuan Pasal 280 KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan hukum pengakuan hubungan
DINASTIREVDINASTIREV Riset ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum penyunting gambar yang bersifat memfitnah dan menelusuri landasan hukumRiset ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum penyunting gambar yang bersifat memfitnah dan menelusuri landasan hukum
DINASTIREVDINASTIREV Sus/2024/PN Kwg sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif,Sus/2024/PN Kwg sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif,
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjianDengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian
DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang masif telah merevolusi cara masyarakat, terutama Generasi Z, memahami dan berpartisipasiPerkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang masif telah merevolusi cara masyarakat, terutama Generasi Z, memahami dan berpartisipasi
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
DINASTIREVDINASTIREV Kewajiban tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Ketidakpatuhan terhadap putusanKewajiban tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Ketidakpatuhan terhadap putusan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh PasalNamun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Apabila visum et repertum tidak mencantumkan tanda kekerasan, penyidik harus melakukan upaya tambahan seperti pemeriksaan saksi, tersangka, dan TKP untukApabila visum et repertum tidak mencantumkan tanda kekerasan, penyidik harus melakukan upaya tambahan seperti pemeriksaan saksi, tersangka, dan TKP untuk
BDKJAKARTABDKJAKARTA Hasil yang lebih intens terhadap isu-isu sosial dan budaya dalam kurikulum rumpun Soshum berkaitan dengan munculnya sikap yang lebih terbuka dan inklusif.Hasil yang lebih intens terhadap isu-isu sosial dan budaya dalam kurikulum rumpun Soshum berkaitan dengan munculnya sikap yang lebih terbuka dan inklusif.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), didukung data empirisPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), didukung data empiris
EJGTAEJGTA 1 of [2] that G is equi-eccentric if the eccentric graph Ge is a cluster or pK2. And they also characterized all graphs whose eccentric graphs are complete1 of [2] that G is equi-eccentric if the eccentric graph Ge is a cluster or pK2. And they also characterized all graphs whose eccentric graphs are complete