LANLAN

jurnal borneo administratorjurnal borneo administrator

Revolusi industri 4.0 menciptakan berbagai pemanfaatan teknologi informasi di setiap sektor, menawarkan efisiensi dalam setiap bagian kehidupan. Akibatnya, pemerintah perlu meresponsnya dalam praktik pelayanan publik. Oleh karena itu, kompetensi digital wajib bagi Pegawai Negeri Sipil Indonesia. Karena kurangnya kompetensi PNS dalam penggunaan teknologi dan lingkungan birokrasi, pemerintah Indonesia menganggap ini sebagai tantangan besar. Selain itu, peningkatan kompetensi digital harus dilakukan dari pelatihan dan pengembangan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, makalah ini menawarkan gambaran tantangan dan solusi dalam implementasi kompetensi digital di sektor publik.

Pengembangan teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga sektor birokrasi harus memenuhi tuntutan pelayanan publik yang cepat dan akurat melalui teknologi informasi.Upaya meningkatkan kompetensi digital Pegawai Negeri Sipil sejalan dengan tujuan pemerintah mewujudkan World Class Government dan Smart ASN pada tahun 2024.Solusi yang direkomendasikan mencakup pendekatan internal (pengembangan kompetensi digital, perubahan kebiasaan organisasional, dan peningkatan infrastruktur) serta kerja sama eksternal (rekrutmen PPPK profesional dan kolaborasi dengan sektor swasta).

Bagaimana model integrasi infrastruktur digital berbasis cloud computing yang paling efektif untuk mendukung implementasi pemerintahan elektronik terpadu di berbagai tingkatan birokrasi? Selain itu, perlu diteliti faktor-faktor apa yang paling signifikan memengaruhi adopsi teknologi digital antargenerasi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana merancang program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik demografis tersebut. Penting juga untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme transfer pengetahuan melalui skema kerja sama antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS dalam meningkatkan kapasitas digital organisasi secara berkelanjutan. Penelitian ini akan mengidentifikasi pola integrasi teknologi yang optimal di berbagai lini birokrasi, menganalisis hambatan spesifik yang dihadapi oleh kelompok usia berbeda dalam menginternalisasi kompetensi digital, serta mengukur dampak intervensi kolaboratif terhadap penguatan ekosistem digital pemerintahan. Hasil diharapkan dapat merumuskan kerangka kerja implementasi teknologi yang adaptif, mengembangkan kurikulum pelatihan digital yang inklusif, dan merekomendasikan model kemitraan strategis antara sektor publik-swasta untuk akselerasi transformasi digital birokrasi.

  1. Kesiapan Digitalisasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Badan Pengkajian dan Penerapan... doi.org/10.33084/restorica.v6i1.1251Kesiapan Digitalisasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Badan Pengkajian dan Penerapan doi 10 33084 restorica v6i1 1251
  2. Kajian Urgensi Public Private Partnerships di Kota Bandung | Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi.... ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/67Kajian Urgensi Public Private Partnerships di Kota Bandung Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ojs stiami ac index php transparansi article view 67
  1. #kompetensi digital#kompetensi digital
  2. #contra war#contra war
Read online
File size514.15 KB
Pages16
Short Linkhttps://juris.id/p-1XH
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test