PPISHKPPISHK
Journal of Contemporary Governance and Public PolicyJournal of Contemporary Governance and Public PolicyPandangan teknis mengakui peran kritis teknologi informasi dan komunikasi sebagai kekuatan penggerak di zamannya. Pentingnya manajemen kebijakan publik dalam lingkungan lembaga layanan publik dan perintah daerah diteliti dari sudut pandang administrasi publik dan penggunaan media sosial. Akademisi perlu memetakan ide tentang bagaimana media sosial dan pemerintah berinteraksi. Penelitian ini bertujuan melihat tema atau isu penting yang diajukan oleh para ahli dalam artikel media sosial dan pemerintah mereka. Faktor-faktor komprehensif apa yang memengaruhi penggunaan media sosial dalam lingkaran pemerintah? Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur tentang media sosial dan pemerintah dengan meninjau artikel jurnal tentang media sosial dan pemerintah yang diterbitkan di Scopus sebagai data berbasis dan diproses menggunakan alat analisis NVivo 12 Plus. Hasil studi ini mengungkapkan lima masalah signifikan antara media sosial dan pemerintah. Masalah-masalah ini mencakup kesulitan digital, kebijakan, informasi, komunikasi, dan politik. Penelitian ini juga melahirkan media sosial dan pemerintah, yang harus berbentuk aktivisme digital; kedua, akses terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah melalui media sosial; dan ketiga, komunikasi administratif, yang melihat bagaimana ide-ide ditawarkan melalui media sosial kepada pemerintah. Keempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai dengan tujuan tersebut, dan kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut melalui penerapan aturan atau undang-undang.
Banyak akademisi yang bekerja di bidang ilmu sosial telah menerbitkan artikel tentang topik bagaimana media sosial dan pemerintah saling berinteraksi.Temuan dari studi ini berkontribusi pada pengembangan argumen dan pandangan yang dipegang oleh akademisi dalam ilmu sosial.Untuk mengetahui keadaan terkini dalam mengevaluasi jalur penelitian, berguna untuk melihat kembali beberapa artikel sebelumnya yang diterbitkan tentang media sosial dan pemerintah.Penelitian ini menganalisis 410 artikel jurnal yang ditemukan di basis data Scopus.Menurut temuan penelitian ini, terdapat lima masalah signifikan antara media sosial dan pemerintah.Masalah-masalah ini mencakup kesulitan digital, kebijakan, informasi, komunikasi, dan politik.Penelitian ini juga melibatkan media sosial dan pemerintah, yang harus berbentuk aktivisme digital.kedua, akses terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah melalui media sosial.dan ketiga, komunikasi administratif, yang melihat bagaimana ide-ide ditawarkan melalui media sosial kepada pemerintah.Keempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai dengan tujuan tersebut, dan kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut melalui penerapan aturan atau undang-undang.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak penggunaan artificial intelligence dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui media sosial, khususnya dalam konteks krisis. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran literasi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui platform media sosial. Terakhir, penelitian bisa mengevaluasi efektivitas komunikasi darurat yang dilakukan pemerintah melalui media sosial selama bencana alam, dengan mempertimbangkan faktor budaya dan demografi lokal. Ketiga arah ini dapat memberikan wawasan baru tentang interaksi dinamis antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat.
- A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline | Journal of Contemporary... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/100A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline Journal of Contemporary journal ppishk index php jcgpp article view 100
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... doi.org/10.1093/geronb/gbab083Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content doi 10 1093 geronb gbab083
- (PDF) Decentralization, technocracy, democracy and media, administrative control, participation, devolution... researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.25479.52642PDF Decentralization technocracy democracy and media administrative control participation devolution researchgate doi 10 13140 RG 2 2 25479 52642
| File size | 1.13 MB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMADURAUINMADURA Pendidikan Islam (PAI) memiliki potensi untuk berperan sebagai mekanisme dalam menumbuhkan perilaku etis di ranah digital; namun, guru-guru masih menghadapiPendidikan Islam (PAI) memiliki potensi untuk berperan sebagai mekanisme dalam menumbuhkan perilaku etis di ranah digital; namun, guru-guru masih menghadapi
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Dalam praktiknya, keberhasilan micro leading sangat bergantung pada keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh pemimpin. Hasil studi literatur ini menunjukkanDalam praktiknya, keberhasilan micro leading sangat bergantung pada keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh pemimpin. Hasil studi literatur ini menunjukkan
OPENGLOBALSCIOPENGLOBALSCI Analisis statistik menunjukkan nilai p sebesar 0,0001, yang lebih rendah dari 0,05, sehingga mengonfirmasi bahwa sistem baru secara signifikan mengurangiAnalisis statistik menunjukkan nilai p sebesar 0,0001, yang lebih rendah dari 0,05, sehingga mengonfirmasi bahwa sistem baru secara signifikan mengurangi
AFEBIAFEBI Metode yang digunakan adalah studi kejadian yang didukung oleh regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antara reaksi pasar dan variabel independen.Metode yang digunakan adalah studi kejadian yang didukung oleh regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antara reaksi pasar dan variabel independen.
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Omnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan MuhammadiyahOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah
NEWINERANEWINERA 36 Tahun 2009. Jika aborsi tidak mengakibatkan penghentian kehamilan, maka tindakan tersebut dapat dikenai Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagai upaya tindak pidana,36 Tahun 2009. Jika aborsi tidak mengakibatkan penghentian kehamilan, maka tindakan tersebut dapat dikenai Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagai upaya tindak pidana,
NEWINERANEWINERA Keberadaan program pendidikan gratis tersebut mengurangi peran aktif orang tua dalam memperhatikan pembelajaran siswa. Biaya pendidikan siswa tidak lagiKeberadaan program pendidikan gratis tersebut mengurangi peran aktif orang tua dalam memperhatikan pembelajaran siswa. Biaya pendidikan siswa tidak lagi
NEWINERANEWINERA Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan tradisionalAktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan tradisional
Useful /
UKMCUKMC Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek keseimbangan hidup dan kelelahan emosional terhadap kinerja perawat di rumah sakit swasta di Palembang.Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek keseimbangan hidup dan kelelahan emosional terhadap kinerja perawat di rumah sakit swasta di Palembang.
OPENGLOBALSCIOPENGLOBALSCI The variables observed were the physical characteristics of silage including texture, color, aroma using organoleptic tests with 15 somewhat trained panelists,The variables observed were the physical characteristics of silage including texture, color, aroma using organoleptic tests with 15 somewhat trained panelists,
OPENGLOBALSCIOPENGLOBALSCI Namun, proses pemilihan bus pariwisata sering kali bersifat subyektif dan tidak memiliki mekanisme evaluasi terstruktur yang mempertimbangkan berbagaiNamun, proses pemilihan bus pariwisata sering kali bersifat subyektif dan tidak memiliki mekanisme evaluasi terstruktur yang mempertimbangkan berbagai
NEWINERANEWINERA Analisis bahasa yang digunakan dalam ekspresi hormat telah mengungkapkan berbagai temuan. Latar belakang sosial dan budaya dapat dipertimbangkan denganAnalisis bahasa yang digunakan dalam ekspresi hormat telah mengungkapkan berbagai temuan. Latar belakang sosial dan budaya dapat dipertimbangkan dengan