PPISHKPPISHK
Journal of Contemporary Governance and Public PolicyJournal of Contemporary Governance and Public PolicyPandangan teknis mengakui peran kritis teknologi informasi dan komunikasi sebagai kekuatan penggerak di zamannya. Pentingnya manajemen kebijakan publik dalam lingkungan lembaga layanan publik dan perintah daerah diteliti dari sudut pandang administrasi publik dan penggunaan media sosial. Akademisi perlu memetakan ide tentang bagaimana media sosial dan pemerintah berinteraksi. Penelitian ini bertujuan melihat tema atau isu penting yang diajukan oleh para ahli dalam artikel media sosial dan pemerintah mereka. Faktor-faktor komprehensif apa yang memengaruhi penggunaan media sosial dalam lingkaran pemerintah? Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur tentang media sosial dan pemerintah dengan meninjau artikel jurnal tentang media sosial dan pemerintah yang diterbitkan di Scopus sebagai data berbasis dan diproses menggunakan alat analisis NVivo 12 Plus. Hasil studi ini mengungkapkan lima masalah signifikan antara media sosial dan pemerintah. Masalah-masalah ini mencakup kesulitan digital, kebijakan, informasi, komunikasi, dan politik. Penelitian ini juga melahirkan media sosial dan pemerintah, yang harus berbentuk aktivisme digital; kedua, akses terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah melalui media sosial; dan ketiga, komunikasi administratif, yang melihat bagaimana ide-ide ditawarkan melalui media sosial kepada pemerintah. Keempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai dengan tujuan tersebut, dan kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut melalui penerapan aturan atau undang-undang.
Banyak akademisi yang bekerja di bidang ilmu sosial telah menerbitkan artikel tentang topik bagaimana media sosial dan pemerintah saling berinteraksi.Temuan dari studi ini berkontribusi pada pengembangan argumen dan pandangan yang dipegang oleh akademisi dalam ilmu sosial.Untuk mengetahui keadaan terkini dalam mengevaluasi jalur penelitian, berguna untuk melihat kembali beberapa artikel sebelumnya yang diterbitkan tentang media sosial dan pemerintah.Penelitian ini menganalisis 410 artikel jurnal yang ditemukan di basis data Scopus.Menurut temuan penelitian ini, terdapat lima masalah signifikan antara media sosial dan pemerintah.Masalah-masalah ini mencakup kesulitan digital, kebijakan, informasi, komunikasi, dan politik.Penelitian ini juga melibatkan media sosial dan pemerintah, yang harus berbentuk aktivisme digital.kedua, akses terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah melalui media sosial.dan ketiga, komunikasi administratif, yang melihat bagaimana ide-ide ditawarkan melalui media sosial kepada pemerintah.Keempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai dengan tujuan tersebut, dan kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut melalui penerapan aturan atau undang-undang.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak penggunaan artificial intelligence dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui media sosial, khususnya dalam konteks krisis. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran literasi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui platform media sosial. Terakhir, penelitian bisa mengevaluasi efektivitas komunikasi darurat yang dilakukan pemerintah melalui media sosial selama bencana alam, dengan mempertimbangkan faktor budaya dan demografi lokal. Ketiga arah ini dapat memberikan wawasan baru tentang interaksi dinamis antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat.
- A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline | Journal of Contemporary... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/100A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline Journal of Contemporary journal ppishk index php jcgpp article view 100
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... doi.org/10.1093/geronb/gbab083Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content doi 10 1093 geronb gbab083
- (PDF) Decentralization, technocracy, democracy and media, administrative control, participation, devolution... researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.25479.52642PDF Decentralization technocracy democracy and media administrative control participation devolution researchgate doi 10 13140 RG 2 2 25479 52642
| File size | 1.13 MB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
ARIKESIARIKESI Peningkatan pengetahuan tentang Dasar Dukungan Kehidupan di masyarakat akan menciptakan rasa kepedulian individu terhadap diri sendiri dan orang lain.Peningkatan pengetahuan tentang Dasar Dukungan Kehidupan di masyarakat akan menciptakan rasa kepedulian individu terhadap diri sendiri dan orang lain.
PKTJPKTJ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) di PT Sumber Alam Ekspres sesuaiPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) di PT Sumber Alam Ekspres sesuai
UNEJUNEJ Hasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulanganHasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulangan
UNP KEDIRIUNP KEDIRI Sebanyak 136 responden Gen Z berpartisipasi melalui kuesioner online yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda (SPSS versi 22). Hasilnya menunjukkanSebanyak 136 responden Gen Z berpartisipasi melalui kuesioner online yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda (SPSS versi 22). Hasilnya menunjukkan
UMMUMM hanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaanhanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaan
DINASTIREVDINASTIREV Ketersediaan perangkat ini yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum mencerminkan tingginya keterbukaan akses, memungkinkan respon yang lebihKetersediaan perangkat ini yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum mencerminkan tingginya keterbukaan akses, memungkinkan respon yang lebih
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara yuridis, penggunaan produk non-hukum seperti Instruksi Menteri dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh menteriHasil penelitian menunjukkan bahwa, secara yuridis, penggunaan produk non-hukum seperti Instruksi Menteri dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh menteri
APTISIAPTISI Teknologi konferensi video mengurangi biaya perjalanan, sementara penyimpanan data di cloud meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan keamanan, denganTeknologi konferensi video mengurangi biaya perjalanan, sementara penyimpanan data di cloud meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan keamanan, dengan
Useful /
IAINPTKIAINPTK Dominasi globalisasi ekonomi begitu kuat terutama sejak disepakatinya General Agreement of Tariff and Trade (GATT) awal 1990an. Dengan mengklaim bertujuanDominasi globalisasi ekonomi begitu kuat terutama sejak disepakatinya General Agreement of Tariff and Trade (GATT) awal 1990an. Dengan mengklaim bertujuan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bauran pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin dalamPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bauran pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin dalam
APTISIAPTISI Recent advancements in the area of drug discovery using artificial intelligence have made it possible to speed up the hunt for new pharmaceuticals. DrugsRecent advancements in the area of drug discovery using artificial intelligence have made it possible to speed up the hunt for new pharmaceuticals. Drugs
STAINSTAIN pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranganpengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan