DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Digitalisasi peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation membawa kemajuan penting dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, terutama dari sisi efisiensi dan kemudahan akses. Namun, percepatan prosedur ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hak pihak ketiga yang sering berada di luar posisi penggugat maupun tergugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjamin hak pihak ketiga serta mengidentifikasi potensi abuse of process dalam sistem digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ruang intervensi pihak ketiga telah diatur dalam HIR dan RBg, implementasinya dalam peradilan elektronik belum sepenuhnya inklusif karena adanya hambatan teknis, keterbatasan akses informasi, serta potensi manipulasi prosedur maupun bukti elektronik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan transparansi dokumen digital, serta pengawasan lebih ketat terhadap validitas notifikasi dan integritas bukti.
Sistem peradilan elektronik yang diterapkan Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 memang telah membawa kemajuan besar dalam efisiensi prosedural, namun perlindungan hak pihak ketiga masih belum sepenuhnya optimal.Mekanisme intervensi yang diatur dalam Pasal 279 HIR dan Pasal 282 RBg secara normatif memberi ruang bagi pihak ketiga untuk masuk ke dalam perkara, tetapi dalam praktik digital masih terdapat hambatan teknis dan administratif yang membuat akses mereka terbatas.Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan prosedural tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif.Dengan demikian, penguatan regulasi teknis, transparansi informasi, serta fasilitas pendukung bagi pihak ketiga menjadi kebutuhan mendesak agar sistem peradilan elektronik benar-benar inklusif dan mampu menjaga martabat keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.
Untuk meningkatkan inklusivitas dan keadilan dalam sistem peradilan elektronik, diperlukan penguatan regulasi teknis yang mengatur mekanisme intervensi pihak ketiga secara eksplisit. Jalur intervensi harus dirancang sederhana, transparan, dan inklusif, sehingga pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum dapat mengaksesnya tanpa hambatan administratif maupun keterbatasan teknologi. Selain itu, pengadilan sebagai pengendali proses harus lebih aktif dalam mengawasi ritme persidangan elektronik, verifikasi dokumen digital, dan keabsahan pemanggilan daring. Standar integritas bukti elektronik wajib diterapkan secara konsisten, dan mekanisme korektif seperti penjadwalan ulang atau pemanggilan tambahan harus segera dilakukan bila ada indikasi hambatan akses. Dengan demikian, efisiensi prosedural digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat keadilan substantif yang berpusat pada manusia.
| File size | 315.39 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UWGUWG Selain itu, Digital Enablement secara signifikan memengaruhi Employees Intentional Digital Readiness, yang menyoroti bahwa kesiapan digital karyawan sangatSelain itu, Digital Enablement secara signifikan memengaruhi Employees Intentional Digital Readiness, yang menyoroti bahwa kesiapan digital karyawan sangat
SAGITASAGITA Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SP4N-laporan yang rendah di Sulawesi Tenggara masih perlu perbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SP4N-laporan yang rendah di Sulawesi Tenggara masih perlu perbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR (2) Dalam upaya penanggulangan dilakukanlah upaya restorative justice agar pelaku yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan(2) Dalam upaya penanggulangan dilakukanlah upaya restorative justice agar pelaku yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Dari analisis tersebut, jelas bahwa terdapat celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar perlindungan privasi pasien dapat dilaksanakan secara efektif.Dari analisis tersebut, jelas bahwa terdapat celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar perlindungan privasi pasien dapat dilaksanakan secara efektif.
MITRAHUSADAMITRAHUSADA Peluang pasar yang luas dan dukungan kampus perlu dimanfaatkan dengan menjalin kemitraan strategis dan meningkatkan inovasi pemasaran untuk menghadapiPeluang pasar yang luas dan dukungan kampus perlu dimanfaatkan dengan menjalin kemitraan strategis dan meningkatkan inovasi pemasaran untuk menghadapi
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Through a qualitative approach, this article analyzes the needs and challenges associated with pre-marital education and provides policy recommendationsThrough a qualitative approach, this article analyzes the needs and challenges associated with pre-marital education and provides policy recommendations
DINASTIREVDINASTIREV Jika dilihat dalam peraturan terkait anak, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan atau sudah berusia 12 tahun tetapiJika dilihat dalam peraturan terkait anak, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan atau sudah berusia 12 tahun tetapi
Useful /
MACHUNGMACHUNG Desain juara ketiga menunjukkan pendekatan yang lebih matang dengan memadukan elemen lokal secara terstruktur, mempertimbangkan teknik produksi, sertaDesain juara ketiga menunjukkan pendekatan yang lebih matang dengan memadukan elemen lokal secara terstruktur, mempertimbangkan teknik produksi, serta
DAARULHUDADAARULHUDA Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatanFokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti specificity, benefit, serta pembuktian kausalitas masih memiliki ambiguitas yang signifikan ketikaHasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti specificity, benefit, serta pembuktian kausalitas masih memiliki ambiguitas yang signifikan ketika
UNUHAUNUHA Pendampingan manajemen administrasi berbasis digital di TPA Darul Ulum Desa Tanjung Agung terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansiPendampingan manajemen administrasi berbasis digital di TPA Darul Ulum Desa Tanjung Agung terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi