DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Sengketa Airbus–Boeing merupakan salah satu kasus paling kompleks dalam sejarah WTO dan menjadi contoh nyata bagaimana aturan subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) tidak sepenuhnya mampu mengatur praktik subsidi di industri berteknologi tinggi. Penelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan apakah suatu subsidi melanggar ketentuan WTO. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan SCM Agreement, putusan panel dan Appellate Body dalam sengketa DS316 dan DS353, serta pandangan akademisi terkait ketidakpastian hukum dalam pengaturan subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti specificity, benefit, serta pembuktian kausalitas masih memiliki ambiguitas yang signifikan ketika diterapkan pada industri dengan biaya riset tinggi dan struktur pendanaan jangka panjang. Sengketa Airbus–Boeing menegaskan perlunya pembaruan aturan subsidi WTO agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri teknologi modern dan mampu memberikan kepastian hukum dalam persaingan global.
Sengketa Airbus–Boeing membuktikan bahwa aturan subsidi dalam SCM Agreement belum mampu mengakomodasi karakteristik unik industri berteknologi tinggi.Ketentuan mengenai specificity, benefit, dan adverse effects dibuat dengan pendekatan yang terlalu umum dan kurang mempertimbangkan sifat pendanaan jangka panjang serta kebutuhan riset besar yang tersedia di sektor seperti penerbangan.Akibatnya, penilaian WTO terhadap subsidi dari Uni Eropa maupun Amerika Serikat dalam kasus ini sering menimbulkan perdebatan karena bergantung pada interpretasi panel terhadap konsep hukum yang belum memiliki batasan tegas.
Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan subsidi dalam industri teknologi tinggi, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengembangan definisi subsidi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik industri berteknologi tinggi, termasuk membedakan antara subsidi yang mendorong inovasi dan yang merusak persaingan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih modern dalam menilai benefit dan causation, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kompleksitas rantai pasok global. Ketiga, studi komparatif mengenai kebijakan subsidi di berbagai negara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi harmonisasi regulasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih efektif, adil, dan mendukung inovasi teknologi, sekaligus meminimalkan potensi sengketa perdagangan internasional. Dengan demikian, WTO dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai institusi yang memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.
| File size | 286.9 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STIQ WALISONGOSTIQ WALISONGO Penelitian ini bertujuan mengkaji ayat-ayat tentang iddah melalui pendekatan tafsir tematik (mawḍūī) untuk menganalisis dimensi perlindungan psikologis,Penelitian ini bertujuan mengkaji ayat-ayat tentang iddah melalui pendekatan tafsir tematik (mawḍūī) untuk menganalisis dimensi perlindungan psikologis,
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas model joint and several liability (tanggung jawab renteng) berbasis pertanggungjawaban proporsional dalamPenelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas model joint and several liability (tanggung jawab renteng) berbasis pertanggungjawaban proporsional dalam
IBLAMIBLAM Namun, mekanisme tersebut masih menghadapi hambatan implementatif dan harmonisasi. Dengan demikian, upaya integrasi memerlukan sinergi antara legislasi,Namun, mekanisme tersebut masih menghadapi hambatan implementatif dan harmonisasi. Dengan demikian, upaya integrasi memerlukan sinergi antara legislasi,
IAINSORONGIAINSORONG The research method used is library research with a theological-normative approach and contextual analysis, combining primary (legal texts, colonial documents)The research method used is library research with a theological-normative approach and contextual analysis, combining primary (legal texts, colonial documents)
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim berdasarkan hukumMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim berdasarkan hukum
UNIMALUNIMAL Tidak adanya hukum yang spesifik dalam perlindungan PMI-Awak Kapal perikanan serta ketidakharmonisan regulasi pembagian kewenangan merupakan inti dariTidak adanya hukum yang spesifik dalam perlindungan PMI-Awak Kapal perikanan serta ketidakharmonisan regulasi pembagian kewenangan merupakan inti dari
UNISSULAUNISSULA Bila ditinjau dari formulasi ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi Islam pada tingkat individuBila ditinjau dari formulasi ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi Islam pada tingkat individu
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Newmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa jika MNC mengabaikan tanggung jawab ini, dampaknya dapat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga mekanismeNewmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa jika MNC mengabaikan tanggung jawab ini, dampaknya dapat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga mekanisme
DAARULHUDADAARULHUDA Fleksibilitas yang diberikan melalui masa transisi atau pengecualian bersifat terbatas, sehingga tidak memberikan ruang yang memadai untuk mempertahankanFleksibilitas yang diberikan melalui masa transisi atau pengecualian bersifat terbatas, sehingga tidak memberikan ruang yang memadai untuk mempertahankan
UNCMUNCM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran IPA dan untuk mengetahui hasil belajar siswa melaluiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran IPA dan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui
