DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Sengketa Airbus–Boeing merupakan salah satu kasus paling kompleks dalam sejarah WTO dan menjadi contoh nyata bagaimana aturan subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) tidak sepenuhnya mampu mengatur praktik subsidi di industri berteknologi tinggi. Penelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan apakah suatu subsidi melanggar ketentuan WTO. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan SCM Agreement, putusan panel dan Appellate Body dalam sengketa DS316 dan DS353, serta pandangan akademisi terkait ketidakpastian hukum dalam pengaturan subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti specificity, benefit, serta pembuktian kausalitas masih memiliki ambiguitas yang signifikan ketika diterapkan pada industri dengan biaya riset tinggi dan struktur pendanaan jangka panjang. Sengketa Airbus–Boeing menegaskan perlunya pembaruan aturan subsidi WTO agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri teknologi modern dan mampu memberikan kepastian hukum dalam persaingan global.
Sengketa Airbus–Boeing membuktikan bahwa aturan subsidi dalam SCM Agreement belum mampu mengakomodasi karakteristik unik industri berteknologi tinggi.Ketentuan mengenai specificity, benefit, dan adverse effects dibuat dengan pendekatan yang terlalu umum dan kurang mempertimbangkan sifat pendanaan jangka panjang serta kebutuhan riset besar yang tersedia di sektor seperti penerbangan.Akibatnya, penilaian WTO terhadap subsidi dari Uni Eropa maupun Amerika Serikat dalam kasus ini sering menimbulkan perdebatan karena bergantung pada interpretasi panel terhadap konsep hukum yang belum memiliki batasan tegas.
Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan subsidi dalam industri teknologi tinggi, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengembangan definisi subsidi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik industri berteknologi tinggi, termasuk membedakan antara subsidi yang mendorong inovasi dan yang merusak persaingan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih modern dalam menilai benefit dan causation, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kompleksitas rantai pasok global. Ketiga, studi komparatif mengenai kebijakan subsidi di berbagai negara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi harmonisasi regulasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih efektif, adil, dan mendukung inovasi teknologi, sekaligus meminimalkan potensi sengketa perdagangan internasional. Dengan demikian, WTO dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai institusi yang memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.
| File size | 286.9 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam sistem e-Tilang diPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam sistem e-Tilang di
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
DINASTIREVDINASTIREV Instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against CorruptionInstrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against Corruption
DINASTIREVDINASTIREV Penyebab pencurian dapat dibagi menjadi dua: faktor internal, seperti ekonomi, pendidikan, dan mental; serta faktor eksternal, yang terkait dengan hubunganPenyebab pencurian dapat dibagi menjadi dua: faktor internal, seperti ekonomi, pendidikan, dan mental; serta faktor eksternal, yang terkait dengan hubungan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji aspek yuridis penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Melalui metodologi penelitianPenelitian ini mengkaji aspek yuridis penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Melalui metodologi penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,
DINASTIREVDINASTIREV Data empiris menunjukkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan Informed Consent antara rumah sakit pemerintah dan swasta, yang dipengaruhi oleh kualitasData empiris menunjukkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan Informed Consent antara rumah sakit pemerintah dan swasta, yang dipengaruhi oleh kualitas
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Model Van Meter dan Van Horn,Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Model Van Meter dan Van Horn,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Di tingkat internasional, Anti-Dumping Agreement (AD Agreement) WTO menetapkan prinsip-prinsip dasar, definisi dumping, prosedur investigasi, pembuktianDi tingkat internasional, Anti-Dumping Agreement (AD Agreement) WTO menetapkan prinsip-prinsip dasar, definisi dumping, prosedur investigasi, pembuktian
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk hukuman sosial digital, faktor sosial dan budaya yang mendorong munculnya mekanisme ini, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk hukuman sosial digital, faktor sosial dan budaya yang mendorong munculnya mekanisme ini, serta
DINASTIREVDINASTIREV Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminanMelalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminan
DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin kompleks menuntut penegakan hukum yang efektif dan komprehensif. Artikel ini membahas pengertianPermasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin kompleks menuntut penegakan hukum yang efektif dan komprehensif. Artikel ini membahas pengertian