DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Sengketa Airbus–Boeing merupakan salah satu kasus paling kompleks dalam sejarah WTO dan menjadi contoh nyata bagaimana aturan subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) tidak sepenuhnya mampu mengatur praktik subsidi di industri berteknologi tinggi. Penelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan apakah suatu subsidi melanggar ketentuan WTO. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan SCM Agreement, putusan panel dan Appellate Body dalam sengketa DS316 dan DS353, serta pandangan akademisi terkait ketidakpastian hukum dalam pengaturan subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti specificity, benefit, serta pembuktian kausalitas masih memiliki ambiguitas yang signifikan ketika diterapkan pada industri dengan biaya riset tinggi dan struktur pendanaan jangka panjang. Sengketa Airbus–Boeing menegaskan perlunya pembaruan aturan subsidi WTO agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri teknologi modern dan mampu memberikan kepastian hukum dalam persaingan global.
Sengketa Airbus–Boeing membuktikan bahwa aturan subsidi dalam SCM Agreement belum mampu mengakomodasi karakteristik unik industri berteknologi tinggi.Ketentuan mengenai specificity, benefit, dan adverse effects dibuat dengan pendekatan yang terlalu umum dan kurang mempertimbangkan sifat pendanaan jangka panjang serta kebutuhan riset besar yang tersedia di sektor seperti penerbangan.Akibatnya, penilaian WTO terhadap subsidi dari Uni Eropa maupun Amerika Serikat dalam kasus ini sering menimbulkan perdebatan karena bergantung pada interpretasi panel terhadap konsep hukum yang belum memiliki batasan tegas.
Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan subsidi dalam industri teknologi tinggi, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengembangan definisi subsidi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik industri berteknologi tinggi, termasuk membedakan antara subsidi yang mendorong inovasi dan yang merusak persaingan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih modern dalam menilai benefit dan causation, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kompleksitas rantai pasok global. Ketiga, studi komparatif mengenai kebijakan subsidi di berbagai negara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi harmonisasi regulasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih efektif, adil, dan mendukung inovasi teknologi, sekaligus meminimalkan potensi sengketa perdagangan internasional. Dengan demikian, WTO dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai institusi yang memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.
| File size | 286.9 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Sumber data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan yurisprudensiSumber data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan yurisprudensi
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan,Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tegas, namun implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasanHasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tegas, namun implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisisNamun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
DINASTIREVDINASTIREV Perbedaan kerangka hukum antar negara, terutama dalam aspek perlindungan data, hak konsumen, dan sistem Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan PendanaanPerbedaan kerangka hukum antar negara, terutama dalam aspek perlindungan data, hak konsumen, dan sistem Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini terlihat dari penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing dan kurangnya pengawasan langsung dari pihak dinas. Hambatan utamaHal ini terlihat dari penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing dan kurangnya pengawasan langsung dari pihak dinas. Hambatan utama
DINASTIREVDINASTIREV Namun, hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun sah secara sosial, transaksi ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, seperti kesulitan balikNamun, hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun sah secara sosial, transaksi ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, seperti kesulitan balik
STIALANSTIALAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi manajemen talenta bagi Jabatan Fungsional Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kebutuhan strategisPenelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi manajemen talenta bagi Jabatan Fungsional Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kebutuhan strategis
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukum
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak pengguna TikTok telah diatur secara kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PerlindunganPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak pengguna TikTok telah diatur secara kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjaminPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjamin
ARIMBIARIMBI Secara simultan, kedua variabel memberikan kontribusi sebesar 84,3% terhadap prestasi kerja. Berdasarkan hasil penelitian dari kerja sama tim serta motivasiSecara simultan, kedua variabel memberikan kontribusi sebesar 84,3% terhadap prestasi kerja. Berdasarkan hasil penelitian dari kerja sama tim serta motivasi