DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pembatasan Local Content Requirements (LCR) dalam rezim perdagangan internasional muncul sebagai tantangan bagi negara berkembang yang membutuhkan instrumen kebijakan untuk memperkuat industri domestik. Melalui Perjanjian TRIMs di bawah WTO, LCR dinyatakan bertentangan dengan prinsip National Treatment dan larangan quantitative restrictions, sehingga ruang negara berkembang untuk mendorong industrialisasi semakin terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana TRIMs membatasi penerapan LCR serta implikasi hukum dan ekonominya terhadap kemampuan negara berkembang menjalankan kebijakan industri.
Pembatasan Local Content Requirements (LCR) melalui Perjanjian TRIMs dalam kerangka WTO secara nyata mengurangi ruang kebijakan (policy space) negara berkembang untuk menjalankan strategi industrialisasi yang sebelumnya terbukti efektif dalam membangun kapasitas industri domestik.Larangan terhadap LCR didasarkan pada prinsip National Treatment dan larangan quantitative restrictions dalam GATT, sehingga menempatkan instrumen ini sebagai kebijakan diskriminatif terhadap produk impor dan tidak konsisten dengan komitmen perdagangan multilateral.Secara hukum, ketentuan TRIMs bersifat mengikat dan menimbulkan konsekuensi langsung bagi negara berkembang.Pelanggaran terhadap larangan LCR berpotensi memicu sengketa internasional dan memaksa negara untuk menghapus atau menyesuaikan kebijakan industrinya.Fleksibilitas yang diberikan melalui masa transisi atau pengecualian bersifat terbatas, sehingga tidak memberikan ruang yang memadai untuk mempertahankan instrumen LCR dalam jangka panjang.Dari perspektif ekonomi, pembatasan LCR berdampak pada hilangnya salah satu alat strategis untuk mendorong transfer teknologi, penguatan rantai pasok domestik, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja industri.Akibatnya, negara berkembang berisiko tetap berada pada posisi produksi bernilai tambah rendah dan semakin bergantung pada impor, yang pada akhirnya memperlambat proses industrialisasi dan pembangunan kapasitas teknologi nasional.Secara keseluruhan, pembatasan LCR oleh TRIMs mencerminkan ketegangan struktural antara kebutuhan pembangunan domestik dan rezim perdagangan internasional yang berorientasi liberalisasi.Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan global belum sepenuhnya memberikan kesetaraan peluang bagi negara berkembang untuk membangun daya saing industrinya.Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan melalui instrumen alternatif yang tetap sesuai dengan aturan WTO, sekaligus mendorong upaya reformasi normatif agar negara berkembang memperoleh ruang kebijakan yang lebih adil dalam mengejar pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: Pertama, mengeksplorasi alternatif kebijakan industrialisasi yang sesuai dengan aturan WTO dan tetap mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Kedua, menganalisis dampak pembatasan LCR terhadap diversifikasi industri dan pembangunan kapasitas teknologi di negara berkembang, serta mencari solusi untuk mengatasi ketergantungan impor dan keterbatasan transfer teknologi. Ketiga, meneliti strategi negara berkembang dalam merespons ketentuan TRIMs dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efektivitas kebijakan alternatif untuk mendorong industrialisasi dan pembangunan kapasitas industri domestik.
| File size | 321.09 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PPISHKPPISHK Dampak terbesar EGDI terhadap WGI terjadi pada indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi, dengan skor di atas 0,53. Hal ini disebabkan olehDampak terbesar EGDI terhadap WGI terjadi pada indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi, dengan skor di atas 0,53. Hal ini disebabkan oleh
IPBIPB Sebanyak 371 responden dari Kabupaten Karawang dan Subang disurvei menggunakan kuesioner terstruktur yang mencakup petani yang terlibat dalam sistem produksiSebanyak 371 responden dari Kabupaten Karawang dan Subang disurvei menggunakan kuesioner terstruktur yang mencakup petani yang terlibat dalam sistem produksi
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Penelitian ini menggunakan kerangka kerja DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response) untuk menganalisis secara sistematik faktor-faktor yangPenelitian ini menggunakan kerangka kerja DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response) untuk menganalisis secara sistematik faktor-faktor yang
UMMUMM Disarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikanDisarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan
JIMF BIJIMF BI Kami berpendapat bahwa religiositas pemuda Muslim lebih pada pembentukan persepsi positif, yang menimbulkan keinginan dan niat untuk menjadi socio-entrepreneur.Kami berpendapat bahwa religiositas pemuda Muslim lebih pada pembentukan persepsi positif, yang menimbulkan keinginan dan niat untuk menjadi socio-entrepreneur.
MKRIMKRI Adagium The greatest happiness of the greatest number selalu menjadi tameng untuk membenarkan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum dari teori utilitarianismenyaAdagium The greatest happiness of the greatest number selalu menjadi tameng untuk membenarkan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum dari teori utilitarianismenya
AFEBIAFEBI Indonesia memiliki kekurangan pasokan beberapa makanan. Sebagai negara berkembang yang berperingkat keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah pendudukIndonesia memiliki kekurangan pasokan beberapa makanan. Sebagai negara berkembang yang berperingkat keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk
NEWINERANEWINERA Dengan demikian, hak pekerja tidak sepenuhnya termasuk dalam kreditur yang diistimewakan karena ada yang masuk kebangkrutan seperti hak membayar sejumlahDengan demikian, hak pekerja tidak sepenuhnya termasuk dalam kreditur yang diistimewakan karena ada yang masuk kebangkrutan seperti hak membayar sejumlah
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fundamental WTO seperti Most-Favoured Nation (MFN), National Treatment (NT), transparansi, dan predictabilityHasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fundamental WTO seperti Most-Favoured Nation (MFN), National Treatment (NT), transparansi, dan predictability
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas, efektivitas kebijakan anti-dumping masih dihadapkan pada tantanganMeskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas, efektivitas kebijakan anti-dumping masih dihadapkan pada tantangan
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, kepatuhan terhadap TRIMs menjadi elemen penting agar kebijakan nasional tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkanOleh karena itu, kepatuhan terhadap TRIMs menjadi elemen penting agar kebijakan nasional tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional idealnya berlangsung secara bebas dan adil. Ketentuan anti-dumpingBerdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional idealnya berlangsung secara bebas dan adil. Ketentuan anti-dumping