NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeStudi ini bertujuan menjelaskan posisi utang pajak dan hak tenaga kerja dalam kebangkrutan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum kebangkrutan, hukum pajak, dan hukum ketenagakerjaan akan menjadi acuan dalam menguraikan masalah posisi utang pajak dan hak tenaga kerja dalam kasus kebangkrutan. Undang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikuti oleh hak yang dimiliki kreditur separatist. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa upah dan hak-hak lainnya dari tenaga kerja dan memposisikan tenaga kerja sebagai kreditur yang diistimewakan dimana keistimewaan diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak ada pernyataan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa posisi tenaga kerja sebagai kreditur yang diistimewakan lebih tinggi daripada kreditur separatist dalam hal kebangkrutan seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perpajakan bahwa kreditur negara lebih tinggi daripada kreditur separatist dalam hal pembayaran pajak. Pembedaan itu tampaknya memposisikan status kreditur yang diistimewakan dari tenaga kerja lebih rendah daripada posisi kreditur separatist dalam hal pemenuhan hak di kebangkrutan. Sudah pasti bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa penagihan utang pajak memiliki hak untuk didahulukan daripada utang lainnya tidak sesuai dalam hal ini. Akhirnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan perubahan dalam posisi hak tenaga kerja dalam hal kebangkrutan.
Hak pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) dibagi menjadi dua, yaitu hak upah yang harus dibayar lebih dahulu sebelum kreditur separatist dan hak lainnya yang timbul dari hubungan kerja serta diberikan keistimewaan oleh undang-undang.Dengan demikian, hak pekerja tidak sepenuhnya termasuk dalam kreditur yang diistimewakan karena ada yang masuk kebangkrutan seperti hak membayar sejumlah biaya pengadilan.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 membawa perubahan pada posisi upah dan hak pekerja, yaitu memprioritaskan pembayaran pada semua jenis kreditur.Putusan ini memperkuat posisi hak tenaga kerja yang pembayarannya didahulukan daripada utang pajak dalam kebangkrutan.Upaya hukum yang dapat diajukan pekerja adalah prosedur renvoi sebagai dasar pembayaran piutang pekerja yang tidak sesuai dengan daftar verifikasi piutang.
Penelitian masa depan bisa mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah dapat ditingkatkan untuk melindungi hak pekerja lebih efektif daripada kreditur lain dalam proses kebangkrutan, misalnya melalui amandemen undang-undang yang lebih jelas tentang hierarki utang di Indonesia. Selain itu, studi bisa menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perilaku perusahaan dalam mengelola utang pajak dan hak tenaga kerja untuk mencegah kebangkrutan dini. Lebih lanjut lagi, penelitian dapat membandingkan bagaimana sistem kebangkrutan di negara lain menangani konflik antara utang pajak dan hak pekerja guna memberikan wawasan tentang reformasi hukum di Indonesia. Dengan memahami elemen-elemen penyebab kebangkrutan seperti kegagalan bisnis dan kewajiban tenaga kerja, riset dapat mengajukan pertanyaan tentang apakah diperlukan mekanisme pengadilan yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketa hak pekerja selama proses kebangkrutan. Peneliti juga bisa menjalankan studi komparatif untuk melihat bagaimana undang-undang ketenagakerjaan diintegrasikan dengan hukum kebangkrutan di negara berkembang serupa dengan Indonesia. Tidak kalah pentingnya, penelitian dapat mempertanyakan dampak ekonomi dari prioritas hak tenaga kerja terhadap investasi dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Pada akhirnya, saran bagi kajian berikutnya termasuk mentiring bagaimana teknologi digital bisa digunakan untuk memudahkan verifikasi dan pembayaran hak tenaga kerja dalam kebangkrutan, sehingga mengurangi ketidakadilan. Penelitian dapat pula mengkaji efektivitas peran kurator dalam menengahi antara utang pajak dan hak tenaga kerja, untuk memastikan keadilan sosial. Selain itu, kita perlu menyelidiki apakah ada pola tertentu dalam kasus kebangkrutan di industri tertentu yang melibatkan lebih banyak sengketa utang pajak versus hak tenaga kerja, memberikan dasar untuk kebijakan spesifik per sektor. Terakhir, studi bisa merancang model simulasi kebangkrutan untuk memprediksi konsekuensi pembayaran prioritas pada hidupan pekerja dan perekonomian negara. Melalui semua ini, kita bisa membangun pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum dapat melayani kepentingan semua pihak dalam situasi keuangan sulit, memastikan bahwa hak tenaga kerja tidak pernah dikorbankan demi keuntungan bisnis atau kewajiban pajak, sambil mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, penelitian masa depan tidak hanya akan memperkuat kerangka hukum tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pekerja dan masyarakat luas.
| File size | 496.29 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-SR |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai negara, yang berasal dari pungutan Bea Cukai serta pungutan lain yang sah. Tindak pidana penyelundupanUntuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai negara, yang berasal dari pungutan Bea Cukai serta pungutan lain yang sah. Tindak pidana penyelundupan
UNIGRESUNIGRES (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan(2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan
UIDUID Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalahPelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah
APPIHIAPPIHI Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan ini dinilai bertentangan dengan asas perdamaian tunggalSus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan ini dinilai bertentangan dengan asas perdamaian tunggal
APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuanHasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Dengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilanDengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilan
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan
Useful /
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasiPenelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam berbicara bahasa Aceh sebagai bahasa ibu kepada anak-anak mereka dan bagaimana berbicaraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam berbicara bahasa Aceh sebagai bahasa ibu kepada anak-anak mereka dan bagaimana berbicara
MAHADEWAMAHADEWA Pengumpulan data menggunakan angket. dianalisis dengan statistik korelasi dan regresi sederhana serta korelasi dan regresi ganda. Budaya sekolah mempunyaiPengumpulan data menggunakan angket. dianalisis dengan statistik korelasi dan regresi sederhana serta korelasi dan regresi ganda. Budaya sekolah mempunyai
MAHADEWAMAHADEWA Dari kriteria HOTS, 40 soal memenuhi kriteria soal yaitu terpenuhinya aspek materi. Kualitas secara empiris berdasarkan analisis hasil uji coba lapangan.Dari kriteria HOTS, 40 soal memenuhi kriteria soal yaitu terpenuhinya aspek materi. Kualitas secara empiris berdasarkan analisis hasil uji coba lapangan.