DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Indonesia menggunakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memperkuat daya saing industri nasional dengan meningkatkan penggunaan komponen lokal. Namun, implementasinya terkait erat dengan kewajiban internasional, terutama dalam kerangka Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penerapan TKDN dalam penanaman modal asing, menilai kesesuaiannya dengan TRIMs, dan mengidentifikasi konsekuensi hukum jika kebijakan tersebut dinilai tidak selaras dengan komitmen WTO. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan statute, conceptual, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKDN memiliki tujuan strategis, tetapi beberapa ketentuannya berpotensi memenuhi local content requirements yang dilarang TRIMs, yang dapat menimbulkan risiko sengketa, retaliasi dagang, dan penurunan kepercayaan investor asing. Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar TKDN tetap efektif mendukung pembangunan industri nasional tanpa bertentangan dengan kewajiban perdagangan internasional Indonesia.

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam mendorong perkembangan industri nasional, peningkatan kapasitas produksi lokal, dan penguatan daya saing dalam negeri.Namun, dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan local content seperti TKDN termasuk dalam kategori non-tariff measures yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan.Konsekuensi hukum dapat timbul jika Indonesia dinilai tidak patuh terhadap ketentuan TRIMs, termasuk risiko sengketa dalam mekanisme WTO Dispute Settlement dan potensi dampak retaliasi dagang dari negara lain.Oleh karena itu, kepatuhan terhadap TRIMs menjadi elemen penting agar kebijakan nasional tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan implikasi ekonomi maupun diplomatik yang merugikan.Untuk memastikan TKDN dapat diimplementasikan secara efektif tanpa bertentangan dengan komitmen internasional, diperlukan reformasi regulasi melalui desain kebijakan yang lebih WTO-compatible, seperti mengedepankan pendekatan insentif daripada kewajiban mutlak, memperkuat transparansi pengaturan, dan melakukan benchmarking pada praktik negara lain yang berhasil menyesuaikan kebijakan local content-nya dengan standar TRIMs.

Untuk menjaga kepatuhan terhadap TRIMs dan memastikan TKDN tetap efektif, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup desain kebijakan yang lebih WTO-compatible, seperti mengedepankan pendekatan insentif daripada kewajiban mutlak. Selain itu, peningkatan transparansi pengaturan dan koordinasi lintas sektor dapat menjaga konsistensi kebijakan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan industri dalam negeri agar dapat memenuhi target TKDN secara realistis dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan tujuan strategisnya dalam membangun industri nasional yang kuat sekaligus menjaga reputasi dan posisi tawar dalam sistem perdagangan global.

  1. Yuridika. persyaratan kandungan lokal local content requirements kaitannya perjanjian investasi yuridika... e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/300Yuridika persyaratan kandungan lokal local content requirements kaitannya perjanjian investasi yuridika e journal unair ac index php YDK article view 300
  2. PENGATURAN TINGKAT KADUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) ATAU LOCAL CONTENT REQUIREMENTS DI INDONESIA | Jurnal... doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182PENGATURAN TINGKAT KADUNGAN DALAM NEGERI TKDN ATAU LOCAL CONTENT REQUIREMENTS DI INDONESIA Jurnal doi 10 25170 paradigma v5i01 2182
  3. "Non-tariff Measure under WTO Laws" by Yetty Komalasari Dewi and Talissa Koentjoro. non tariff... scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol15/iss3/5Non tariff Measure under WTO Laws by Yetty Komalasari Dewi and Talissa Koentjoro non tariff scholarhub ui ac ijil vol15 iss3 5
  4. The Obligation Of Local Content Requirements (Lcr) Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade... unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/298The Obligation Of Local Content Requirements Lcr Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade unramlawreview unram ac index php ulrev article view 298
  5. Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches | Audito Comparative Law Journal... doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855Normative Legal Research in Indonesia Its Originis and Approaches Audito Comparative Law Journal doi 10 22219 ACLJ V4I1 24855
Read online
File size320.42 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Paris Agreement 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Paris Agreement hadir sebagai kerangka hukum internasional yang mengatur tanggung jawab setiap negara dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menerapkanParis Agreement hadir sebagai kerangka hukum internasional yang mengatur tanggung jawab setiap negara dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menerapkan

JURIS The Status of Government Buildings Following the Relocation of the National Capital IKN A Normative Juridical Analysis 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, ternyata belum dirancang untuk menghadapi relokasiRegulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, ternyata belum dirancang untuk menghadapi relokasi

JURIS Ketika Masyarakat Mengadili Studi sosiologi Hukum tentang Praktik Hukuman Sosial di Era Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Peristiwa ini sering terjadi sebelum atau bahkan tanpa proses hukum resmi yang seharusnya menjadi cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. PenelitianPeristiwa ini sering terjadi sebelum atau bahkan tanpa proses hukum resmi yang seharusnya menjadi cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. Penelitian

JURIS Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Elektronik Analisis Terhadap Potensi Abuse of Process Menelaah Potensi Pelanggaran Hak Akibat Efesiensi Prosedural Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjaminPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjamin

JURIS Analisis Hukum terhadap Peran Pertamina sebagai State Trading Enterprise dalam Pelaksanaan Prinsip Non Diskriminasi WTO Studi Kasus Kebijakan Perdagangan Energi oleh Pertamina 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi terhadap prinsip non-discrimination WTO apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan perlakuan istimewa,Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi terhadap prinsip non-discrimination WTO apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan perlakuan istimewa,

JURIS Evaluating the Legality of GI Airline Standard Terms Through Contract Anatomy and Consumer Protection Frameworks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Analisis difokuskan pada kesesuaian isi kontrak dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen. DapatAnalisis difokuskan pada kesesuaian isi kontrak dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen. Dapat

JURIS Adaptive Approaches to Tax Enforcement Amid the Emerging Challenges of the Digital Economy 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi adaptif penegakan hukum pajak agar tetap relevan menghadapi transformasi digital. Metode penelitian yangPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi adaptif penegakan hukum pajak agar tetap relevan menghadapi transformasi digital. Metode penelitian yang

JURIS Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji perdebatan klasik antara aliran positivisme hukum dan teori hukum alam dalam memahami konsep keadilan. Pertentangan kedua aliranPenelitian ini mengkaji perdebatan klasik antara aliran positivisme hukum dan teori hukum alam dalam memahami konsep keadilan. Pertentangan kedua aliran

Useful /

JURIS Pembatasan Penerapan Local Content Requirements oleh Negara Berkembang Sebagai Konsekuensi Ketentuan Trims dalam Kerangka Perdagangan Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan melalui instrumen alternatif yang tetap sesuai dengan aturan WTO, sekaligus mendorong upaya reformasi normatifOleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan melalui instrumen alternatif yang tetap sesuai dengan aturan WTO, sekaligus mendorong upaya reformasi normatif

JURIS Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi Hukum 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Doktrin pertanggungjawaban negara yang berlaku saat ini belum memadai, terutama akibat dominasi prinsip kedaulatan, kesulitan pembuktian kausalitas, lemahnyaDoktrin pertanggungjawaban negara yang berlaku saat ini belum memadai, terutama akibat dominasi prinsip kedaulatan, kesulitan pembuktian kausalitas, lemahnya

JURIS Penyuluhan Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa BUMDESA Kelurahan Koya Barat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi 2025More at 2025

STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Pendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan salah satu cara untuk menggerakan perekonomian Desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. SayangnyaPendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan salah satu cara untuk menggerakan perekonomian Desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Sayangnya

JURIS Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai PSAK 45 Dan Pengisian SPT Tahunan Ke Dalam E Form Pada Yayasan Pendidikan Santa Clara 2025More at 2025

STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang kegiatannya tidak bersifat mencari laba (nirlaba). Menurut UU No. 28 tahun 2004, yayasan sebagai salahYayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang kegiatannya tidak bersifat mencari laba (nirlaba). Menurut UU No. 28 tahun 2004, yayasan sebagai salah

ads-block-test